Yuntoro, Agung (2017) The Role of Coordination in Determining Spatial Planning Policy (Study at Sleman Regional Spatial Planning Coordination Board). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Di era pembangunan, biasanya mengeksplorasi sumber daya untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, perkembangannya tampaknya merugikan lingkungan. Sementara itu untuk melestarikan lingkungan dan keseimbangan antara pembangunan dan penataan ruang sumber daya alam menjadi mendesak masalah. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 50 tahun 2009, peraturan tersebut mengatur secara komprehensif tugas Penataan Ruang Badan Koordinasi Perencanaan mengkoordinir Penataan Ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran koordinasi dalam menentukan kebijakan penataan ruang. Manajemen publik baru paradigma yang mencoba mengadopsi manajemen swasta ke sektor publik berpendapat sebagai pendekatan yang tepat. Dalam penelitian ini terungkap bahwa dalam Pemerintah Daerah Sleman khususnya dalam Penataan Ruang yang melibatkan beberapa lembaga yang mendesak untuk melakukan koordinasi. Apalagi untuk mengelola jaringan institusi paradigma manajemen publik baru dapat memerintah harapan. Koordinasi memainkan peran penting untuk mengatur kepentingan institusi dan kewenangannya. Ketika spesialisasi terjadi di dalam pemerintahan organisasi itu adalah aturan untuk menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu jaringan. Kehadiran manajemen organisasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu pemerintah organisasi relatif kaku dan sulit untuk dilampirkan. Penataan ruang Kebijakan merupakan kunci untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan infrastruktur harus dikendalikan dengan menggunakan Tata Ruang. Selanjutnya Penataan Ruang memiliki beberapa peran pertama sebagai pedoman, kedua sebagai Dokumen Perencanaan, dan ketiga sebagai peraturan.
English Abstract
In the development era it’s usual to explore the resources to generate society welfare. By contras the development seems to be harming the environment. Meanwhile to conserve the environment and balance between the development and natural resources spatial planning become urge issue. Through Ministry of Home Affair Decree number 50 in year 2009, the regulation comprehensively regulates the duties of Spatial Planning Coordination Board to coordinate the Spatial Planning. This study aims to describe and analyze the role of coordination in determining spatial planning policy. The new public management paradigm which tried to adopt the private management to public sector argues being the proper approach. In this research revealed that in the Sleman local government especially in the Spatial Planning which involves several institutions urging to establish coordination. Moreover to manage the institutions network new public management paradigm can rule the expectation. Coordination play important role to organize the institution interest and its authority. When specializations occur within government organization it is rule to connect the whole stakeholder in one networking. The present of organization management is need. In hence government organization is relatively rigid and difficult to attach. Spatial Planning Policy is the key to formulate the development planning. Basically infrastructure development must be control by using Spatial Planning. Furthermore Spatial Planning has several roles firstly as the guidance, secondly as Planning Document, and the third as regulation.
Item Type: | Thesis (Magister) |
---|---|
Identification Number: | TES/354.353/YUN/t/2016/041803806 |
Uncontrolled Keywords: | Coordination, Spatial Planning, Management |
Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.3 Public administration of environment and natural resources |
Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 28 Jul 2022 01:53 |
Last Modified: | 28 Jul 2022 01:53 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192823 |
Text
AGUNG YUNTORO.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
View Item |