DoRego, Claudio (2011) Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan Timor Leste). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan Timor-Leste sebagai bagian dari institusi negara Timor-Leste sebagai sebuah organ independen yang berfungsi untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap aparatur negara dan membuktikannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik sebagai pencegahan maupun dapat dimulai dengan seluruh proses untuk memperbaiki sebuah ketidakadilan, dan dengan kekuatan yang dimiliki, menerima kasus-kasus nyata, namun tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, tetapi dapat menyampaikan rekomendasi kepada organ-organ yang berkepentingan. Oleh karena itu PDHJ membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai melalui pengembangan sumber daya aparaturnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi aparatur OHAMK/PDHJ dari segi implementasi kebijakan sumberdaya aparatur di Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan aparatur di OHAMK/PDHJ serta kompetensinya terhadap pelayanan publik di OHAMK/PDHJ Timor-Leste. Lebih lanjut adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pemberdayaan aparatur. Sesuai dengan permasalahan penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan lapangan, kemudian dianalisa dan diintepretasikan dengan memberikan kesimpulan. Hal ini sebagaimana menurut Singarimbun dan Effendy (1985) bahwa penelitian deskriptif ini adalah sebuah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai suatu keadaan, sifat-sifat suatu individu, atau gejala terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu, penelitian ini akan lebih dititik beratkan pada upaya untuk memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat, mengenal fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diselidiki dari suatu objek penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata kebijakan pengembangan sumberdaya aparatur di OHAMK/PDHJ belum terlaksana dengan baik karena pemerintah belum bisa mengontrol semua kebijakan yang telah dikeluarkannya sehingga terjadi tumpang-tindih didalam pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kementerian yang mengirimkan pegawainya mengikuti pendidikan ke luar negeri dengan fasilitas yang lebih baik dari yang lain karena kebetulan kementerian tersebut memiliki tempat yang strategis. Sesuai komitmen pemerintah dalam upaya pengembangan sumberdaya aparatur di Timor Leste maka disarankan agar dapat mengaplikasikan 8 domain Action Plain yang dihasilkan oleh LAN sebagaimana di paparkan oleh Deputi I LAN dalam “Intern Report Presentation On 2nd Phase Capacity Building For Public Officials For Goverment Innovation In Indonesia”, bahwa cara ini efektif untuk dilaksanakan di Timor Leste dan akan membawa perubahan yang berarti. Ke 8 domain itu adalah sebagai berikut: 1) Reformasi Strategi; 2)Manajemen Kepegawaian; 3) Manajemen Kinerja; 4) Manajemen Organisasi/ e-government ; 5) Transparansi anti korupsi; 6) Reformasi Peraturan; 7) Reformasi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 8) Reformasi Pemerintahan melalui Fungsi Pengembangan SDM.
English Abstract
Ombudsman for Human Rights and Fairness of East-Timor as part of state institution of East-Timor is an independence organization which functions are to receive and follow-up the community denunciating towards state apparatus and to prove as according to the legal rules, not only as prevention but also can be started by entire processes to fix an unfairness, and by the power that owned, to receive real cases, but have no authority to decide, only can deliver recommendations to importance organizations. Therefore PDHJ need apparatus which has an adequate knowledge and skill through their human resource development. Purposes of this research are to know and describe about apparatus condition in OHAMK/PDHJ from aspect of policy implementation of apparatus resource in Ombudsman for Human Rights and Fairness and how is the impact toward apparatus growth in OHAMK/PDHJ and also the competencies toward public services in OHAMK/PDHJ of East-Timor. Then is to know and analyze the support and barrier factors in conducting apparatus development. According to research problems, research design used is descriptive with qualitative analysis, that is, the procedure of solution problem had been researched by describe data gained from perception of bibliography and perception of fact, then it is analyzed and interpreted by giving conclusions. As Singarimbun and Effendy (1985) said that descriptive research is a research that has purpose to describe exactly a condition, individuals features, or symptom to the certain groups. Therefore, this research will be emphasized to the efforts to give description systematically, factually and accurately, recognizing the facts, features of phenomenon that had been investigated from research objects and also those are described just the way they are. Results of this research shows us that policy of apparatus resource development in OHAMK/PDHJ is not conducted finely yet because government still cannot control all of policies had been released so that overlapping in its execution was happened. This can be seen from several ministries which sent their employees to join education abroad with better facilities than others because those ministries have strategic positions. According to the governments commitment in effort to the apparatus resource development in East-Timor then it is suggested to apply 8 Domain Action Plans which are resulted by LAN as described by Deputi I LAN in "Intern Report Presentation On 2 nd Phase Capacity Building For Public Officials For Government Innovation In Indonesia," that those ways are effective to be conducted in East-Timor and will give better changes. The eight domains are includes: 1) Reform Strategy; 2) Personal Management; 3) Performance Management; 4) Organizational Management e-government; 5) Anti Corruption Transparency; 6) Regulatory Reform; 7) Reform in HRD Function; and 8) Government Reform through HRD Function. (Deputy I LAN description in “Intern Report Presentation on 2nd Phase Capacity Building for Public Officials for Government Innovation in Indonesia) Jakarta, February 4th 2010.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.6/DOR/p/041100727 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 17 Mar 2011 12:14 |
| Last Modified: | 17 Mar 2011 12:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156873 |
Actions (login required)
 |
View Item |