Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Meningkatkan Daya Saing Ritel Tradisional (Studi Pada Penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Toko Modern )

Christina, Meilianna Devita (2017) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Untuk Meningkatkan Daya Saing Ritel Tradisional (Studi Pada Penerapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengaturan Toko Modern ). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan daya saing ritel tradisional merupakan perwujudan nyata dari Pemerintah Kota Palangka Raya dalam meningkatkan daya saing ritel tradisional agar tetap terjaga eksistensinya dan tetap diminati masyarakat sehingga ritel tradisional tidak kalah bersaing dengan ritel modern yang ada di Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : 1) implementasi kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan daya saing ritel tradisional Melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengaturan toko modern; 2) faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan daya saing ritel tradisional melalui melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengaturan toko modern; 3) daya saing ritel tradisional di Kota Palangka Raya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, peristiwa, dan dokumen dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. lmplementasi Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan daya saing ritel tradisional masih belum berjalan sesuai harapan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Pelanggaran demi pelanggaran akan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 masih banyak terjadi. Pelanggaran tersebut berupa zonasi dan jam pelayanan oleh ritel modern terhadap ritel tradisional, padahal Perda ini sudah hampir 3 (tiga) tahun berjalan namun belum mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah daerah. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan pemerintah Kota Palangka Raya untuk meningkatkan daya saing ritel tradisional adalah 1) potensi ekonomi; 2) adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar aktor, sedangkan faktor penghambatnya adalah 1) pembatasan pembangunan ritel modern belum benar-benar dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya; 2) inkonsistensi penerapan zonasi dan waktu pelayanan antara kedua ritel tersebut. Pelaku usaha ritel tradisional masih kalah bersaing dengan ritel modern, hal ini dibuktikan masih banyaknya keluhan dari pelaku usaha tradisional mengenai penurunan pendapatan mereka sedang kemunculan ritel modern didekat lokasi usahanya. Kondisi ini seolah-olah dibiarkan berjalan begitu saja oleh pemerintah daerah. Rekomendasi yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah 1) Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi secara cermat mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 ini. Banyaknya pelanggaran yang terjadi diakibatkan dari kelalaian Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin dan mengawasi usaha ritel modern. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya perlu menindaklanjuti dinas-dinas yang terkait dengan urusan viii Izin Usaha Toko Modern (IUTM) seperti Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya karena Dinas ini yang memberikan peruntukan ruang untuk mendirikan bangunan usaha ritel modern, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu karena Dinas ini yang menerbitkan izin pendirian bangunan usaha bagi ritel modern, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena Dinas ini yang mengeluarkan izin usaha dan mengawasi perdagangan di Kota Palangka Raya. Sebaiknya ketiga Dinas tersebut perlu memperhatikan keadaan lingkungan sekitar pendirian usaha ritel modern dan perlu memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari pendirian ritel modern yang berdekatan dengan ritel tradisional. Untuk pelanggaran pada jam pelayanan dari ritel modern yang bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2014 juga perlu segera ditindaklanjuti dan diperiksa kembali apakah ritel modern yang beroperasi diluar dari ketentuan Perda tersebut telah mendapat izin khusus dari Walikota sesuai dengan Pasal 25 ayat 4. Harapan peneliti, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan kepada Dinas terkait . Sehingga tidak ada lagi ketidak-selarasan informasi antara yang diadukan masyarakat dan yang diterima pemerintah; 2) Meningkatkan kemampuan analisis lingkungan sebagai faktor yang dapat mendukung dan menghambat implementasi kebijakan; 3) Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melakukan pendekatan dengan pelaku usaha ritel tradisional seperti warung dan kios sembako. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya bisa membuat sebuah perkumpulan bagi pelaku usaha tradisional agar seluruh pelaku usaha tradisional dapat saling bekerjasama dalam hal mengembangkan usahanya, artinya pemerintah melakukan sebuah langkah untuk memberdayakan pelaku ritel tradisional. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya harus menghentikan sementara perizinan dan pembangunan bagi ritel modern hal ini sebagai salah satu langkah yang tepat agar pelaku usaha tradisional tidak kalah bersaing dengan pelaku usaha ritel modern. Dengan upaya ini semua pihak akan menjalankan aktivitasnya dengan baik dalam situasi lingkungan bisnis ritel yang kondusif.

English Abstract

Implementation of the policy of the Government of the city of Palangka Raya to improve the competitiveness of traditional retail is the real manifestation of the City Government of Palangka Raya in improving the competitiveness of traditional retail to stay awake to survive and remain attractive to the public so that traditional retail does not compete with existing modern retailing in the city of Palangka Raya. This research aims to describe and analyze: 1) implementation of the policy of the Government of the city of Palangka Raya to improve the competitiveness of traditional retail Through local regulations of the city of Palangka Raya No. 17 by 2014 about setting up modern stores; 2) factor inhibitor and factors supporting the implementation of the policy of the Government of the city of Palangka Raya to improve the competitiveness of traditional retail through local regulations through the city of Palangka Raya Number 17 years 2014 about setting up modern stores; 3) competitiveness of traditional retailing in the city of Palangka Raya. Research methods using qualitative approach with descriptive type. Data source derived from the informant, events, and documents with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using interactive analysis model Miles, Huberman, and Saldana. lmplementasi City of Palangka Raya Government policy to improve the competitiveness of traditional retail still do not go according to expectations that are desired by the City Government of Palangka Raya. Violations for the sake of Regional rules violations will be Number 17 years 2014 is still much going on. The form of zoning and hours of service by modern retail against traditional retail, whereas this Perda has almost three (3) years running but have yet to get the sanctions firmly from the local government. Supporting factors of the implementation of the policy of the Government of the city of Palangka Raya to improve the competitiveness of traditional retail is 1) economic potential; 2) the existence of a good communication and coordination between the actors, while penghambatnya is the factor 1) modern retail development restrictions have not really done by the local Government of the city of Palangka Raya; 2) zoning application and time inconsistency of service between the two retail. Traditional retail trade still compete with modern retail, this is proven still large number of complaints from businessmen about the decline of traditional revenue they're modern retail appearance near the location of his business. This condition as if left running for granted by local governments. Recommendations can be submitted from this study is 1) Should carefully evaluate Government regarding the implementation of local regulations No. 17 by 2014. The large number of violations resulting from the negligence of local authorities in issuing permits and oversee the modern retail businesses. The local Government of the city of Palangka Raya needs to follow up on Office-related Affairs Office of business x license (IUTM) Modern Stores such as Office Space and Copyright Works because this Service which gives the allocation of space to the building of modern retail businesses, the agency Integrated Licensing Services because this Office which issued the building permission for the establishment of a modern retail, business and Office of industry and trade because this Office which issued business license and oversee trade in the city of Palangka Raya. We recommend that the Agency needs to pay attention to the third State of environment about modern retail business establishment and the need to pay attention to the impact which will be brought about from the modern retail establishment adjacent to the traditional retail. For infringement on the service hours of the modern retail that is contrary to Article 25 of the regulation Region of the city of Palangka Raya No. 17 by 2014 will also need immediately actionable and checked back does modern retailing operating outside of these terms Supercede has obtained special permission from the Mayor in accordance with Chapter 25 verse 4. The expectations of researchers, local governments need to conduct oversight to the Department concerned. So no more selarasan of information between the community and the defendants accepted the Government; 2) improve analysis of the environment as a factor that can support and inhibit the implementation of the policy; 3) Should the local Government of the city of Palangka Raya approach with traditional retail trade such as basic food stalls and stalls. The local Government of the city of Palangka Raya could create an Association for traditional trade that all traditional businessmen could cooperate in terms of developing his business, meaning that the Government of performing a step to empower principals to traditional retail. Further local government City of Palangka Raya must stop while the licensing and construction of modern retail for it as one of the appropriate measures in order that the offender not less traditional businesses compete with the modern retail trade. With these efforts all parties will run its activities with both in the retail business environment situation conducive.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/381.1/CHR/i/2017/041705924
Uncontrolled Keywords:	RETAIL TRADE, RETAIL TRADE - GOVERNMENT POLICY, INDONESIA - PALANGKA RAYA
Subjects:	300 Social sciences > 381 Commerce (Trade) > 381.1 Marketing channels
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	03 Aug 2017 06:24
Last Modified:	23 Dec 2020 13:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1006

	Text BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB)
	Text BAB I.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	Text BAB III.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text BAB V.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB VI.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)

Actions (login required)

View Item