Firdaus, Haris (2018) Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Dengan bertambahnya luasnya tugas ini, maka birokrasi pemerintahan bisa dikuasai dan mengelola pelayanan masyarakat engan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal yang kurang melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi dengan kata pelanggan atau masyarakat, di mana masih dirasakan kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. Hal tersebut diperparah dengan buruknya birokrasi pelayanan publik di indonesia, khususnya pada birokrasi Perijinan. Sebagai contoh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terkesan kerap dinilai lamban dan cenderung berbelit-belit, kerap kali dalam proses perijinan masyarakat dihadapkan dalam situasi dimana proses perijinan harus melewati tiga atau bahkan empat instansi dengan banyak meja aparat. Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini terbagi menjadi 3 aspek yakni, aspek Masukan (Input), dimana membahas mengenai sumber daya manusia / aparatur (SDM) dan juga sarana dan prasarana penunjang. Aspek kedua yakni Proses, aspek ini membahas mengenai sejauhmana mekanisme di dalam suatu proses perijinan. Dan aspek yang ketiga keluaran (Output), dimana aspek ini membahas mengenai kualitas pelayanan yang ada.Hasil penelitian menunjukkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan kualitas Layanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah dapat dikatakan meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari manfaat aparatur (SDM), sarana dan prasarana, fungsi yang terdiri dari prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan biaya pelayanan, tanggung jawab dengan target kinerja, tujuan, visi dan misi organisasi. Kemudian kinerja dari aparatur (SDM) sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara mereka memberikan pelayanan terhadap masyarakat atau pemohon. Kualitas pelayanan IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo pada dasarnya sudah bagus dan berkualitas. Dikatakan demikian divii karenakan layanan yang diberikan sudah menyenangkan dan memuaskan para pengguna atau masyarakat pengguna
English Abstract
This research based on constitution Number 23 of 2014 about Regional Government Article 1 section 2 Local Government is the implementation of government affairs by the local government and DPRD according to the principle of autonomy and duty of assistance with the principle of autonomy as widely as possible in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia . One of them is the wider authority in the management of several areas of government. With the increasing breadth of this task, the government bureaucracy can be controlled and manage the community service in accordance with the needs of the community. The facts indicate less relief, it is related to the satisfaction of the community that has not been fulfilled with the word customer or community, which are still perceived the weaknesses that often prejudice the community. This case is exacerbated by the poor public service bureaucracy in Indonesia, especially on the bureaucracy of Licensing. For example establishing construction Permits (IMB) that seem often considered slow and tend to be convoluted, often in the process of licensing the community faced in a situation which the permit process must pass through three or even four agencies with many desk apparatus. This study uses qualitative research and the approach used is descriptive approach with the aim to describe, illustrate or represent systematically, factually and accurately about facts, characteristic and relationships between the phenomena investigated. This research is divided into 3 aspects namely, the Input aspect, which discusses the human resources / apparatus (HR) and also facilities and infrastructures support. The second aspect is Process, this aspect deals with the mechanisms in a licensing process. The third aspect is output, which discusses the quality of existing services. The results showed Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo (IMB) has been improved, it can be seen from the benefits of apparatus, facilities and infrastructure, the functions that consist of service procedures, service time, and service costs, responsibilities with performance targets, goals, vision and mission of the organization. Then the performance of the apparatus (HR) can be said good, it can be seen from how they provide services to the community or the applicant. The quality of IMB services at Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo is basically good and have a certain quality. It can be said like that because the service that has been provided is fun and satisfy the users or the user community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/554/051807748 |
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja, Pemerintah Daerah, Kualitas Pelayanan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), performance, local government, quality of service, permissions of establishing construction (IMB) |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) > 352.63 Civil service system |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 25 Oct 2019 07:21 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166101 |
Preview |
Text
Haris Firdaus.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |