Dari, Yeni Wulan (2018) Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekaburan hukum yang disebabkan oleh adanya akibat hukum yang harus dibuktikan dahulu pembuktian dari unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, dan juga dalam upaya untuk membuktikan norma hukum dalam Pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana Pemaknaan Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis dengan teknik analisis menggunakan penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Tindak Pidana Korupsi semakin hari semakin merajalela, perbuatan tersebut dalam praktiknya seringkali menimbulkan kerugian keuangan negara. Adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi tidak semata-mata dengan mudah memberantas perbuatan tersebut. Di Indonesia sendiri , kasus tipikor yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sudah banyak sekali terjadi. Pada awal Tahun 2014 saja, BPK “menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 9,24 triliun. Ini menandakan bahwa kasus kerugian negara yang bersifat potensial perlu dipelajari serta diselidiki lebih dalam” lagi. Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi seringkali digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Rumusan pasal tersebut merupakan delik Formil, artinya setiap perbuatan dikatakan sebagai perbuatan korupsi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum yang terdapat dalam rumusan Pasal tersebut. Pembuktian Unsur Kerugian Keuangan Negara sendiri menggunakan teori pembuktian secara negative yaitu dengan berdasar undang-undang dan keyakinan hakim yang bersifat rasional.
English Abstract
In this study, the author explains about the problem of legal obscurity caused by the legal consequences that must be proven. Proof of the element of state financial losses in Article 3 of the Corruption Act, as well as in an attempt to prove the legal norms in that Article. Based on the problem, this paper discuses the formulation of the problem: (1) How to prove the Elements of State Financial Losses in Article 3 of the Law on Corruption? (2) How the Meaning of State Financial Losses in Article 3 of the Act on Corruption? Writing method of this paper uses normative juridical method with the approach of legislation and comparative approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the authors will be arranged and linked in such a way , so that they will be composed in a coherent and systematic writing by analytical techniques using grammatical interpretation and systematic interpretation. Criminal Acts of Corruption is rampant, such acts in practice often lead to financial losses of the state. The existence of Law Number 31 Year 1999 Jo. Law Number 20 Year 2001. Criminal Acts Corruption does not easily eradicate the act. In Indonesia, the potential corruption cases causing state losses often happen. At the beginning of 2014, BPK "found potential state losses of Rp 9.24 trillion. This indicates that potential state loss cases need to be studied and investigated more deeply. Article 3 of the Anti-Corruption Law is often used by judges to pass judgments in cases of Corruption. The formulation of the article is a Formil offense, means that every act is said as an act of corruption if the act has fulfilled the stipulation against the law contained in the formulation of that Article. Proof of Elements of Financial Losses State itself uses the theory of negative verification that is based on rational laws and judgments.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/208/051804263 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 06 Jun 2018 01:54 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 04:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11431 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (900kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (238kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (36kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (272kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (59kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (350kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (117kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |