Iswara, Dina Aprilia (2019) Alternatif Sanksi Bagi Korporasi Yang Tidak Memiliki Harta Benda Untuk Membayar Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang bersifat universal dan kompleks, permasalahanya sudah mendarah daging bagi bangsa. Ancaman yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara yang menghambat pertumbuhan pembangunan nasional. Korupsi kini tidak hanya dilakukan oleh pihak perseorangan saja, namun juga badan-badan usaha atau korporasi dengan kerugian keuangan negara lebih besar ditimbulkan oleh pelaku korporasi. Secara yuridis pengaturan terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh korporasi telah tertuang pada beberapa peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Justifikasi keberadaan peraturan tersebut ialah kemunculan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi yang menjadi sebuah pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana oleh korporasi. Meskipun merupakan norma baru namun pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti belum terakomodir pada peraturan tersebut. Obyek kajian penulis Pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisa secara metode deskriptif menggunakan penafsiran tata bahasa atau gramatikal. Maka dalam penelitian tugas akhir ini penulis berusaha menggali akomodasi peraturan dan solusi alternatif bagi korporasi yang tidak memiliki harta benda untuk membayar uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang ada mengusung konsep baru mengadopsi teori pengganti vicarious liability. Berpegang pada teori tersebut menerobos asas societas delinquere non potest/universitas delinquere non potest yakni korporasi tidak dapat dipidana/korporasi tidak dapat melakukan kesalahan. Korporasi yang merupakan benda mati dapat dinilai kesalahannya berdasar pada Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, perilaku korporasi di representasikan oleh perilaku pengurus. Sehingga konsep alternatif sanksi yang diusung penulis ialah dengan peralihan pidana pengganti pada pengurus sebagai organ korporasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan kehendak dari korporasi dalam bentuk pendelegasian. Pidana pengganti guna menggantikan tidak membayarnya korporasi pada negara dipikul oleh pengurus dalam bentuk pidana tambahan yang bersifat alternatif dari pidana pokok karena pidana tambahan tak dapat berdiri sendiri.
English Abstract
Corruption is a social disease that is universal and complex, problems are already ingrained for the nation. The threat posed in the form of financial losses to the State that inhibits the growth of national development. Corruption is not only done by individual parties, but also bodies corporate effort or financial losses with bigger countries posed by perpetrators of the Corporation. Legally related setting handling criminal acts of corruption by corporations has been contained in some legislation Act No. 20 of 2001 changes to the Act No. 31 of the year 1999 On the eradication of Criminal Acts Of Corruption. Justification the existence of these regulations is the appearance of Supreme Court Rule number 13 Year 2016 On The handling of the criminal offence By the Corporation and the Attorney General's Regulation number: PER-028/A/JA/10/2014 Regarding Guidelines for case Handling With the subject of Criminal Law of corporations who became a guide for law enforcement officers in handling the case of a criminal offence by the Corporation. Although it is a new norm of criminal liability to the Corporation but who don't have the money to pay for property replacement has not yet been terakomodir on the regulation. The object of the study the authors of Criminal Liability by the Corporation that has no property to pay for replacements in the case of the crime of corruption. The type of research used in this study is the type of legal research, using a statutory approach and the conceptual approach analyzed by descriptive method using grammatical or grammatical interpretations. So in this thesis research the author tries to explore accommodation regulations and alternative solutions for corporations that do not have property to pay substitute money in cases of corruption by analyzing existing laws and regulations carrying a new concept adopting the theory of substitute vicarious liability. Adhering to the theory breaking through the principle of non-potent societas delinquere / non-potent delinquere university, the corporation cannot be convicted / the corporation cannot make mistakes. Corporations which are inanimate objects can be assessed as errors based on Article 4 PERMA Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Actions by Corporations, corporate behavior is represented by the behavior of administrators. So that the alternative concept of sanctions carried by the author is a substitute criminal transfer to the management as a corporate organ that has the authority to do the will of the corporation in the form of delegation. Substitute punishment in place of not paying the corporation to the state is borne by the management in the form of an additional criminal that is alternative from the principal because the additional criminal cannot stand alone.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/56/051902746 |
| Uncontrolled Keywords: | Korporasi, Korupsi, Pertanggungjawaban, Pidana / Corporate, Corruption, Liability, Criminal |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jun 2020 07:29 |
| Last Modified: | 28 Jun 2020 07:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169431 |
Actions (login required)
 |
View Item |