Kartika, Rizki (2019) Tantangan Penempatan Pejabat Tinggi Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Perspektif Meritokrasi (Studi Kasus Penempatan Pejabat Tinggi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Palembang). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Praktik pengangkatan dan penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah idealnya merupakan upaya mengelola sumber daya manusia, dengan menempatkan orang-orang terbaik pada posisi atau bidang yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dengan kata lain, pengangkatan dan penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara harus dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip merit, seperti keterbukaan, keadilan, persaingan yang sehat, dan seleksi berbasis kompetensi. Hal ini sejalan dengan tujuan dari reformasi birokrasi yang menjauhkan praktik-praktik kotor dalam konteks administrasi dan pemerintahan, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Meski demikian, dalam banyak konteks pemerintah, seperti pemerintah kota Palembang, kebijakan penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara ini seringkali bukan semata kebijakan administratif, tapi juga kebijakan politis. Adanya tumpang tindih regulasi terkait manajemen Aparatur Sipil Negara, yang ditambah juga dengan budaya patronase politik yang kental di daerah, membuat meritokrasi penempatan pejabat publik tidak selalu berjalan dengan seharusnya. Akibatnya, banyak ditemukan pejabat tinggi yang menempati posisi atau jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi atau bidang keahliannya. Dengan kata lain, penempatan pejabat tinggi ini tidak dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip merit. Persoalan inilah yang kemudian disorot oleh peneliti, yakni bagaimana meritokrasi penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara, khususnya di lingkungan pemerintah kota Palembang. Penelitian ini dilangsungkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif-analitik. Persoalan utama atau fokus penelitian yang diangkat adalah persoalan meritokrasi penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah kota Palembang. Penempatan Pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah kota Palembang sendiri menjadi pilihan kontekstual untuk penelitian ini dikarenakan adanya beberapa kasus yang pernah terjadi terkait simpang siur regulasi dan konflik autoritas terkait penempatan dan pengangkatan pejabat tinggi di lingkungan Pemeritahan Daerah tersebut. Penelitian mengambil lokasi di Palembang, dengan melibatkan beberapa subjek utama sebagai narasumber penelitian, yakni para pejabat tinggi di lingkungan pemerintah kota Palembang, khususnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan xii dokumentasi. Data yang ada dibagi menjadi dua, yakni data primer yang berkaitan dengan praktik penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kota Palembang, dan data sekunder berupa data-data pendukung terkait penerapan prinsip-prinsip merit dalam praktik penempatan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. 80% dari Jumlah JPT Primer adalah mediocrat; 2. Anggota komite tidak memenuhi kriteria sistem prestasi dalam proses pemilihan penempatan JPT Pratama; 3. Praktek tindakan sewenang-wenang dalam menempatkan JPT Pratama di Pemerintah Kota Palembang; 4. Tingkat Birokrasi Pemerintahan Kota Palembang masih pada Birokrasi Pemerintahan Prismatik; dan 5) Birokrasi Aparatur di Pemerintah Kota Palembang sebagai sektor publik belum mengadopsi nilai-nilai private. Pembahasan dan analisa atas temuan penelitian yang ada, menghasilkan Proposisi Mayor yang bersumber dari 11 proposisi minor yang mendasari model rekomendasi penelitian terkait meritokrasi penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kota Palembang secara khusus, dan lingkungan pemerintah daerah atau pusat secara umum. Proposisi tersebut adalah: “ Penempatan Pejabat Tinggi Aparatur Sipil Negara yang mengacu pada prinsip-prinsip merit akan berjalan secara efektif dan profesional dengan cara membuat batasan yang jelas antara wilayah administrasi dan politik, membatasi wewenang Kepala Daerah, menyatukan regulasi yang mengatur tata penempatan, evaluasi yang berbasis kompetensi, dan berfokus kepada peningkatan kinerja layanan publik ”. Proposisi Mayor tersebut kemudian oleh peneliti diolah menjadi model rekomendasi penelitian yang memasukkan usulan peneliti untuk pembatasan wilayah administrasi dan politik; penyatuan prosedur dan regulasi berbasis merit yang mengatur tata penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara, kepastian penerapan prinsip merit untuk menghasilkan kandidat pejabat yang unggul berdasarkan seleksi berbasis kompetensi dan menghilangkan ruang untuk intervensi politik. Upaya-upaya ini tidak hanya perlu dilakukan untuk menjawab persoalan meritokrasi penempatan pejabat tinggi yang masih dipenuhi dengan kepentingan politis, tapi juga menjadi solusi untuk persoalan tumpang tindih regulasi dan wewenang Kepala Daerah yang seringkali disalahgunakan. Jika hal itu bisa dijalankan dengan baik, maka tata pemerintahan yang dinamis, sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi akan mudah untuk dicapai. Penelitian ini dengan demikian menghasilkan beberapa strategi rekomendasi untuk mendapatkan aparatur yang meritokrat, yakni: (1) unifikasi regulasi yang mengatur persyaratan, prosedur, mekanisme, dan manajemen Aparatur Sipil Negara secara keseluruhan; (2) penerapan prinsip-prinsip merit pada setiap putusan dan kebijakan terkait penempatan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara seperti penggunaan perangkat teknologi tertentu untuk seleksi berbasis kompetensi agar bisa menghasilkan kandidat xiii terbaik; dan (3) membangun kepemimpinan merit dengan pembatasan wewenang Kepala Daerah dan pelibatan publik untuk mengawasi praktik penempatan pejabat tinggi di lingkungan pemerintah kota/daerah: (4). Membangun Norma Ukur “Network Builder Capacity”; dan (5) membangun “Man Power Planing” bagi Aparatur Sipil Negara.
English Abstract
The practice of appointment and placement of high officials of Civil Servants in government is basically an effort to manage its human resources, by selecting and appointing the best people to positions which appropriate to their expertises. In other words, it must be carried out based on the merit principles, such as openness, justice, fair competition, and competence-based selection. This is the goal of bureaucratic reform that rejects gross practices in the context of administration and government, such as collusion, corruption and nepotism. However, in the Palembang City Government as many others, this policy of placing high officials of the Civil Servants is often not merely administrative but also political policies. Overlapping regulations and thick cultures of political patronage make meritocracy cannot be implemented ethically. As a result, many appointed high officials who held certain positions are not match with their competencies or expertises. This problems of merit placement of high officials in Palembang City Government is to be highlighted by the researcher. The research type is descriptive with qualitative approach method. The main focus of the research is the issue of meritocracy in the placement of high officials of Civil Servants in the Palembang City Government. The case itself is a contextual option because there are still other several cases that have occurred related to regulatory confusion and authority conflicts. The research taken place in Palembang, involving several main subjects as research sources, especially the high officials of the local organization units in the Palembang City Government. The data are collected by using interview, observation, and documentation techniques. These are grouped into two types: primary data relating to the practice of placing high officials of Civil Servants, and secondary data are related to the application of merit principles in the practice of placing high-ranking officials within the government. The findings in this reserach are: 1. 80% of Primary JPT are mediocrat; 2. Committee members do not meet the performance system criteria in the process of selecting the JPT Primary placement; 3. The practice of arbitrary actions in placing JPT Pratama in Palembang City Government; 4. The Level of Government Bureaucracy in Palembang xv City is still in the Prismatic Government Bureaucracy; and 5) Apparatus bureaucracy in Palembang City Government have not adopted yet private values in public sector. The data analysis toward findings are resulted in major proposition that comes from 11 minor propositions. The major proposition is “ Placement of High Officials of the State Civil Apparatus that refers to the principles of merit will run effectively and professionally by making clear boundaries between administrative and political areas, limiting the authority of the Regional Head, uniting regulations governing placement, competency-based evaluations, and focusing to improving public service performance ”. This Major Proposition is then procedeed into a research recommendation model This Major Proposition is then procedeed into a research recommendation model that included the restrictions on administrative and political areas; the merging of merit-based procedures and regulations that serve as guidelines for the placement of high ranking officials of civil servants, ensuring the use of merit to produce the best official candidates based on competence selection and eliminating gaps against political intervention. These efforts need to be carried out to answer the question of the meritocracy of the placement of high-ranking officials who are still filled by political interests, and a solution to the problem of overlapping regulations and authority of the local head which is often misused. If these proposals can be implemented properly, then dynamic governance, in accordance with the ideals of bureaucratic reform can also be realized. The research recommends strategies: (1) unification of regulations related to the requirements, procedures, mechanisms, and management of the overall State Civil Apparatus; (2) the application of merit principles in every decision and policy related to the placement of high officials such as the use of certain technological devices for competence-based selection in order to produce and appoint the best candidates; and (3) building merit leadership by limiting the authority of the Local Head and involving the public to oversee the practice of placing high officials in the city government: (4). Building a Norm of Measuring "Network Builder Capacity"; and (5) building a "Man Power Planing" for the State Civil Apparatus.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/352.66/KAR/t/2019/062002765 |
| Uncontrolled Keywords: | Meritokrasi, Pemerintah Kota, Penempatan Pejabat Tinggi, Aparatur Sipil Negara, Palembang,-Meritocracy, City Government, Placement of High Officials, Civil Servants, Palembang |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) > 352.66 Utilization and training |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Jan 2022 04:21 |
| Last Modified: | 27 Jan 2022 04:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188966 |
Preview |
Text
DISERTASI FULL_PDF.pdf Download (7MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |