Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ Puuxiv/ 2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Izzatullah, Rifqi (2019) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ Puuxiv/ 2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ PUU-XIV/2016 yang telah berdampak pada pergeseran delik Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara spesifik penelitian ini juga menganalisa perubahan paradigma pertanggungjawaban pidana bagi Direksi BUMD yang dalam kebijakanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara.. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ PUU-XIV/2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara . Adapunjenispenelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakanpendekatanpendekatan kasus (case approach dan) perundang-undangan(statuteapproach).Peneliti menggunakan Penafsiran Sistematis dan Penafsiran Gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dilihat perubahan paradigma pertanggungjawaban pidana korupsi Direksi BUMD yang dalam kebijakanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

English Abstract

This research is aimed to analyze the implication of the Constitutional Court decision No. 25 / PUU-XIV / 2016 resulting in a shift of the offense in Article 3 of Law Number 31 Year 1999 concerning Corruption Eradication. Specifically, this research also analyzes the change in the paradigm of criminal liability of the Director of Local-owned Enterprises (hereinafter BUMD) whose policy has resulted in state financial losses. Based on that, this thesis raises the problem formulation: What is the implication of Constitutional Court Decision Number: 25 / PUU-XIV / 2016 for criminal liability concerning local-owned enterprises’ directorial policy resulting in state financial losses. Theresearchwasconductedbased on normative legal method with statute and case approaches, supported by systematic and grammatical interpretations. The research result concludes that the shift in the paradigm in criminal liability of the BUMD Director has led to state financial losses.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/380/051908478
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 15 Jul 2020 07:27
Last Modified: 05 Oct 2020 03:21
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174637
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item