Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Impor yang Dijual Secara Online

Santoso, Gebry Alan Biyaa and Dr. Yuliati,, S.H., LL.M and Prawatya Ido N.,, S.H.,M.Kn (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Impor yang Dijual Secara Online. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian berbentuk skripsi ini, penulis mengangkati permasalahan isui hukumi tentangi perlindungani hukumi bagii konsumeni terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online. Adapun alasan yang menjadi latabelakang penulis untuk mengambil tema tersebut ialah Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya jual beli online memberikan kemudahan bagi pengusaha dan penjual untuk memamerkan produk-produk kosmetik dengan berbagai merek, baik yang berasal dari luar negeri maupun produk kosmetik produksi dalam negeri. Lemahnya posisi konsumen seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka, pada skripsi ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik impor yang dijual secara online? (2) Bagaimana pertanggung jawaban hukum dari pelaku usaha dalam peredaran kosmetik impor yang dijual secara online? Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Analisa interpretasi, dengan cara menggunakan metode yuridis dalam membahas persoalan hukum. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut. Kedudukan konsumen yang lemah apabila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki tujuan menjaga serta meningkatkan hak dari konsumen dan mencegah timbulnya kerugian yang dialami oleh konsumen dan hal tersebut menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha. Hal ini ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha telah di analisis dengan mengedepankan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha dalam kegiatan peredaran produk kosmetik yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan termuat dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen yaitu pemberian gantirugi sesuai dengan kerugian, kerusakan, ataupun pencemaran yang merugikan konsumen kosmetik, serta upaya preventif dan represif yang perlu dilakukan dengan dasar hukum dari Ke-empat undang-undang yang telah disebutkan diatas.

English Abstract

In this research, raises issues regarding legal protection for consumers against the circulation of imported cosmetic sold online. The reason behind the author to take this theme is that the development of technology and information makes it easier for Indonesian people to gain a lot of information about the products and also the stuff for needed in everyday life. The existence of online buying and seliing makes it easy for entrepreneurs and sellers to shof off a cosmetic products with various brands, both from abroad and domestically produced cosmetic products with so many types of cosmetics on the market, both local and imported. Buyers who also known as a consumer because the product it not always same on display. Based on this, as a author raises the formulation of the problem, namely: (1) What is the form of legal protection for consumers against the circulation of imported cosmetics sold online? (2) What is the legal responsibility of business actors in the circulation of imported cosmetics sold online? In this research , the approach method used is a statutory approach, used a primary legal materials consisting of statutory regulations and secondary legal materials as well as tertiary legal materials. Analysis of interpretation, by used the juridical method in discussing legal issues. The results of research is answering the question about the research. Consumer position is very weak when compared with Undang-Undang No.8 Tahun 1999 about Legal Consumer Protection has the goal of maintaining and improving the rights of consumers and preventing the onset of losses experienced by consumers and it becomes an obligation for business actors. This is reviewed from undang-Undang No. 36 Tahun 2009 about Concerning Health, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 concerning Amendments to Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 about concerning Information and Electronic Transactions, and Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection. Actions prohibited by business actors or seller have been analyzed prioritizing accountability by business actors in the circulation of cosmetic products that are not in accordance with the provisions stipulated in Pasal 19 paragraph 1 of Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 about Consumer Protection, namely the provision of compensation in accordance with losses, damages, or pollution that harm cosmetic consumers, as well as preventive and repressive efforts that need to be done on legal grounds.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010148
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	28 Jan 2022 02:52
Last Modified:	08 Oct 2024 03:14
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189058

Text 175010107111115 - Gebry Alan biyaa (2)..pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item