Firdayati, Anik (2014) Model Klausula Perjanjian Baku yang Berkeadilan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) pada PT. Pegadaian (Persero). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan mengenai Model klausul perjanjian baku utang-piutang sebagai surat bukti kredit (SBK) pada PT. Pegadaian (persero). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Model klausul perjanjian baku utang piutang sebagai surat bukti kredit (SBK) pada PT. Pegadaian (persero) . Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, dalam perjanjian utang piutang poin 2 dalam perjanjian utang-piutang tersebut hanya berisikan barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUHPerdata dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan tidak dalam obyek sengkete atau sita jaminan. Pada poin 2 tersebut dapat disalah gunakan nasabah yang beritikad buruk dengan mengadaikan barang curian dan tidak akan melindungi pihak pegadaian apabila ada tuntutan dari pihak tiga yang mengaku dan dapat membuktikan bahwa barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah adalah miliknya . Pihak pegadaian akan sangat dirugikan kalau penggadilan memutuskan barang yang di jadikan jaminan dikembalikan pada pihak tiga sesuai ketentuan pasal 582 KUHPerdata dan juga dari hasil putusan Mahkamah Agung No. 869 K/Pid/ 2013 dengan pertimbangan pasal 194 ayat (1) KUHAP, mengembalikan barang yang dijadikan jaminan pada pihak pegadaian kepada pihak tiga. Solusi yang dilakukan penambahan klausul.
English Abstract
In this study observed about clause engagement obligation model as credit evidence letter (CEL) in PT. Pegadaian (persero). The purpose of this study was to know and to analyze the standard of clause engagement obligation model as credit evidence letter (CEL) in PT. Pegadaian (persero). The research method which is used in this study was normative research of law. The approach which is used in this study were learning and observing the sources which existed. Based on the result of this study, in engagement obligation point number 2 only talked about the stuff which is gave as assurance is the owner staff based on civil article 1977 KUHP and not from the criminal result in the legal action or confiscation assurance. In the point number 2, it could be misconception by the customer which use the stolen stuff and the third party which confess and would not save the pawn if there was a demand from the third party confess and proved that the stuff which used as assurance by the customers was theirs. The pawn party would be very lose out if the pawn decide that the stuff as an assurance was returned to third party like at the determinate 582 KUHP civil article and from the result of Supreme Court No. 869 K/Pid/2013 with the consideration of verse (1), 194 KUHP article, return the stuff as assurance for the pawn party to the third party. The solution which was is used is the clause addition.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/332.34/FIR/m/041406959 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.3 Credit and loan institutions |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Nov 2014 15:04 |
| Last Modified: | 07 Nov 2014 15:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155732 |
Actions (login required)
 |
View Item |