Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan Bpsk Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Handphone Bermerk Xiaomi Berbasis Lte (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang)

Utama, Sogietha Putra (2018) Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan Bpsk Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen Handphone Bermerk Xiaomi Berbasis Lte (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan bahwa BPSK wajib ada disetiap Kota, yang artinya BPSK selaku lembaga yaang menangani sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan. Beredarnya handphone xiaomi bergaransi distrubutor di Kota Malang ternyata tidak sesuai dengan TKDN, pelaku usaha yang menjual tidak memberikan informasi secara jelas kepada konsumen. Berdasarkan latar belakang penelitian, dirumuskanlah 2 (dua) rumusan masalah yaitu tentang Bagaimana Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan BPSK Kota Malang Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Handphone Bermerk Xiaomi Berbasis LTE dan Bagaimana Upaya Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Handphone Xiaomi Berbasis LTE Bergaransi Distributor di Konter Malang Plaza Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penggunaan jenis penelitian empiris ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mengkaji terkait Pasal 2,3,4 dan 49 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sedangkan aspek empiris ialah menganalisa Penerapan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Kewenangan BPSK Kota Malang Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Handphone Bermerk Xiaomi Berbasis LTE dan Upaya Hukum BPSK Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Handphone Xiaomi Berbasis LTE Bergaransi Distributor di Konter Malang Plaza Kota Malang. Hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan Pasal 2,3,4 dan 49 Ayat (1) UUPK tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha serta BPSK Kota Malang yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan. Pelaku usaha menjual handphone garansi distributor harusnya memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang tersebut, apabila terjadi kendala saat penggunakan handphone dan ranah klaim, dan menyebabkan konsumen mengalami kerugian akibat kerusakan handphone, konsumen dapat mengajukan klaim kepada pelaku usaha dan dapat konsultasi ke BPSK, akan tetapi pelaku usaha tidak menjalankan isi dari pada UUPK, serta BPSK yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

English Abstract

Consumer Protection Law Article 49 Paragraph (1) states that BPSK must exist in every City, which means BPSK as an agency that handles disputes between consumers and business actors has the duty and authority to resolve disputes outside the court in a simple, fast and light cost. The distribution of mobile phone xiaomi warranty distrubutor in Malang is not in accordance with TKDN, business actors who sell does not provide information clearly to consumers. Based on the research background, 2 (two) formulation of the problem is formulated on How to Implement Article 49 Paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection Regarding the Authority of BPSK of Malang City in Resolving the Consumer Dispute of Xiaomi Brand Based Brand of LTE and How the Legal Efforts of the Settlement Agency Consumer Dispute (BPSK) In Providing Legal Protection for Consumer Mobile Xiaomi Based on LTE Warranty Distributor at Malang Malang Plaza Counter. This study uses a kind of legal research empirical juridical method with sociological juridical approach. The use of this type of empirical research can be seen from two aspects namely juridical aspects of this study examine related Articles 2.3,4 and 49 paragraph (1) Consumer Protection Act (UUPK). While the empirical aspect is to analyze the Implementation of Article 49 Paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection Regarding the Authority of BPSK Malang in Resolving Dispute Consumer Mobile Xiaomi Based Brand LTE and Legal Efforts BPSK In Providing Legal Protection for Consumer Xiaomi LTE-Based Mobile Warranty Distributor at the Counter Malang Plaza Kota Malang. The results obtained that the implementation of Article 2,3,4 and 49 Paragraph (1) UUPK not executed properly by business actors and BPSK Malang that can not perform the task and authority. The business actor sells the mobile phone warranty distributors should provide true, clear, honest information about the condition of the goods, if there are obstacles when the use of mobile phone and claim domain, and cause the consumer suffered losses due to damage to mobile phones, consumers can file claims to business actors and can consult BPSK, but business actors do not run the contents of the UUPK, and BPSK is less than the maximum in carrying out its duties and authority as a consumer dispute resolution institution.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/73/051802121
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 25 Apr 2018 06:22
Last Modified: 22 Oct 2021 08:49
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9872
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (466kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (361kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (322kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (500kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (112kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (105kB) | Preview
[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download (671kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item