Narindra, Hawin and Pro.,Dr. Sudarsono,, S.H.,M.S., and Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum (2019) Pengaturan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Penilaian Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mengenai pengaturan Zona Nilai tanah sebagai dasar penilaian tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional sebagai bagian dari pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan tanah, salah satu tugas dan wewenang tersebut adalah mengenai penilaian tanah. Penilaian tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah dengan membuat suatu produk kebijakan berupa Zona Nilai Tanah. Sebagai produk dari lembaga pemerintahan, setiap produk dan atau kebijakan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada Zona Nilai tanah ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur menganai Zona Nilai Tanah, akan tetapi pada kenyataannya Zona Nilai Tanah tetap eksis sebagai dasar penilaian tanah oleh Badan Pertanahan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendektan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan ( Statute approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukumterdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpukan bahan hukum dengan studi perundang-undangan dan studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan engolahan bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, didapat bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam menjalan wewenang untuk penilaian tanah Berdasarkan Zona Nilai Tanah, tidak memiliki dasar hukum, sehingga tidak memiliki kepastian hukum. Perlu dibuat suatu peraturan mengenai Zona Nilai Tanah berupa Peraturan Menteri untuk menjadi dasar hukum dari Zona Nilai Tanah tersebut
English Abstract
The present study concerns the Land Value Zone (ZNT) regulation as the basis of land assessment carried out by the National Land Agency (BPN).BPN, as a part of the government, holds an authority to regulate and carry out land-related matters, one of its duty and authority is land assessment.In carrying out land assessment, BPN issues a policy called Land Value Zone (ZNT).As a governmental product, every product or policy issued by BPN should be based on legislation.With regard to ZNT, there is no legislation that specifically regulates it; however, in fact, ZNT exists as the basis of land assessment carried out by BPN. The present study is categorized as normative legal study.Statute approach and conceptual approach were employed in the study.The type and source of legal material consist of primary, secondary, and tertiary legal material.The legal materials were collected from legislation study and literature review.The data were analyzed using descriptive analysis This study found that BPN did not hold legal basis for their authority to carry out land assessment based on ZNT. Accordingly, they did not hold legal certainty.Therefore a regulation regarding ZNT should be made, it can be in the form of Ministry Regulation which will function as the legal basis of this ZNT
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/336.225/FH/p/2019/042002034 |
Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.22 Real property taxes > 336.225 Specific kinds of real property |
Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 25 Aug 2022 03:38 |
Last Modified: | 25 Aug 2022 03:38 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193578 |
![]() |
Text
HAWIN NARINDRA.pdf Download (3MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |