Sulaiman, Saskia Jasmine Zuha Saphira (2019) Konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Dan Masyarakat dalam Kebijakan Penataan PKL(Studi di Kawasan Perumahan Taman Pinang Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Relokasi PKL Taman Pinang Sidoarjo hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten. Proses relokasi yang diwarnai dengan konflik antara PKL dan warga Taman Pinang tersebut belum benar-benar tuntas. Konflik yang terjadi membuat pemerintah kabupaten harus turun tangan menyelesaikan dan memberi solusi. Konflik bermula dari PKL yang menempati kawasan ilegal dan mendapat penolakan dari masyarakat perumahan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan peneliti dalam penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan situs penelitian bertempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dan Kawasan Perumahan Taman Pinang Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik yang terjadi dan upaya pemerintah menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk konflik yang terjadi antara PKL dan masyarakat Taman Pinang adalah konflik manifest berupa aksi demonstrasi, aksi blokade jalan, melawan petugas yang berwajib dan terdapat konflik laten yang terjadi yaitu perselisihan sesama PKL berupa perbedaan sikap yang membuat sesama PKL menjadi berselisih dan tidak rukun. Mereka menolak relokasi karena menganggap kawasan perumahan sebagai tempat yang strategis untuk berdagang. Mereka merasa hak-hak mendapatkan penghidupan kurang diperhatikan, dan menganggap kehadiran mereka di Kawasan Taman Pinang tidak mengganggu mobilitas dan aktivitas dari warga perumahan maupun para pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah kabupaten memberikan solusi antara lain yaitu dengan 1) relokasi PKL, 2) melakukan sosialisasi, dan 3) Hanya memperbolehkan PKL asli sidoarjo yang berjualan di Jalan Ponti. Agar tidak terjadi konflik seharusnya setiap pihak yang terlibat dan berhubungan langsung dapat diikutsertakan sejak awal dan para PKL diberikan sosialisasi yang konkrit . Selain itu, penting untuk mendengarkan keluh kesah dan pendapat PKL sehingga tidak merasa diacuhkan atau tidak diperhatikan. Pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungan kesejahteraan kehidupan mereka, dan para PKL juga harus dapat mematuhi aturan yang ada sehingga tercipta hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga pemerintah.
English Abstract
Relocation of street vendors in Taman Pinang Sidoarjo has left homework for the government of regency. The relocation process which was colored by the conflict between the street vendors and resident of Taman Pinang was not completely completed. There were several forms of conflicts that occurred between street vendors and resident. The conflict that occurred was made the government of regency intervened to resolve and provide solutions. Descriptive qualitative approach was used by researcher in this study. The research location was Sidoarjo Regency, while the research site was located in the Department of Industry and Trade of Sidoarjo, the Unit of Civil Service Police of Sidoarjo and Area of Taman Pinang Residence Sidoarjo. Data collection techniques were carried out through interview, observation and documentation. Data analysis used in this study was interactive analysis method proposed by Miles, Huberman and Saldana. The study result showed that the form of conflicts that occurred between street vendors and resident of Taman Pinang were demonstrations, road blockades, against the officers who were in duty, and dispute between street vendors. In the demonstration that carried out, they denied relocation and demanded that if they really should be relocated, they should be given a strategic place to sell. They felt that the rights to get a livelihood were not given enough attention, and thought that their presence in the area of Taman Pinang did not interfere the mobility and activities of the resident of the residence or road users who crossed the area. The forms of conflict that occurred were included demonstrations, road blockades, against the officers when they would conduct control and dispute between street vendors, these were classified as latent conflicts and manifest conflicts. In facing these problems, the government of regency provided solutions such as 1) relocation, 2) socialization, only 3)only allowing the origin street vendors from Sidoarjo to sell at Ponti Street. In order to avoid conflicts, every party involved and directly related could be included from the start and the street vendors were given concrete socialization. In addition, it was important to listen against the complaints and opinions of street vendors, thus they did not feel ignored. The government should also think about the sustainability of their lives, and the street vendors should also be able to comply with existing rules, then established good relationships with residents and the government.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/513/051906640 |
| Uncontrolled Keywords: | konflik, pedagang kaki lima, masyarakat-conflict, street vendors, society |
| Subjects: | 300 Social sciences > 381 Commerce (Trade) > 381.1 Marketing channels |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 03 Nov 2020 04:44 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 05:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172552 |
Preview |
Text
Saskia Jasmine Zuha Saphira Sulaiman.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |