Keserasian Pengaturan Fungsi Pengawasan Dan Pengaturan Pada BI, PPATK Dan LPP Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Handani, Lucinda (2016) Keserasian Pengaturan Fungsi Pengawasan Dan Pengaturan Pada BI, PPATK Dan LPP Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Upaya-upaya Indonesia untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana Pencucian Uang adalah dengan merumuskan suatu perundang-undangan, yaitu yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu upaya tersebut juga tercermin dengan adanya lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengaturan dalam rangka melaksanakan tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tugas tersebut diemban oleh PPATK dan sebelum PPATK resmi beroperasi tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), kemudian didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut juga dirumuskan sebuah lembaga yang bernama Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis problem hukum yang timbul dari pengaturan mengenai keberadaan Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang seperti halnya BI dan PPATK. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konsep. Sebagai hasil penelitian, didalam pengaturan mengenai LPP tersebut ditemukan ketidakpastian hukum karena kewenangan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh LPP tidak dijabarkan lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, selain itu juga ditemukan ketidakseraian pada pengaturan mengenai LPP dengan pengaturan terhadap PPATK, yaitu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan LPP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor, sedangkan kewenangan tersebut telah dijabarkan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh PPATK dalam rangka pelaksanaan tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kemudian didalam penelitian ini juga dibahas mengenai pengaturan mengenai fungsi pengawasan dan pengaturan PPATK, BI dan LPP terhadap tindak pidana pencucian uang pada masa mendatang.

English Abstract

Indonesia's efforts to take precautions against the crime of money laundering is to formulate a legislation, the latter is Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Combating Money Laundering, besides these efforts are also reflected in the institution has the function of supervision and regulation in order to carry out the task of preventing and combating the crime of money laundering, as stipulated Law No. 8 of 2010, the task is carried out by PPATK and before PPATK officially operational tasks and PPATK related to oversight of the receipt and analysis of transaction Suspicious in the banking sector, Bank Indonesia (BI), then in Act No. 8 of 2010 is also formulated an institution named Institute for Supervisory and Regulatory (LPP). This study aimed to describe and analyze the legal problems arising from the arrangement concerning the existence and Regulatory Supervisory Authority as an institution that has the function of supervision and regulation against money laundering as well as BI and PPATK. This study is based on normative research, with the approach of legislation, analytical approach and concept approach. As a result of research, in the arrangement of the LPP was found legal uncertainty because of the authority, duties and functions held by the LPP no further elaborated in the Law No. 8 of 2010, but it also found “ketidakseraian” on arrangements regarding the LPP with arrangements to PPATK, namely in Law No. 8 of 2010 is mentioned LPP as an institution that has the authority of supervision, regulation, and / or the imposition of sanctions against parties Rapporteur, while such authority has been described as an authority possessed by INTRAC in order to implement the task of preventing and combating Money Laundering as mandated by Law No. 8 of 2010, then in this study also discussed the arrangements regarding the supervision and regulation functions INTRAC, BI and LPP against money laundering in the future.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.082/HAN/k/2016/041612703
Uncontrolled Keywords:	Pencucian Uang, Fungsi PPATK, Lembaga Pengawas Pengatur
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	15 Dec 2016 11:26
Last Modified:	02 Oct 2024 10:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156597

	Text 0.doc Download (102kB)
	Text 1.doc Download (122kB)
	Text 2.doc Download (151kB)
	Text 3.doc Download (151kB)
	Text 4.doc Download (54kB)
	Text 5.doc Download (41kB)
	Text 5.doc Download (41kB)

Actions (login required)

View Item