Nugraha, Arga Purwa (2018) Penegakan Sanksi Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Peraturan Terkait Disiplin Kerja ( Studi Di Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Tuban ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dalam Penegakan Sanksi Terhadap Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Dengan Perjanjian Kerja Yang Melanggar Peraturan Terkait Disiplin Kerja. Bentuk-bentuk disiplin kerja meliputi presensi dihitung datang dan pulang pegawai, tidak mengikuti partai politik atau kampany, dan berpakaian rapi. Aturan mengenai disiplin kerja akan diberikan dijelaskan dalam pasal 104 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam praktiknya, beberapa PPPK yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja tidak diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana peneliti langsung turun ke lanpangan untuk melakukan survey dengan nyata dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, dan sekunder dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Kendala-kendala yang menyebabkan PPPK yang melanggar aturan mengenai disiplin kerja tidak diberikan sanksi karena adanya beberapa faktor mengenai kurangnya informasi, kurangnya SDM, pengaruh budaya setempat, kurangnya sosialisasi, cara kerja mesin sidik jari yang tidak akurat, serta kesadaran diri dari PPPK. Upaya yang dilakukan BKD dalam penerapan sanksi dilakukan dengan penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara dan upaya yang dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah .
English Abstract
The author raises the issue of how the efforts made by the Regional Personnel Agency in Enforcing Sanctions Against Employees of the Regional Government of Tuban Regency with Work Agreements Violating the Regulations Regarding Work Discipline. Forms of work discipline include attendance counted coming and returning employees, not participating in political parties or campaigns, and neatly dressed. Rules regarding work discipline will be given explained in article 104 of Act Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. In practice, some first aid workers who violate the rules regarding work discipline are not sanctioned in accordance with applicable regulations. This thesis writer uses an empirical juridical method, where the researcher directly descends to the field to conduct a real survey and use a sociological juridical approach. Primary and secondary legal materials were analyzed using qualitative descriptive. Constraints that cause first aid that violates the rules regarding work discipline are not sanctioned because of several factors regarding lack of information, lack of human resources, influence of local culture, lack of socialization, inaccurate fingerprint machine work, and self awareness of first aid. The efforts carried out by the BKD in the implementation of sanctions were carried out by the application of Law Number 5 Year 2014 concerning the State Civil Apparatus and efforts made based on policies stipulated by the Regional Civil Service Agency.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/458/051900542 |
| Uncontrolled Keywords: | Penegakan Sanksi, Pegawai Pemerintah Daerah , Kabupaten Tuban, Perjanjian Kerja, Disiplin Kerja |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.3 Personnel management (human resource management) > 658.31 Elements of personnel management > 658.314 Motivation, morale, discipline |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 03 Jul 2019 02:24 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163119 |
Preview |
Text
Arga Purwa Nugraha.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |