Bimantara, Arya (2018) Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini di latar belakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang dalam putusan tersebut terdapat perbedaan sehingga terjadi disparitas putusan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan bahan berupa studi dokumen. Bahan hukum dianalisis dengan metode interpretasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus penyalah gunaan narkotika bagi diri sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan yang menyebabkan disparitas kasus narkotika Pengadilan Negeri Jakarta Utara ?(2)Apakah putusan hakim dalam kasus penyalah gunaan narkotika mencerminkan tujuan peraturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap terpidana? dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan apakah putusan hakim tersebut telah memenuhi tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil yang diperolah dari penelitian ini menunjukan bahawa pasal yang digunakan hakim adalah pasal 127 ayat (1) Undang-undang narkotika tetapi tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat (2). Sehingga mengakibatkan disparitas. Disparitas diakibatkan oleh 2 faktor yaitu faktor hukum, dan faktor hakim . Kemudian keterkaitan putusan hakim dengan tujuan Undang-undang narkotika dimana hakim tidak memberikan putusan rehabilitasi kepada terdakwa dalam Putusan nomor 1037/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dan Putusan nomor 158/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Utr dan meberikan putusan rehabilitasi dalam putusan Putusan nomor 1572/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr dan Putusan nomor 271/Pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr. salah satu tujuan dari Undang-undang narkotika adalah mencegah terjadinya penyalah gunaan narkotika. Sehingga dengan tidakdirehabilitasinya penyalah gunaan narkotika bagi diri sendiri tidak memenuhi tujuan dari Undang-undang narkotika.
English Abstract
This undergraduate thesis is backdrop of the different North Jakarta District Court decision to narcotic abusers for themselves, so that in a disparity of decision. This research is a normative Juridical Research with using the legal approach and case approach, the legal materials used is primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials are obtained from library research with documentation methods and material collection tools in the form of document studies. Legal materials are analyzed by interpretation methods. The purpose of this research is to analyze and find out how the judge’s consideration in handling cases of narcotic misuse for itself. Based on the background description above, several problems can be formulated, namely: (1) Does the judge's decision in the case of narcotic misuse reflects the purpose of the Law Number 35 of 2009 concerning Narcotic against convict? To deciding cases of narcotic abuse for themselves and Does the judge's decision has fulfilled the objectives of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotic. The results obtained from this research indicates that the article used by the judge is article 127 paragraph (1) of the narcotics law but does not consider the provisions of article 127 paragraph (2). So that results in disparity. Disparity is caused by 2 factors, namely legal factors, and judge factors. Then the relation between the judge's decision and the purpose of the narcotic law in which the judge did not give a verdict of rehabilitation to the defendant in Court ruling number 1037 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Utr and Court ruling number 158 / Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. and giving a decision on rehabilitation in the decision of Court ruling number 1572 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Utr and Court ruling number 271 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Utr. One of the aims from the narcotics law is to prevent the abuse of narcotic. So that the non-rehabilitation of narcotic abuse for oneself does not fulfill the objectives of the narcotic’s law.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/412/051811445 |
| Uncontrolled Keywords: | Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Hakim, Disparitas |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.2 People with mental illness and disabilities > 362.29 Substance abuse > 362.293 Narcotics |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 08 Feb 2019 07:19 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161829 |
Preview |
Text
Arya Bimantara.pdf Download (33MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |