Prayitno, Eko Budi (2012) Evaluating Promotion Policy for Non-Permanent Employees to be Civil Servants: A case of Temanggung, Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kajian ini dirancang untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Temanggung, Indonesia. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengapresiasi pengabdian tidak tetap karyawan yang telah bekerja untuk organisasi pemerintah setidaknya satu tahun di 1 Desember 2005. Proses promosi telah dilaksanakan sejak tahun 2005- 2009 dan diprioritaskan untuk guru, paramedis, penyuluh pertanian, dan staf teknis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan kerja lapangan dan menggunakan berbagai sumber. Dalam hal ini, dalam wawancara mendalam dilakukan dan berbagai data dalam bentuk dokumen, peraturan, dll dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemerintah Perda Nomor 48 Tahun 2005 menimbulkan beberapa permasalahan baik di Daerah maupun pemerintah pusat seperti dikotomi definisi pegawai tidak tetap ke dalam kategori pertama dan kedua karyawan tidak tetap. Pertama kategori memiliki jaminan untuk dipromosikan menjadi PNS tetapi tidak untuk yang kedua satu. Dalam kasus Temanggung, sampai sekarang, semua kategori kedua tidak bisa diangkat menjadi PNS. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Peraturan Nomor 48 Tahun 2005 tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Asas Kepegawaian Publik. Selain itu, pelaksanaan Peraturan Nomor 48 Tahun 2005 menimbulkan beberapa dampak negatif seperti: jumlah PNS yang besar dan menjadi beban anggaran tambahan bagi pemerintah. Mengacu pada inkonsistensi dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka peneliti menunjukkan bahwa tidak ada kesempatan untuk Peraturan Pemerintah tersebut untuk menjadi dilaksanakan lebih lanjut. Berdasarkan temuan empiris, peneliti memberikan rekomendasi seperti: dalam hal rekrutmen PNS, orang Indonesia Pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip good governance dan merit serta menghindari kepentingan politik. Selain itu, untuk merekrut pegawai negeri sipil yang berkualitas, pemerintah harus mengatur permintaan PNS berdasarkan pekerjaan analisis, kebutuhan organisasi, dan kemampuan finansial
English Abstract
This study is designed to describe and analyze implementation of Government Regulation Number 48 Year 2005 on Promotion of Non-Permanent Employee to be Civil Servant in Temanggung Regency, Indonesia. regulation was issued to appreciate dedication of non-permanent employees who have worked for government organizations at least one year in December 1, 2005. promotion process had been implemented since 2005-2009 and it was prioritized for teachers, paramedics, agricultural extensions, and technical staffs. This research employs qualitative method. For data collection, researcher conducted field work and used multiple sources. In this respect, in dept interview was conducted and various data in forms of documents, regulations, etc. were collected. research results show that implementation of Government Regulation Number 48 Year 2005 generated several problems both in Local and central government such as dichotomy definition of non-permanent employee into first and second categories of non-permanent employees. first category had guarantee to be promoted to be civil servant but not for second one. In case of Temanggung, up to now, all of second category could not be promoted to be civil servant. Based on analysis, it can be concluded that Government Regulation Number 48 Year 2005 was not consistent with Act Number 8 Year 1974 on Public Personnel Principles. In addition, implementation of Regulation Number 48 Year 2005 caused several negative impacts such as huge number of civil servant and becoming additional budget burden for government. Referring to its inconsistence and negative impacts raised, researcher pointed out that it is no chance for such Government Regulation to be fur r implemented. Based on empirical findings, researcher provides recommendations such as: in terms of recruitment of civil servant, Indonesian Government should apply principles of good governance and merit as well as avoid political interest. Moreover, in order to recruit qualified civil servants, government has to arrange demand of civil servants based on job analysis, organization needs, and financial ability.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/650.14/PRA/e/041205653 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 650 Management and auxiliary services > 650.1 Personal success in business |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 09 Jan 2013 14:47 |
| Last Modified: | 30 Mar 2022 08:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/159124 |
Preview |
Text
Eko Budi Prayitno.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |