Hanifah, Annisa (2018) Urgensi Pengaturan Gadai Swasta Dengan Sistem Online. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan gadai swasta dengan sistem online. Dalam perkembangannya perusahaan gadai swasta ini telah ada yang menggunakan layanan kegiatan usaha dengan sistem melalui media elektronik (online)”. POJK Usaha Pergadaian nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu frasapun di dalam peraturan itu yang mengatur kekhasan perusahaan gadai online. Pengaturan dibutuhkan karena proses gadai dalam gadai online berbeda pada gadai umumnya. Sebagai contoh terkait penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di outlet perusahaan gadai, terkait penyerahan barang, bagamaina jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara online dan terkait permasalahan pengaturan izin kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk outlet atau bukan. Jangkauan internet yang menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan izin wilayah yang diberikan oleh OJK. Lebih lanjut kondisi uncompletetly law yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan (kekosongan hukum) gadai secara online ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Setelah mengetahui urgensi pengaturan gadai secara online maka dapat diketahui bagaimana pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem online tersebut. Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, penulis menangkat rumusan masalah: Apa urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem online? dan Apa saja pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem online? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dengan teknik analisis vi preskriptif, kemudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun penulisan yang runtut dan sistematis. Kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan dihubungkan secara deduksi, sehingga bahan hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan inti permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwasanya urgensi pengaturan perusahaan gadai swasta dengan sistem online adalah terdapat disharmonisasi pengaturan gadai milik negara, gadai swasta offline dan gadai swasta dengan sistem online. Selain itu tidak adanya pengaturan terkait penyerahan barang, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan barang apa yang dapat digadaikan menyebabkan kekosongan hukum gadai swasta dengan sistem online. Pengaturan yang dibutuhkan perusahaan gadai swasta dengan sistem online adalah harmonisasi pengaturan sesuai hierarki tata urutan peraturan perundangundangan, yakni undang-undang hingga peraturan di bawahnya. Secara substantif terkait penyerahan, terkait penaksir, terkait dengan lingkup wilayah usaha, terkait kemitraan, terkait izin dan terkait dengan barang apa yang dapat digadaikan dalam gadai swasta dengan sitem online yang sesuai dengan teori-teori pada hukum gadai yang ada untuk mengakhiri kondisi kekosongan hukum pada gadai swasta dengan sistem online.
English Abstract
This thesis studies the issue over the management of online private pawnshops. Pawnshops have now developed into giving services to its customers online. Regulation of Financial Services Authority (further stated as OJK regulation) is not sufficient in regulating the pawnshops, as there is no clause that specifically regulates online-based pawnshops. Therefore, a specific regulation is required to regulate the online-based pawnshops as they work different way from the conventional pawnshops. The appraisal of the pawned objects may be rather difficult to perform as it is usually done over the counter by a certified appraiser. Moreover, it is also hard to check whether the objects deposited are the same objects appraised online. The partnership between the pawnshop and others need to double check if they are outlets. Internet connection used to support this online pawnshop may also present another problem as its coverage goes far beyond city and provincial borders although it is regulated in OJK regulation that the pawnshops are allowed to operate based on their territorial license issued by Financial Services Authority. Another problem is that there is absence of law regulating the online private pawnshops, which leads to the absence of legal certainty. When all this urgency regarding the online pawnshop is investigated, the management of the online private pawnshops can be discussed. Based on the above issues, the following research problems are presented: What is the urgency of the management of online private pawnshop? And What sorts of management are required by online private pawnshops? This is categorised into a normative legal research with statute and conceptual approaches, and the legal materials obtained involved primary, secondary, and tertiary data which was then prescriptively analysed and arranged accordingly to form a systematic and orderly research writing. The legal materials were classified and connected deductively in order to get a conclusion relevant to the problems formulated. The research result reveals that there is a disharmony of regulation across systems of pawnshops: state-owned pawnshops, offline private pawnshops, and online private pawnshops. Furthermore, there is no regulation in terms of object deposit, appraisal, domains, partnership, licence, and the absence of law regulating the objects deposited to the online private pawnshops. Harmonisation is required by online-based private pawnshops through the regulation of hierarchy, the order of legislation from law to other regulations under the law. The substance of law which involves object deposit, appraisal, business domain, partnership, licence and types of objects pawned in online private pawnshops according to the theories of pawn regulation will tackle the issues regarding the absence of law.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/332.34/HAN/u/2018/041808931 |
| Uncontrolled Keywords: | PAWNSHOPS, URGENCY MANAGEMENT |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.3 Credit and loan institutions > 332.34 Pawnshops |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 03 Jan 2020 01:24 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 04:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177533 |
Preview |
Text
Annisa Hanifah.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |