Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pada Jenis Pelayanan Mutasi Objek/Subjek PBB P-2

Zulfiatuuzzahro, Devi (2018) Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pada Jenis Pelayanan Mutasi Objek/Subjek PBB P-2. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kualitas pelayanan publik merupakan produk yang paling penting dari sebuah instansi pemerintah dalam penyelenggaraaan pelayanan publik. Terlebih pada instansi perpajakan, upaya pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dapat menjadi pilihan terbaik sebagai alat bersosialisasi kepada publik untuk menciptakan persepsi positif terhadap perpajakan. Baik buruknya suatu kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan kepuasan dari penerima pelayanan dan bersifat subjektif. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan sautu alat untuk mengetahui tingkat kepuasan wajib pajak. Pelaksanaan SKM tersebut dapat menjadi bahan penilaian kinerja dan evaluasi kinerja bagi para aparatur pelayanan. SKM sesuai yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 merupakan pedoman bagi seluruh instansi pemerintah dalam melaksanakan SKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengimplementasian PERMENPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan hambatan-hambatan yang dialami oleh Bapenda Kabupaten Tulungagung dalam mengimplementasikan PERMENPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 di UPTB Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan tiga informan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan triangulasi sumber untuk melihat tingkat konsistensi jawaban yang diberikan antara informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bapenda Kabupaten Tulungagung belum mengimplementasikan seluruh tahapan dan pasal yang termuat di PERMENPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 atas pelaksanaan SKM di UPTB Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB. Selain itu, masih terdapat hambatan pada aspek komunikasi dan kecenderungan-kecenderungan implementasi kebijakan yang dialami oleh Bapenda Kabupaten Tulungagung.

English Abstract

The quality of public services is the most important product of a government agency in the provision of public services. Especially in tax institutions, efforts to provide excellent service to taxpayers can be the best choice as a tool to socialize to the public to create a positive perception of taxation. The good and bad quality of a service is determined based on the satisfaction of the recipient of service and is subjective. Public Satisfaction Survey (PSS) is a tool to know the level of taxpayer satisfaction. Implementation of the PSS can be a material performance appraisal and performance evaluation for service personnel. PSS as intended in the Regulation of the Minister of Manpower Apparatus And Bureaucratic Reform Number 16 Year 2017 is a guide for all goverment agencies in implementing PSS. This research was aimed to describe and analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Manpower Apparatus and Bureaucratic Reform Number 16 Year 2017 and the obstacles experienced by Regional Revenue Agency of Tulungagung Regency, or call Bapenda Tulungagung District in implementing. It is at Technical Implementation Unit of the Land and Building Tax Service And Custom Of Rights To Land and Building. This research use qualitative method, sure by using three informants with technique of collecting data using by interview and document. Validity and reliability of data was used triangulation of source, that is by seeing conformity of answer between three informants on the implementation of PSS. This research came to conclusion that the Bapenda Tulungagung District has not implemented all the stages and articles contained in Regulation of the Minister of Manpower Apparatus and Bureaucratic Reform Number 16 Year 2017 on the implementation of PSS at Technical Implementation Unit of the Land and Building Tax Service And Custom Of Rights To Land and Building. In addition, there are still obstacles in communication aspects and policy implementation trends experienced by Bapenda Tulungagung District.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2018/839/051809958
Uncontrolled Keywords: Pelayanan Publik, Pelayanan Prima, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pelayanan Mutasi Objek/Subjek PBB P-2
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) > 352.63 Civil service system
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: soegeng Moelyono
Date Deposited: 23 May 2019 01:07
Last Modified: 25 Oct 2021 06:01
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162342
[thumbnail of Devi Zulfiatuzzahro.pdf]
Preview
Text
Devi Zulfiatuzzahro.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item