Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Daya Beli Masyarakat (Penelitian dikota Malang tahun 2013-2016)

Huda, Ahmad (2018) Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Daya Beli Masyarakat (Penelitian dikota Malang tahun 2013-2016). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Salah stu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kerja (UMK). Kebijakan tersebut akan meningkatkan penghasilan bersih setelah dipotong pajak. Masyarakat akan cenderung konsumtif apabila penghasilan yang diterima meningkat. Prilaku konsumtif akan meningkatkan daya beli masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan besarnya pengaruh Kenaikan PTKP (X1) dan UMK (X2) terhadap Daya beli Masyarakat Kota Malang (Y). jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa datat time series. Teknik analisi yang digunakan adalah statistik diskriptif. Hasil uji F diketahui variabel PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Nilai f hitung sebesar 2.121 dengan tingka signifikan 0,132. Hasil dari uji t untuk variabel PTKP yaitu t hitung sebesar -2,008 dengan tingkat signifikan 0,051 menunjukan bahwa variabel tingkat PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang sedangkan untuk variabel UMK yaitu t hitung sebesar 2,031 dengan tingkat signifikan 0,048 menunjukan bahwa variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Secara parsial. Saran dari penelitian ini agar pemerintah lebih cermat lagi apabila ingin menaikan jumlah PTKP dan UMK guna meningkatkan daya beli. Pemerintah dapat meningkatakan daya beli masyarakat dengan menaikan PTKP dan UMK tetapi juga mengontrol harga kebutuhan pokok.

English Abstract

In 2011 and 2012 economic growth in Indonesia has decreased. One of the efforts of the government to solve the problem is by issuing a policy on Increasing Non-Taxable Income and District Minimum Wage. The policy will increase net income after taxes. The community will tend to be consumptive if the income received increases. Consumptive behavior will increase people's purchasing power The study aims to explain the magnitude of the effect of Increase Non Taxable Income (X1) and District Minimum Wage (X2) on the purchasing power of Malang (Y). The type of research used in this study is quantitative. Types of data used secondary data in the form of time series datat. The analytical technique used is descriptive statistic F test results known variable Increase Non Taxable Income and District Minimum Wage in silmutan not significantly influence the purchasing power of the people of Malang. The value of f arithmetic of 2.121 with significant tingka 0.132. Result of t test for Increase Non Taxable Income variable that is t count equal to -2,008 with significant level of 0,051 indicate that variable of Increase Non Taxable Income level does not have significant effect to purchasing power of Malang City, while for variable of District Minimum Wage that is t count equal to 2,031 with significant level 0,048 indicate that variable of UMK have influence significantly to the purchasing power of the people of Malang. The conclusion of this research is Non Taxable Income and District Minimum Wage in silmutan not significantly influence the purchasing and District Minimum Wage in silmutan no significant effect on purchasing power of Malang City society. Partially. Suggestions from this research for the government more carefully again if you want to increase the number of PTKP and UMK to increase purchasing power. The government can increase people's purchasing power by raising Non Taxable Income and District Minimum Wage in silmutan not significantly influence the purchasing and district minimum wage but also controlling the price of basic needs.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2018/26/051801550
Uncontrolled Keywords: Penghasilan Tidak Kena Pajak, Upah Minimum Kabupaten, Dan Daya Beli
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.3 Personnel management (human resource management) > 658.32 Compensation management
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: Yusuf Dwi N.
Date Deposited: 23 Apr 2018 01:21
Last Modified: 26 Oct 2021 05:09
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9690
[thumbnail of skripsi full siap print.pdf]
Preview
Text
skripsi full siap print.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item