Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Husniah, Rif’atul (2017) Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai illicit enrichment sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Illicit enrichment sendiri diatur dalam United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006, karena undang-undang tersebut hanyalah untuk mengesahkan saja maka dibutuhkan suatu peraturan perundangan tersendiri untuk mengimplementasikannya bisa dengan membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang yang sudah ada saat ini. Namun sampai saat ini illicit enrichment belum diatur dalam hukum positif di Indonesia sehingga terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat 3 rumusan masalah yaitu: (1) Apa ide dasar dari Illicit Enrichment sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia? (2) Mengapa Illicit Enrichment perlu dimasukkan sebagai upaya pemberatasan tindak pidana korupsi? (3) Bagaimana formulasi pengaturan mengenai Illicit Enrichment di Indonesia dimasa yang akan datang? Metode penelitian yang digunakan yaitu: jenis penelitiannya adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan , pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan, dianalisis menggunakan tekhnik analisis intepretasi sistematis dan intepretasi gramatikal. Hasil penelitan yang didapat dalam penelitan ini yang pertama, ide dasar dari illicit enrichment dapat dilihat dari 3 landasan yaitu landasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang intinya bahwa illicit enrichment merupakan suatu upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Illicit Enrichment perlu dimasukkan sebagai upaya pemberatasan tindak pidana korupsi karena illicit enrichment memiliki banyak keunggulan sebagai upaya pemberantasan korupsi terutama dalam mengembalikan aset negara. Ketiga, Belum adanya pengaturan mengenai illicit enrichment berakibat adanya kekosongan hukum maka dibutuhkan suatu pengaturan hukum terkait illicit enrichment, penulis juga memberikan rekomendasi formulasi hukum illicit enrichment. Saran bagi pemerintah untuk segera membuat peraturan terkait illicit enrichment beserta faktor pendukungnya,bagi pejabat publik untuk secara berkala melaporkan harta kekayaannya untuk menghindari kecurigaan kekayaan diperoleh dari penghasilan tidak sah dan mengindari tindak pidana korupsi, dan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pejabat publik.

English Abstract

In this research, the researcher discussed the topic regarding Illicit Enrichment as an effort to eradicate the corruption acts in Indonesia. The Illicit Enrichment itself is administered within the United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) in 2003 which was ratified in Indonesia in a form of UU No. 7 Th. 2006. Since the constitution itself is used only for the validating purpose, there is a need to make a separate regulations to implement this act within the country, either by making a new constitution or revising the existing one. However, until this day Illicit Enrichment still has not been administered by positive law in Indonesia so that there’s an emptiness of law regarding this matter. Based on these facts, the researcher concludes that there are three problems for this research such as: (1) what’s the main idea of Illicit Enrichment as an effort to eradicate the corruption acts in Indonesia? (2) Why is Illicit Enrichment necessary to be put in the constitution as an effort to eradicate the corruption acts? (3) How is the formulation of regulation regarding Illicit Enrichment in Indonesia in the future? The research method used in this thesis consists of: juridical normative as the type of research by using the constitutional approach, conceptual approach and comparative approach, with the analysis method used consists of systematic interpretation analysis method and grammatical interpretation analysis method. Based on the result of this research, the researcher concludes that: (1) the main idea of Illicit Enrichment can be seen from 3 base that is juridical, philosophical and sociological basis essentially that illicit enrichment is an effort to eradicate corruption crime (2) Illicit Enrichment needs to be put as an effort to eradicate the corruption acts because Illicit Enrichment has so many benefits for its purpose as an effort to eradicate the corruption acts especially in order to return the public’s assets (3) there is still no regulation regarding Illicit Enrichment, causing the emptiness of law within the country. Based on this fact, there is a need of regulation regarding Illicit Enrichment. The researcher also recommends the formulation of law regarding Illicit Enrichment. Advice for the government is to make a regulation immediately regarding Illicit Enrichment along with the supporting factors for the public officials to frequently report their wealth in order to avoid the suspicion of illegitimate source of wealth and also to avoid corruption acts. And also there’s another advice for society to involve in this matter by doing social control to public officials.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/345.023 23/HUN/i/2017/041710814
Uncontrolled Keywords: UNJUST ENRICHMENT, CORRUPTION, INDONESIA
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption)
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 20 Dec 2018 01:48
Last Modified: 21 Oct 2021 00:40
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162222
[thumbnail of Rif’atul Husniah.pdf]
Preview
Text
Rif’atul Husniah.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item