Kuncoro, Ganesha Al Hakim (2017) Analisis Penentuan Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Atas Jual Beli Di Kabupaten Kediri (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Berdasarkan pasal 88 Perda Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa secara jelas dasar pengenaan BPHTB atas jual beli yakni harga transaksi. Berdasar data yang peneliti peroleh, pengenaan BPHTB oleh Bapenda menggunakan hasil survey yang mengacu pada harga pasar. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan penggunaan dasar pengenaan yang digunakan masyarakat yakni harga transaksi atas pengakuan para pihak. Sehingga perbedaan tersebut menimbulkan keluhan-keluhan dari masyarakat atas penetapan yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) BPHTB dalam hal jual beli sebagai dasar pengenaan BPHTB yang terutang sehingga nantinya dapat memberikan gambaran secara jelas terkait penetapan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dasar hukum pemungutan BPHTB, proses pemungutan BPHTB atas jual beli, proses validasi BPHTB atas jual beli, penentuan wajar/tidak wajarnya transaksi, penentuan nilai perolehan sebagai dasar pengenaan BPHTB, hambatan-hambatan yang dialami. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta konklusi dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah pemungutan dan penetapan dasar pengenaan BPHTB atas jual beli telah dilaksanakan Bapenda Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan hasil survey Bapenda sebagai dasar pengenaan BPHTB mengacu pada proses validasi sesuai Perbup Kabupaten Kediri No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB Kabupaten Kediri. Secara tidak langsung peraturan tersebut menerangkan bahwa pengesahan/ penetapan harga transaksi mendasarkan pada transaksi wajar. Transaksi wajar yakni harga umum yang berlaku di masyarakat, sehingga harga umum atas hasil survey yang digunakan Bapenda berbeda dengan harga transaksi yang digunakan masyarakat sebagai dasar pengenaan BPHTB terutangnya. Hal ini mengakibatkan timbulnya keluhan di masyarakat. Di lain sisi validasi ini tetap perlu dilakukan Bapenda untuk menghindari upaya penghindaran pajak yang dilakukan masyarakat. Saran yang dapat peneliti berikan yakni hendaknya pemerintah menerbitkan peratutan mengenai bank data pasar atau zona nilai tanah sebagai dasar/data pembanding untuk menetapkan harga yang digunakan sebagai dasar pengenaannya. Selain itu hendaknya pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kecurangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
English Abstract
Based on Article 88 of Regional Regulation of Kediri District (Perda Kabupaten Kediri No.1 Tahun 2011), on that statement clearly said that the tax base of BPHTB because of sale and purchase is transaction price. Based on data that researchers obtain, tax base of BPHTB that Local Revenue Office Distric of Kediri (Bapenda) used is field verification result that refer to market prices. This involve a differentiation between government and citizen abotu tax base in use. That difference raises the complaints by the citizen. Based on that case, researcher interested to doing the research. The purpose of this research was to know and analyze the mechanism of determination of Acquisition Value of Taxable Object in case sale and purchase as tax tax base of BPHTB. So it could give a clear mecanism related to the determination of tax base of BPHTB. Type of this research using qualitative research with descriptive approach. Main focus of this study was legal basis of BPHTB, BPHTB collection process in case sale and purchase, validation process, fair/unfair transactions, the determination of acquisition value as the tax base of BPHTB, obstacles experienced. Analysis method in this research using methods developed by Miles and Huberman such as data collection, data reduction, data presentation, and conclusion and verification. The result of this research is, the BPHTB collection and determination of tax base BPHTB that held by Bapenda was in accordance to the prevailing regulations. Determination that helds by Bapenda using field verification results as acquisition value of BPHTB. It refers to the validation process that according to Distric Head Regulation of Kediri (Perbup No.10 Tahun 2013) about System and Procedure of BPHTB Collecting in Kediri District. Indirectly the regulation explains that the transaction price which be used as a tax base is based on a fair transaction. The fair transaction is prevailing market price. This Bapenda need to do to avoid tax evasion effort, but on the other side this raises some complaint from the community because BPHTB payment become higher than transaction price as an acquisition value of taxable object. Recommendation that researcher could give is the government should publish a fair market price bank data or land value zone which include the information of fair market price and use it as a basis/comparison data to determine which one will be use for tax base in BPHTB. In addition, the government should take firm action against the parties that conduct fraud according to the prevailing laws and regulations.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2017/1177/051712560 |
| Uncontrolled Keywords: | BPHTB, Penentuan, Dasar Pengenaan, NPOP |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.22 Real property taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 28 Dec 2017 02:05 |
| Last Modified: | 22 Dec 2021 06:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/7559 |
Preview |
Text
Bagian Depan.pdf Download (641kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (390kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (657kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (299kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (869kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (257kB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (414kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |