Items where Subject is "345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption)"

-

-, Djairan (2018) Analisis Problematika Korupsi Serta Peranan Lembaga Pengawas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

-, Nazula (2019) Strategi Pemulihan Personal Branding Aktor Politik Pasca Penetapan Tersangka Kasus Korupsi (Studi Kasus Pemulihan Personal Branding Pasangan Calon Walikota Ya’qud Ananda Gudban dan Ahmad Wanedi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang 2018). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

A

Adhyaksa, Perwira (2019) Batasan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Aji, Markus Harfian Bagus (2019) Pertimbangan Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK (Studi di Komisi Pemberantasan Korupsi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Andriansyah, Rizky Dirjo (2019) Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Advokat (Studi Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PN JKT.PST). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Anugerah, Jesaya Posma (2019) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Pbr Dan Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Pbr). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Apsari, Greta Natalia (2019) Аnаlisis Dаsаr Pertimbаngаn Hаkim Dаlаm Menjаtuhkаn Putusаn Bebаs Terhаdаp Terdаkwа Korupsi (Studi Putusаn Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR Dаn Putusаn Nomor 2170 K/PID.SUS/2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Arif, Muhamad Nurdin (2019) Alasan Hakim Dalam Menentukan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 100/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst Dan 5/Pid.Sus Tpk/2018/Pt.Dki). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Arviansyah, Militandityo Alfath (2018) Benda Sitaan Yang Berupa Saham Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Astuti, Yurliza Ikhwana (2017) Analisa Yuridisarticle54 Paragraph (1) C United Nation Convention Against Corruption Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Azizah, Aghnia Nur (2018) The Role of Supervisory Function In Handling Police Maladministration Within Republic of Indonesia Ombudsman (Case Study In Republic of Indonesia Ombudsman Office In Surabaya City). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

B

Bala, Yuni Elda (2017) Administrative Accountability in the Prevention of Corruption at the Local Level (Study at Planning, Research and Development Agency of Malang City). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Bramastyo, Narendra Aryo (2014) Laporan Audit Investigasi Sebagai Bukti Permulaan Pada Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Budiono, Eka Suci Diantari (2018) Penjatuhan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Atas Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

D

Dari, Yeni Wulan (2018) Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Darmawan, Eka Aditya (2017) Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

E

Elsyam, Churun Ain Nabilla (2018) Dasar Pertimbangan Penyidik Mengabaikan Alasan Objektif Penahanan Dalam Menerima Penangguhan Penahanan Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Probolinggo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

F

Fatah, Malik Abdul (2018) Implikasi Kasus Korupsi Pada Kandidat Dan Strategi Partai Di Pemilukada Kota Malang 2018. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Firstanier, Rafli Adlana (2018) Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pejabat Bank Pada Bank Pembangunan Daerah Dalam Penyaluran Kredit. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

G

Giawa, Jeshimob Deddy Christianto (2019) Implikasi Yuridis Pengaturan Kewenangan Kpk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

H

Hanafi, NurMuhammad (2017) Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungki. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Hasani, Jazau Elvi (2017) Pertanggungjawaban Pidana Multinational Corporation (Mnc) Atas Keterlibatannya Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Hidayat, Galih Edwin (2017) Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Kerja Sosial Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Husniah, Rif’atul (2017) Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Hutami, Ika Putri (2018) Pertentangan Norma Pasal 40 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Pasal 140 Ayat (2) Undang – Undang Nom0r 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikkan (Sp3) Ditinjau Dari Aspek Korektif Bagi Tersangka Korupsi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Hutami, lka Putri (2018) Pertentangan Norma Pasal 40 Undang —Undang Nomor 30 Tahun 2002 Dengan Pasal 140 Ayat (2) Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikkan (Sp3) Ditinjau Dari Aspek Keadilan Korektif Bagi Tersangka Korupsi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

I

Isnani, Nadia Dilla (2018) The Performance of Ombudsman Republik Indonesia in Preventing Corruptive Behavior in the Implementation of Licensing Service (Case Study on Illegal Charge in SKDU Issuance). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Iswara, Dina Aprilia (2019) Alternatif Sanksi Bagi Korporasi Yang Tidak Memiliki Harta Benda Untuk Membayar Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Izzatullah, Rifqi (2019) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ Puuxiv/ 2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

J

Junaedy, Amrizal Denny (2017) Implikasi Yuridis Putusan Mk No 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

K

Kalia, Qonrezti Shebilla (2018) Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Gratifikasi. (Studi Berdasar Putusan No. 1454k/Pid.Sus/2011). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Kornain, Fikri Abdul (2018) Pеnеrapan Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Dalam Pеnanggulangan Tindak Pidana Korupsi Tеrhadap Pеrbuatan Mеrugikan Kеuangan Nеgara ( Studi Di Pеngadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

L

Larasati, Andriani (2018) Analisis Yuridis Ketepatan Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Perdagangan Pengaruh Dalam Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Logo Tadu, George Martin (2016) Kriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Lubis, Hatar Andreas (2016) Analisis Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Sudjiono Timan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 Pk/Pid.Sus/2012 Tahun 2013). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

M

Malawat, Taufik (2017) Implikasi Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-Xiv/2016 Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 Ayat 1 Dan Pasal 3). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Mansyah, Muh Sutri (2018) Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai “Obstruction Of Justice”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Marissa, Dewi (2018) Eksekusi Pidana Tambahan Penyitaan Harta Benda Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Mashuri, Lyfendana Furqon (2017) Pertimbangan Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Dasar Penerapan Pidana Yang Tidak Sama Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

N

Naryani, Prillasari (2018) Penerapan Pasal 21 Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Perbuatan Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

P

Prastyo, Roy Candra Tri (2019) Keabsahan Putusan Hakim Sebagai Alat Bukti Surat Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Purnamasari, Mega Indra (2015) Tinjauan Yuridis Isi Percakapan Blackberry Messenger (BBM) Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Putra, Ahmad Anugrah Kharisma (2018) “ Pemidanaan Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi ”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Putra, Jourda Brahma Suyono (2018) Kecukupan Dua Alat Bukti Sebagai Dasar Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Putra, Novandi Dwi (2017) Analisis Yuridis Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

S

Sandrasari, Ratu (2017) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Shiddiq, Ahmad (2017) Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Nilai Kerugian Keuangan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Sholikah, Dwi Imroatus (2018) Penerapan Sanksi Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Sihite, Sari Valentina (2018) Reformulasi Pemberian Hadiah Kepada Dokter Berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Sebagai Bentuk Tindak Pidana Gratifikasi (Analisis Yuridis Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Simanjuntak, Wilmar Daniel Exaudi (2018) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebelum Putusan Pengadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Kasasi Nomor : 1556 K/PID.SUS/2014 Dan Putusan Kasasi Nomor : 2273 K/Pid.Sus/2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Suyitno, Ria Galang Islamiati (2019) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kesalahan Administrasi Yang Berindikasi Korupsi Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Analisis Yuridis Pasal 20 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

W

Welda, Grace (2017) Penyitaan Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Widodo, Safaraldy Raenanda Dwiyantomo (2018) Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Mahkamah Agung No:1738 K/Pid.Sus/2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Wijiati, Rizka Ananda Ponty (2018) Pemidanaan Korporasi Terhadap Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Y

Yandini, Dennise Baby (2018) Pertanggung Jawaban Pidana Manus Ministra Dalam Menyuruh Lakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 36/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Z

Zahra, Risca Aulia (2018) Tinjauan Yuridis mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi menurut Non Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.