Syahputra, Dzulkarnain Alghafuru (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Memperoleh Tunjangan Profesi Dosen Dalam Perspektif Pasal 52 Ayat (1) (2) Dan (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi dosen yang telah memenuhi kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi tindakan peran pemerintah yang telah mengontrol birokrasi tetapi kurang maksimal, di perguruan tinggi yang telah diselenggarakan oleh masyarakat selalu ada masalah, dimana yayasan tersebut dikarenakan bermasalah menimbulkan efek yang negatif di pendidikan tinggi tersebut. Hanya masalah internal di suatu kampus pendidikan tinggi mengakibatkan peran pemerintah terhambat juga. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah, Bagaimana perlindungan hukum Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UUGD Tahun 2005 terhadap dosen yayasan pendidikan Sunan Giri yang tunjangan sertifikasi dosennya belum terbayarkan? Serta Apa hambatan penyelesaian pembayaran tunjangan profesi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik pada yayasan pendidikan Sunan Giri menurut UUGD Tahun 2005? Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini kemudian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan masalah, identifikasi masalah dan yang terakhir adalah penyelesaian masalah. Permasalahan yang ada yakni Perlindungan Hukum terhadap Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan Dosen Swasta diperlakukan sama tidak ada perbedaan berntuk perlindungan hukumnya adalah cairnya tunjangan fungsional dosen yang bersangkutan Kemudian dalam hal ini, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi dosen yang telah melaksanakan kewajibannya telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa sebuah dosen pegawai negeri sipil dan dosen swasta diperlakukan hal yang sama tidak dibedakan sesuai yang tertuang di pasal 52 ayat (2) dan (3) dan pihak koopertis VII untuk segera melaksanakan kewajibannya untuk mencairkan tunjangan profesi
English Abstract
The authors, in this research, took a problem about legal protection for lecturers who have fulfilled their obligations but do not get their rights. The choice of the title is based on the actions of the government's role that has controlled the bureaucracy but less than the maximum, in universities that have been held by the public there is always a problem, where the foundation is due to problematic negative effects in the higher education. Only internal problems on a college campus have resulted in the government's role being hampered as well. Based on the above matters, the authors raised the formulation of the problem. How is the legal protection of Article 52 Paragraph (1), (2), (3) UUGD Year 2005 against the lecturer of the Sunan Giri education foundation whose certification allowance has not been paid yet? And What are the obstacles to completing the payment of professional allowance of lecturers who have had a certificate of educator at Sunan Giri education foundation according to UUGD Year 2005? Research conducted by this author is a juridical empirical research. In this research, sociological juridical approach method. Where the legal issues contained in this research then conducted in the community with the intent and purpose to find the facts, then continued with problems, problem identification and the last is the problem solving. The existing problem is the Legal Protection of Lecturer of Civil Servant with Private Lecturer treated equally no difference for legal protection is the liquid functional allowance of the lecturer concerned Then in this case, it is necessary to have legal protection for lecturer who has carried out its obligation has been arranged in Article 52 paragraph (1) (2) (3) of Law Number 14 Year 2005 regarding Teachers and Lecturers stating that a lecturer of civil servants and private lecturers are treated the same thing is not differentiated according to Article 52 paragraphs (2) and (3) ) and the parties of Koopertis VII to immediately carry out their obligations to disburse professional allowances
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/91/051802928 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.07 Education > 344.078 Teachers and teaching |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 19 Apr 2018 06:31 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9632 |
Preview |
Text
B.HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (88kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (199kB) | Preview |
Preview |
Text
A.COVER.pdf Download (39kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (504kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (355kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (340kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (581kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (102kB) | Preview |
Preview |
Text
C.HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (154kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189kB) | Preview |
Preview |
Text
D.KATA PENGANTAR.pdf Download (292kB) | Preview |
Preview |
Text
E.DAFTAR ISI.pdf Download (234kB) | Preview |
Preview |
Text
F.DAFTAR TABEL.pdf Download (159kB) | Preview |
Preview |
Text
G.DAFTAR GAMBAR.pdf Download (159kB) | Preview |
Preview |
Text
H.RINGKASAN.pdf Download (93kB) | Preview |
Preview |
Text
I.SUMARRY.pdf Download (92kB) | Preview |
Preview |
Text
P.LAMPIRAN.pdf Download (906kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |