Marissa, Dewi (2018) Eksekusi Pidana Tambahan Penyitaan Harta Benda Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pidana Tambahan merupakan salah satu sanksi pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam tindak pidana khusus juga memiliki dua sanksi pidana yaitu sanksi pidana pokok dan tambahan. Dalam pelaksanan eksekusinya masih belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi pidana tambahan penyitaan harta benda terpidana dalam tindak pidana korupsi?, (2) Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi pidana tambahan penyitaan harta benda terpidana dalam tindak pidana korupsi serta upaya apa yang dilakukan Kejaksaan untuk mengatasi kendala tersebut?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan eksekusi pidana tambahan penyitaan harta benda terpidana dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu: (1) pelaksanaan eksekusi pidana tambahan penyitaan harta benda terpidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Malang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan undang-undangan yang mengatur yaitu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena penerimaan putusan yang terlambat sehingga Jaksa eksekutor akhirnya melakukan eksekusi lebih dari jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah putusan diterima juga Jaksa eksekutor tidak segera langsung melaksanakan putusan tersebut karena terdapat beberapa kendala. (2) kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan eksekusi pidana tambahan penyitaan harta benda terpidana dalam tindak pidana korupsi yaitu karena eksekusi baru dapat dilaksanakan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka karena lamanya proses hukum yang berlangsung menyebabkan harta benda milik terpidana sudah banyak dialihkan kepada pihak lain sehingga pada saat terpidana tidak bisa membayar uang pengganti dan barang hasil korupsi yang sudah disita sejak tahap penyelidikan tidak cukup untuk menutupi uang pengganti, maka harta benda milik terpidana yang seharusnya juga bisa disita menjadi sulit untuk dilakukan penyitaan. Selain itu terdapat berbagai kendala non yuridis yang dihadapi Jaksa yaitu dari segi waktu, sumber daya manusia, ketidakadanya anggaran yang membuat eksekusi menjadi tidak efektif. Upaya yang dilakukan Kejaksaan yaitu menyita harta terlebih dahulu sejak tahap penyelidikan untuk mencegah pengalihan kepemilikan, dan juga menyerahkan kepada Kejaksaan Agung untuk mengeksekusinya.
English Abstract
Additional Criminal is one of the criminal sanctions applicable in the criminal law system in Indonesia. In a special criminal act also has two criminal sanctions namely principal and additional criminal sanctions. In execution implementation still can not run in accordance with the provisions of legislation. Based on the background of the problem, the authors raised two problem formulation that is: (1) How the execution of additional criminal seizure of convicted property in corruption crime?, (2) What constraints faced by the Attorney in conducting additional criminal execution confiscation of convict property criminal acts of corruption and what efforts are made by the Attorney to overcome these obstacles ?. The purpose of this study is to know, describe, and analyze the execution of additional criminal seizure of convicted property in the criminal act of corruption. This type of research is empirical juridical with the type of research approach used is the sociological juridical approach. From the results of this study can be drawn conclusions, namely: (1) the implementation of additional criminal execution confiscation of property convicted in criminal acts of corruption conducted by the Attorney in the State Attorney of Malang has not run in accordance with the provisions of the existing laws that regulate the Article 18 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, due to the late acceptance of the decision so that the Executor General finally executes more than the stipulated period and after the decision is received the Prosecutor General does not immediately immediately implement the decision as some obstacles. (2) obstacles faced by the Public Prosecution Service in conducting additional criminal execution of confiscation of convicted property in corruption crime because the new execution can be executed after the decision has permanent legal force, hence due to the length of legal process that causes the property of the convicted person has been diverted to the party so that when the convict can not pay the replacement money and the corrupted goods that have been seized since the investigation stage is not enough to cover the replacement money, then the property of the convicted person who should also be confiscated becomes difficult for foreclosure. In addition, there are various non juridical obstacles faced by prosecutors in terms of time, human resources, budget inadequacies that make execution ineffective. Efforts made by the Attorney General's Office to seize property first from the inquiry stage to prevent the transfer of ownership, and also submit to the Attorney General to execute it.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/260/051805209 |
| Uncontrolled Keywords: | Pidana Korupsi, Pidana Tambahan, Penyitaan Harta Benda |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 26 Mar 2019 03:32 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163174 |
Preview |
Text
Dewi Marissa.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |