Widodo, Safaraldy Raenanda Dwiyantomo (2018) Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Putusan Mahkamah Agung No:1738 K/Pid.Sus/2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa tindak pidana korupsi yang kerapkali terjadi di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Negara, namun kali ini penulis mengangkat kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua Lembaga Kepedulian Muslim Maluku Cabang Seram Bagian Barat, melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menjerat terdakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang. Pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Ambon, membatalkan putusan sebelumnya bahwa Terdakwa dijerat Pasal 2, karena unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 tidak dapat terpenuhi. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi oleh Terdakwa dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu apakah pertimbangan hakim tepat dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan unsur penyalahgunaan wewenang dan bagaimana kategorisasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa penerapan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ketua atau pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat tentunya menunjukkan terjadi suatu kekaburan norma
English Abstract
In this final assignment based on criminal acts of corruption that often occur in Indonesia, not only carried out by public servants or government but corruption is committed by Non Governmental Organization. Defendant as head of Maluku Muslim Caring Institution, do criminal acts of corruption together with the head of the agency’s financial assets and employee administration area West Seram Regency. The Corruption criminal court in the Ambon district court ensnare defendant with Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, the judge was argued that the defendant carried out this action by abuse of authority as the head of LK-2M. The decision of the corruption court of Ambon High Court is disagree with the previous decision and ensnare the defendant with article 2, because the elements of abuse of authority cannot be fulfilled on the defendant, The supreme court has a same decision with high court before that defendant cannot fulfill the elements in article 3. Based on these, author found the problems formulation, what is the judge’s decision appropriate in the deciding the case of corruption carried out by non governmental organization related by abuse of authority, and how is the categorization of n on governmental organization in the criminal acts of corruption. The author uses normative juridical research with statute approach and case approach. Results of thi research indicates that the application of article 2 and 3 Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, abuse of authority in the criminal corruption carried out by leader or executive board of non governmental organization surely a occurred fuzziness of the norm
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/380/051810786 |
| Uncontrolled Keywords: | Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Lembaga Swadaya Masyarakat- corruption, abuse of authority, Non Governmental Organization. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 17 Dec 2018 06:59 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/13406 |
Preview |
Text
Safaraldy Raenanda Dwiyantomo Widodo.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |