Logo Tadu, George Martin (2016) Kriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang gratifikasi yang disebut juga pemberian hadiah yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Fenomena pemberian hadiah atau gratifikasi sudah menjadi fenomena pembenaran dikalangan pejabat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) apa latar belakang pembentukan pasal gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) Bagaimana perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum di negara lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan menggunakan. Penelitan normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.1 Data dalam skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau library research. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan 1Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51. v skripsi ini dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan tentang gratifikasi, sehingga pembentuk Undang-Undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana Undang-Undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Gratifikasi dan suap yang memiliki kesamaan dalam unsur-unsurnya membuat kedua ketentuan ini menjadi tumpang tindih sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam menjatuhkan putusan ataupun rasa ketidakadilan. Dapat dilihat, obyek yang dituju juga hampir sama, jika suap obyek yang dituju ialah menerima sesuatu dan gratifikasi ialah menerima hadiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan keduanya merupakan suatu pendapatan yang diterima diluar gaji pokok dan pemberian atau janji tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan pejabat publik tersebut dalam hal ini para pegawai negeri dan penyelenggara negara. Di beberapa negara lain pengaturan mengenai gratifikasi dan suap tidak dibedakan, namun cenderung digabung sehingga pengaturannya menjadi jelas bahwa pejabat publik tidak diperbolehkan menerima pemberian apapun yang berasal dari luar gaji pokok dan dapat menjadi perbuatan korupsi sehingga tidak ada celah apapun untuk melakukan perbuatan korupsi.
English Abstract
On this thesis, the author write about gratification or be called giving gift(s) which in daily life known as a general act and can not be called as a wrongful act furthermore breaking a rule action. However, by giving gift(s) to a person since her/his capability as governmental worker and within initial that give a hope that her/his has the ability to influence government’s policy which is a profit for the doer. The phenomenon of this situation has been a justification within state official. The problems that will be discussed are: 1) what is the background of forming gratification verse in Act No. 22 Year 2001 about amendment of Act No. 31 Year 1999 about Eradication of Corruption, 2) How is the comparison between law of gratification and gratuity based on Indonesian’s law and another country. On this research, the author used normative law method, including research on law fundamental and law synchronization. Data is gathered by using library research. Normative law research used by the author is investigating all the instruments of law literatures which related to law enforcement towards gratification. Gratification is an act by giving gift to state official with initial to influence the integrity, independency and objectivity of state official before making decision. Therefore, there is an urgency to form a regulation about gratification, so that the law makers agree adding gratification as one of corrupt actions in Act Number 20 Year 2001 in which the Act has amendment and also as a complement to Act Number 31 Year 1999. Gratification and gratuity have elements similarity which lead to overlapping and causing failure on not only a verdict but also fairness. Gratuity and bribery have in common in its elements make second this requirement be overlapping so that it can be in the inaccurate in vii dropped decisions or a sense of injustice. Can be seen, an object its intended is similar, if a bribe objects its intended is receive something and gratuity is accept a gift. Thus, can be concluded they are a income received out basic salary and granting or promise was given relating to the public official position in this case the public servants and organizers of the state. In some other countries arrangement on gratuity and bribery not distinguished, but tending to merged so regulations becomes obvious that public official not allowed receive some any who come from outside the basic salary and can be what corruption so that there are no fissures any to do the deed corruption.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/432/051711711 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Nov 2017 02:06 |
| Last Modified: | 16 Sep 2020 06:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5689 |
Actions (login required)
 |
View Item |