Penghadap Pada Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris

Jumiati, Enny (2015) Penghadap Pada Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kewenangan Notaris yaitu membuat akta Otentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 15 yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Salinan Akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawahSalinan Akta tercantum frasa ”diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya”. Hal ini telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga dilihat dari ketentuan ini, maka salinan akta harus memiliki bunyi yang sama dengan minuta akta. Apabila tidak memiliki bunyi yang sama maka salinan akta tersebut dapat batal demi hukum. Sedangkan berkaitan dengan keabsahan perjanjian, maka perjanjian tersebut juga dapat dinyatakan batal demi hukum sepanjang ada kesepakatan dari para pihak untuk membatalkannya karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban terhadap jabatannya tersebut telah ditentukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris dan dapat pula diminta pertanggungjawabannya secara administrasi, perdata dan pidana. Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap jabatannya khususnya dalam membuat akta otentik, maka notaris hendaknya berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, karena akta otentik yang dibuatnya akan mempengaruhi kepastian hukum hak dan kewajiban subyek hukum sehingga dapat mengurangi timbulnya permasalahan dan konflik yang disebabkan dari alat bukti yang cacat hukum, baik secara yuridis maupun teknis dan administratif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan filosofis. Kata Kunci: Notaris, Minuta Akta Dan Salinan Akta

English Abstract

Notary authority which create authentic deed as defined in the Law Notary Notary Article 15 is authorized to make authentic act on all deeds, agreements, and provisions required by legislation and / or desired by stakeholders to be declared in an authentic deed , ensure certainty the date of deed, saving certificates, giving grosse, copy, and official copies, all of it along the deeds of making it not also be assigned or excluded to other officials or any other person specified by law. In addition, the notary also have an obligation to issue a copy of the deed by deed minuta. A copy of the deed is word-for-word copy of the entire Act and in the Act listed bawahSalinan phrase "A copy of the same is given as a sound". This has been regulated in Article 16 paragraph (1) letter d of Law No. 2 of 2014. So seen from this provision, then a copy of the certificate must have the same sound as the deed minuta. If it does not have the same sound can then copy the certificate null and void. Meanwhile, with regard to the validity of the agreement, then the agreement can also be declared null and void all the existing agreement of the parties to cancel because it causes damages to the parties and contains elements of oversight and fraud and to the notary who violates the obligations of the office has been specified in the Act No. 2 In 2014, the Notary Code and can also be held accountable in administrative, civil and criminal. To avoid violations of his position, especially in making authentic act, the notary should be grounded in the provisions of relevant laws and regulations, because the authentic deed he made would affect the legal certainty of rights and obligations of legal subjects so as to reduce the incidence of problems and conflicts resulting from tool legally flawed evidence, both legally and technically and administratively. The method used in this paper is a normative juridical research method with the approach of legislation and philosophical.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346. 002 3/JUM/k/2015/041600048
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Minuta Akta Dan Salinan Akta
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	14 Mar 2016 10:13
Last Modified:	19 Apr 2022 04:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156333

Text Enny Jumiati.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item