Purnamasari, Mega Indra (2015) Tinjauan Yuridis Isi Percakapan Blackberry Messenger (BBM) Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penggunaan pesan BBM sebagai alat bukti adalah sebagai bukti petunjuk, dimana dia tidak bisa berdiri sendiri. Penggunaan Percakapan BBM sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan tindak- tindak pidana khusus ini lebih memberikan pengaturan dan pengertian yang jelas mengenai legalisasi terhadap Percakapan BBM sebagai bukti elektronik. Syarat penggunaan Percakapan BBM sebagai alat bukti adalah adanya keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip mínimum alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan isi percakapan BBM sebagai alat bukti ditinjau dari KUHAP dan UU NO. 11 Tahun 2008 tentang ITE?(2) Bagaimanakah kedudukan isi percakapan BBM sebagai alat bukti elektronik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan NO: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute-approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach), yaitu studi perbandingan antara KUHAP dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE. Dari hasil penelitian didapatkaan bahwa syarat penggunaan Percakapan BBM sebagai alat bukti adalah adanya keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip mínimum alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Agar percakapan BBM dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah maka UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Dalam persidangan kasus Angelina Sondakh, diperkenankannya penggunaan alat bukti BBM dalam persidangan menjadi suatu yurisprudensi yang akan menjadi landasan kuat bagi penegak hukum untuk menggunakan percakapan BBM sebagai alat-alat bukti pada kasus-kasus yang lain tanpa harus merasa ragu akan keabsahan alat bukti ini. Diterimanya BBM sebagai alat bukti ini tidak serta merta berlandaskan keyakinan hakim semata tetapi berdasarkan undang-undang serta sinkronisasi dengan alat bukti yang lainnya untuk menguatkan kedudukan BBM sebagai alat bukti yang sah.
English Abstract
The use of BBM messenger as the tool evidence is for the direction evidence, where it can stand by itself. The use of BBM conversation as a tool evidence will be more valid if it is merely used for particular criminal action. It is caused by this particular criminal action giving arrangement and clear understanding about legalization of BBM conversation as the electronic evidence more. A requirement of BBM conversation use as the tool evidence is the available of the obligation of combining another tool as certain of tool evidence minimum principle which is exclaimed in 183 KUHP section. The study takes the research problems (1) How does the arrangement of BBM conversational content as the tool evidence supposed by KUHAP and UU NO 11 2008 Year about ITE? (2) How does the position of BBM conversational contents as electronic tool evidence in the criminal action of corruption based on the verdict NO: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST? The arrangement of this study uses normative law as the kind of research. The approaching method used in this study is legislation approach (stateapproach), conceptual approach, and comparative approach, that is comparative study between KUHP and UU No.11 Year of 2008 About ITE. From the result of study, it is gotten that the requirement of BBM conversation use as the tool is the available of an obligation of combining to another tool as certain of tool evidence minimum principle which is exclaimed in 183 KUHAP section. In order to BBM conversation can be a legal tool evidence of law, UU ITE regulates that both of formal and material requirement should be filled. In the court case of Angelina Sondakh, it is showed that the use of BBM tool evidence in the court becomes a jurisdiction which will be a strong base for the law upholder to us BBM conversation as the tools evidence to other cases without uncertain feeling of this valid evidence. The accepting of BBM as the tool evidence is not merely based on the judge’s belief, but it is based on the legislation and synchronization to another tool evidence to strengthen the position of BBM as the legal tool evidence.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/426/052001076 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Agus Wicaksono |
| Date Deposited: | 21 Jul 2020 00:27 |
| Last Modified: | 31 Jul 2020 07:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179452 |
Actions (login required)
 |
View Item |