Wicaksana, DewaMade (2012) Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik khususnya pada BPPT Kabupaten Banyuwangi, harus mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan pelayanan perizinan yang dilakukan tidak satu pintu atau ketika ditangani oleh masing-masing instansi secara langsung. Efektif dan efisien ini baik dalam prosedur perizinan, waktu penyelesaian maupun biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisa data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1). Implementasi Kebijakan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) pada BPPT Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pencapaian pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik. Standar-standar baku seperti berfokus pada kepuasan pelanggan, obsesi terhadap mutu, kerjasama tim, perbaikan secara berkesinambungan serta adanya pendidikan dan pelatihan sebagai upaya belajar secara terus menerus adalah sudah dilakukan dan diperhatikan dengan baik oleh BPPT dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik. (2). Peningkatan Mutu Pelayanan Publik pada BPPT Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan berbasis ISO 9001:2008, mendapatkan nilai B sehingga Mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan “baik” dalam memberikan suatu pelayanan kepada pelanggan. (3). Faktor-faktor BPPT Kabupaten Banyuwangi dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik berbasis ISO 9001: 2008, yang meliputi: faktor-faktor yang sifatnya internal dan eksternal. Faktor yang sifatnya internal sebagai pendukung, yaitu sejak tahun 2009 secara konsisten telah memberlakukan SPP (Standar Pelayanan Publik) yang diupdate setahun sekali. Faktor yang sifatnya internal sebagai penghambat di BPPT yaitu bermuara pada kesiapan petugas untuk melakukan perubahan seperti maksud dari Reformasi Birokrasi. Perubahan mindset tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan faktor sarana dan sistematika pelayanan di BPPT berada dibawah faktor kesiapan petugas, karena relatif lebih bisa untuk dikondisikan, masih kecilnya tunjangan Daerah bagi pegawai BPPT, masih minimnya pengembangan SDM. Faktor-faktor yang sifatnya eksternal sebagai pendukung di BPPT adalah bahwa setiap bulan diadakan FGD ( Focus Group Discussion ) lintas sektor. Faktor eksternal juga sebagai pendukung di BPPT terutama adalah adanya Komite yaitu suatu kelompok masyarakat yang terorganisir yang siap membantu program Pelayanan Publik dalam melayani masyarakat luas tanpa membedakan Sosial, Ekonomi, Budaya, Agama dan Ras. Sedangkan faktor eksternal sebagai penghambat adalah masyarakat banyak yang belum mengetahui apa yang dinamakan ISO, sehingga mereka datang ke BPPT hanya dengan tujuan pemahaman saja. Ketidak tahuan masyarakat tentang Pelayanan berbasis ISO dikarenakan tidak adanya sosialisasi secara intens kepada masyarakat, hanya melalui media masa lokal saja sehingga banyak masyarakat pengguna jasa yang tidak membaca koran tidak mengetahuinya.
English Abstract
Implementation of Government Policy on Quality Improvement in Public Service, especially at BPPT Banyuwangi, should be able to provide quality services to the community more effectively and efficiently when compared to services that do not permit a single door or when handled by each agency directly. Is both effective and efficient licensing procedures, turnaround time and cost to be borne by the public. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through interviews, documentation, and observation. Data were analyzed with an interactive model of data analysis methods. The results showed that: (1). Policy Implementation in the Public Services Quality Enhancement Banyuwangi by decree No. 29 of 2012 on Standards of Public Service (SPP) in Banyuwangi BPPT is the policy of the District Government in the achievement of Banyuwangi public service to the community Banyuwangi good enough. Standards such as the standard focuses on customer satisfaction, an obsession with quality, teamwork, continuous improvement and the education and training as a continuous learning effort is already done and taken care of by BPPT in improving the quality of public services. (2). Quality Improvement in Public Service BPPT Banyuwangi in implementing service policies based on ISO 9001:2008, get the value of B so that the quality of service and service unit performance "good" in providing a service to customers. (3). BPPT factors Banyuwangi in implementing the policy of public services based on ISO 9001: 2008, which include factors that are internal and external. Factors that are internal as support, which since 2009 has consistently been imposed SPP (Standard Public Service) is updated once a year. Factors that are internal as inhibitors in BPPT is boils down to the readiness of personnel to make changes such as the purpose of Bureaucratic Reform. Mindset change requires a relatively long time. While the factor of facilities and services in BPPT systematics are under official readiness factor, because it is relatively more able to be conditioned, is still small allowances for employees of the Regional BPPT, still lack the human resource development. Factors that are external to support the BPPT is that every month is held FGD (Focus Group Discussion) across sectors. External factors as well as support in BPPT especially the presence of the Committee organized a community group that is ready to help the program of Public Service in serving the wider community without distinction of Social, Economic, Cultural, Religion and Race. While external factors as obstacles are many people who do not know what is called the ISO, so they come to BPPT only with the aim of understanding only. Public ignorance about the ISO-based services due to the absence of intense socialization to the public, only through the local media have so much community service users who do not read newspapers do not know.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.63/WIC/i/041204426 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 03 Dec 2012 10:49 |
| Last Modified: | 03 Dec 2012 10:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156911 |
Actions (login required)
 |
View Item |