Andriansyah, Rizky Dirjo (2019) Tindak Pidana Menghalangi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Advokat (Studi Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PN JKT.PST). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan bahwa perbuatan mencegah, menghalangi, dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan tidak dijelaskan secara detail mengenai perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan mengahalangi tersebut dilakukan oleh Advokat pada perkara Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Jkt.Pst. Namun, profesi Advokat yang dilindungi oleh Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana didalam Pasal 8 yang mengamanatkan bahwa penindakan terhadap Advokat hanya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, sedangkan Pasal 16 mengenai Hak Imunitas dalam menjalankan profesinya sebagai advokat Advokat untuk membela kliennya. Dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Jkt.Pst. tidak terdapat penindakan sesuai dengan Pasal 8 yang dimana Penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik KPK. Oleh karena itu, ketiga pasal dalam pelaksanaannya menimbulkan kekaburan terhadap proses peradilan yang dilakukan oleh Terdakwa Advokat dalam perbuatannya mengalangi penyidikan berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan rumusan diatas, permasalahan yang dirumuskan oleh penulis ialah: 1. Apakah perbuatan menghalangi penyidikan oleh advokat pada putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Jkt.Pst memenuhi unsur-unsur pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001? 2. Apakah proses penyidikan terhadap Advokat pada putusanNomor 9/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Jkt.Pst tidak bertentangan dengan pasal 8 jo pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Yang kemudian hasil analisis penelitian sesuai dengan metode diatas, maka penulis memperoleh hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan yakni: 1. Bahwa perbuatan menghalangi yang dilakukan oleh Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari obstruction of justice yang mana secara langsung dan tidak langsung yang mengakibatkan saat penyidikan berlangsung menjadi terhambat dan juga membutuhkan waktu yang lama. 2. Sesuai Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, Iktikad baik dimaknai dengan bahwa Advokat dalam pelaksanaan tugas profesi tersebut bukan hanya beriktikad baik, namun juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka akan gugur dengan sendirinya tanpa perlu menunggu keputusan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
English Abstract
Article 21 of the Republic of Indonesia Law Number 31 Year 1999 Jo. Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 regarding Eradication of Corruption Acts mandates that acts of preventing, hindering, and thwarting direct and indirect investigations, prosecution and trial hearings are not explained in detail regarding these acts. While the act of obstruction was carried out by Advocates in case Number 9 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / Pn Jkt.Pst. However, the Advocate profession is protected by Number 18 of 2003 concerning Advocates, which in Article 8 mandates that actions against Advocates are only carried out by the Honorary Board of Advocate Organizations, while Article 16 regarding the Right to Immunity in carrying out his profession as an Advocate advocate to defend his clients. In case Number 9 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / Pn Jkt.Pst. there is no action in accordance with Article 8 where the Investigation was carried out by the KPK Investigator. Therefore, the three articles in their implementation caused confusion towards the judicial process carried out by the Defendant's Advocate in his conduct of blocking investigations relating to Corruption. Based on the above formula, the problems formulated by the author are: 1. Does the act hinder the investigation by advocates on the decision Number 9 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / Pn Jkt.Pst meet the elements of article 21 of the Republic of Indonesia Law No. 31/1999 Eradication of Corruption Acts that have been amended in the Law Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001? 2. Does the process of investigation of Advocates in the ruling Number 9 / Pid.Sus-Tpk / 2018 / Pn Jkt.Pst do not conflict with article 8 jo article 16 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates? This research is a legal research using the legislation approach and case approach. Then the results of the analysis of research in accordance with the above method, the authors obtain the results of research and answers to the formulation of the problems raised namely: 1. That the deterring act carried out by Advocates in Corruption is part of the obstruction of justice which directly and indirectly results in being hampered during the investigation and also requires a long time. 2. In accordance with the Decision of the Constitutional Court Number 26 / PUU-XI / 2013, a good intention is interpreted by the fact that Advocates in carrying out these professional duties are not only in good faith, but also must not be in conflict with the laws and regulations. Then it will fall automatically without the need to wait for a decision from the Honorary Board of Advocate Organizations.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/415/051909646 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Jul 2020 03:54 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 02:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174960 |
Actions (login required)
 |
View Item |