Ulhak, Zia (2011) Reformasi Administrasi Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Reformasi administrasi pada dasarnya merupakan sebuah jawaban, atas segala tuntutan serta keinginan dari masyarakat yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perubahan dan perbaikan yang dilakukan dalam reformasi administrasi meliputi perubahan dan perbaikan pada aspek kelembagaan yang terdiri atas perubahan pada struktur kewenangan, perubahan dalam sistem, dan prosedur pelayanan. Selanjutnya adalah perubahan pada aspek sumber daya manusia yang meliputi: perubahan kemampuan dalam memahami aturan dalam pelayanan dan perubahan sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis reformasi administrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. (2) Menganalisis belum maksimalnya pelaksanaan reformasi administrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Dalam penelitian ini kajian pustaka yang dipakai secara umum membahas tentang teori-teori dalam Administrasi, Pelayanan Publik serta reformasi administrasi dimana teorinya secara umum membahas tentang reformasi administrasi pada kelembagaan serta sumber daya manusia. Sedangkan dalam analisa social setting penelitian menjelaskan keadaan masyarakat Sumbawa secara umum serta penjelasan penyebab diperlukannya reformasi administrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan model analisis interaksi yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada dasarnya telah dilaksanakan, hanya saja belum bisa menghasilkan reformasi administrasi secara maksimal. Upaya reformasi administrasi yang telah dilaksanakan meliputi perubahan-perubahan dan perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang terdiri atas: 1) perubahan serta perbaikan pada aspek kelembagaan yang mencakup perubahan pada struktur kewenangan dan perubahan dalam sistem dan prosedur pelayanan, 2) perubahan serta perbaikan pada aspek sumber daya manusia yang mencakup perubahan kemampuan dalam memahami aturan dalam pelayanan serta perubahan sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan. Penyebab belum maksimalnya pelaksanaan reformasi administrasi, disebabkan, antara lain: sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, sumber daya manusia yang masih terbatas, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Selanjutnya faktor pendukung dari reformasi administrasi, antara lain: kejelasan dalam struktur organisasi, kewenangan, sistem dan prosedur dalam pelayanan, adanya kerjasama, koordinasi, komunikasi, komitmen yang baik di antara para personil, keberadaan SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan). Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan sebagai berikut, lebih menyederhanakan lagi sistem prosedur pelayanannya, melengkapi sarana dan prasarana kegiatan pelayanannya, dari segi sumber daya manusia perlu lebih ditingkatkan (kualitas maupun kuantitas), melaksanakan kegiatan evaluasi berkala secara internal maupun eksternal, dan mengembangkan kembali partisipasi masyarakat melalui sosialisasi lebih efektif.
English Abstract
Administrative reform is essentially an answer, for all the demands and desires of the community that continues to evolve with the times. Changes and improvements made in administrative reform include changes and improvements to the institutional aspects which consist of changes in the structure of authority, changes in the system, and service procedures. Next is a change in the aspect of human resources which include: changes in the ability to understand the rules in the service and change attitudes and behaviors in providing services. The purposes of this study were (1) To Analyze the administrative reform of public services at Population and Civil Department of Sumbawa Regency. (2) Analyze not been able to produce the maximum reform of public services at Population and Civil Department of Sumbawa Regency. In this study the literature review are used in general discusses the theories in the Administration, Public Service and administrative reform in which his theory in general discuss about administrative reform at the institutional and human resources. While the analysis of social research setting to explain the circumstances of Sumbawa society in general and administrative reforms needed explanation of the cause of public service at The Population and Civil Department of Sumbawa Regency. This study is a descriptive study using qualitative analysis approach. The technique of collecting data through interviews, observation, and documentation. Analysis of qualitative data using interaction analysis model developed by Miles and Huberman consisting of data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results showed that the administrative reform in The Population and Civil Department of Sumbawa Regency basically been carried out, its just not been able to produce the maximum administrative reform. Administrative reform efforts that have been implemented include the changes and improvements made by The Population and Civil Department of Sumbawa Regency, consisting of: 1) changes and improvements to the institutional aspects that include changes in the structure of authority and changes in systems and procedures, 2) changes and improvements in aspects of human resources which includes changes in the ability to understand the rules in the service and change of attitudes and behaviors in providing services. For the inhibiting not been able to produce the maximum administrative reform, include: facilities and infrastructure are still inadequate, human resources are still limited, the low level of public awareness (inhibiting factors). and supporting of the implementation of administrative reforms carried out, include: clarity in organizational structure, authority, systems and procedures in service, the cooperation, coordination, communication, commitment both among the personnel, the presence of SIAK (Administrative Information Systems of Population). Based on the above findings, researchers suggest the following, further simplifying the procedure again service system, complete infrastructure facilities and services activities, in terms of human resources should be improved (quality and quantity), conduct periodic evaluations of activities internally and externally, and develop back to community participation through more effective dissemination.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.63/ULH/r/041200174 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 01 Aug 2012 14:09 |
| Last Modified: | 01 Aug 2012 14:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156907 |
Actions (login required)
 |
View Item |