Zakaria, Lukman (2019) Politik Pengupahan : Proses Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (Umsk) Bekasi Tahun 2018. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian studi kasus ini membahas terkait penetapan UMSK di Kota Bekasi pada tahun 2018. UMSK di Kota Bekasi baru diterapkan pada tahun 2018 dan sebelumnya masih menggunakan upah kelompok. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori formulasi kebijakan Randall B. Ripley dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond. Pada pengupahan UMSK Kota Bekasi 2018, aktor-aktor yang terlibat adalah serikat pekerja, Apindo, dan pemerintah. Masing-masing memiliki kepentingan dan strategi yang berbeda serta memperjuangkannya hingga mencapai titik tengah. Serikat pekerja menuntut akan kenaikkan upah (upah layak) sedangkan Apindo menganggap upah di Kota Bekasi sudah tergolong besar. Di sisi lain, pemerintah Kota Bekasi memiliki kepentingan stabilitas sosial dan politik dengan mempertimbangkan sedang berlangsungnya Pilkada serentak tahun 2018. Proses penetapan UMSK Kota Bekasi 2018 melalui formulasi kebijakan yang kompleks karena masing-masing aktor memperjuangkan kepentingannya hingga akhir. Proses formulasi kebijakan menurut Ripley dapat dianalisis dari awal bagaimana isu tersebut masuk hingga dianggap sebagai permasalahan yang penting untuk diselesaikan. Proses formulasi kebijakan yang paling politis adalah pada bagian pencarian alternatif solusi atau negosiasi untuk mendapatkan titik tengah. Pada proses ini masing-masing aktor tentu akan berhadapan dengan kepentingan lainnya. Hasil yang di dapat pada proses formulasi kebijakan tersebut adalah ditetapkannya UMSK Kota Bekasi tahun 2018 dengan 31 sektor unggulan dan kenaikkan sebesar 8,71% dari upah kelompok sebelumnya.
English Abstract
This Case study discusses the establishment of UMSK in Bekasi on 2018. UMSK in Bekasi was only implemented in 2018 and previously still used group wages. The theory used in this study are Randall B. Ripley’s policy formulation theory and Gabriel Almond interest group theory. In 2018’s, UMSK remuneration of Bekasi, the actors involved were labour uniouns, Apindo, and the government. Each of them has different interests and strategy and struggles to reach the midpoint. Labor unions demanded an increase in wages (decent wages) while Apindo considered wages in the city of Bekasi has already been quite large. On the other hand, the city of Bekasi Government has the interests of social and political stability considering the ongoing elections in 2018. The process of establishing Bekasi City UMSK 2018 through a complex policy formulation because each actor fought for their interests to the end. The process of policy formulation according to Ripley can be analyzed from the start on how the issue came into being considered as an important problem that needed to be resolved. The most political policy formulation process is in the search for alternative solutions or negotiations to get a midpoint. In this process each actor will certainly face others interests. The results obtained in the policy formulation process are the establishment of the UMSK in Bekasi on 2018 with 31 leading sectors and an increase of 8.71% from the previous group wages
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/558/051905389 |
| Uncontrolled Keywords: | Politik Pengupahan, Formulasi Kebijakan, Kelompok Kepentingan, UMSK, Kota Bekasi, Wage Politics, Policy Formulation, Interest Group, UMSK, Bekasi City |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.3 Personnel management (human resource management) > 658.32 Compensation management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 05 Oct 2020 05:04 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 05:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171096 |
Actions (login required)
 |
View Item |