Hadi, M. Indra Setia (2018) Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf A, B, Dan C Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pertumbuhan pedagang kaki lima yang terus bertambah dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dimana pedagang kaki lima ini dianggap sebagai gambaran kesemrawutan kota. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pedagang kaki lima ini adalah urbanisasi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kesulitan ekonomi. Selain faktor yang ada tersebut kurangnya pengawasan dari pemerintah yang menyebabkan para pedagang kaki lima terus bertambah. Di Kabupaten Kotabaru tidak sedikit para pedagang kaki lima berasal dari kalangan yang mampu. Mereka memanfaatkan kurangnya pengawasan tersebut untuk melakukan kegiatan berdagang di atas fasilitas umum. Permasalahan Pedagang Kaki Lima ini menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi pemerintah daerah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain pemerintah daerah juga wajib untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar mendapatkan wajah kota yag bersih, aman, tentram dan tertata. Dengan penataan yang baik terhadap pedagang kaki lima atau PKL memiliki potensi yang cukup besar dalam kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kotabaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dapat menata dan mengembalikan fasilitas umum menjadi sebagaimana semestinya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan & Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?, Apa kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentangxii Penataan & Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?, Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan implementasi Pasal 2 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan & Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima? Kesimpulan yang penulis dapatkan dari penelitian ini ialah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khusunya Pasal 2 ayat (1) Huruf a, b dan c terkait Penataan PKL belum terimplementasikan secara maksimal karena masih terdapat PKL yang belum terdata memiliki tanda daftar usaha dan berjualan di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk PKL.
English Abstract
The growing growth of street vendors can disrupt public order and peace, where street hawkers are regarded as a picture of the chaos of the city. The factors that affect the growth of thesse streets vendors are urbanizations, lact of jobs and economic dificulties. In addition to the existing regency not a few street vendors comes from a capable society. They take on public facilities. The problem of these street vendor become a dilemma. On one side local government are responsible on the welfare of society. On the other side local goverment are also obliged to maintaining peace and public order in order to get a clean, safe, peaceful and orderly city face. With good arrangement againts street vendors has considerable potential in the conterbution of local revenue in th sector of local retribution along with theneeds of the region in the framework of the implemetation of regional outonomy listed on act number 23 of 2014 about local governance. And then district goverment Kotabaru issuing regulation of regency empowerment of street vendors which is expected to be organize and restore public facilities become as it should be. Based on the background mentioned above,then the legal issue is put foward in this study is how regulation of regency of Kotabaru regency Number 15 of 2015 on street vendor restriction and empowerment?, what are the obstacles facing the trade service Kotabaru district in the implementation of article 2 art (1) letter a, b and c regulation of regency of Kotabaru of regency Number 15 of 2015 on street vendors restriction and empowerment ?, what effort are made to overcome the obstacles faced by the district trade office Kotabbaru in the implementation of article 2 art (1) letter a, b and c regulation of regency of Kotabaru of regency Number 15 of 2015 on street vendors restriction and empowerment ?xiv Conclusion that the authors get from this research is regulation of Kotabaru regency Number 15 of 2015 about street vendor restriction and empowerment especially article 2 art (1) letter a,b and c related to street vendors arrangement not yet fully impelemtation because there are still unregistered street vendors that have a list of businesses and sell at location not intended for street vendors
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/275/051807316 |
| Uncontrolled Keywords: | Pedagang Kaki Lima, Pasal 2 Ayat (1) Huruf A, B, C, Peraturan Daerah, Nomor 15 Tahun 2015, Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima |
| Subjects: | 300 Social sciences > 381 Commerce (Trade) > 381.1 Marketing channels > 381.18 Outdoor and streat markets |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 26 Apr 2019 01:18 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161782 |
Preview |
Text
M. Indra Setia Hadi.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |