EdiPrastyo, Eko (2016) Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program Pkph Di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun sosial. Hutan Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Salah satunya adalah hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani. Sebagai koreksi, pengelolaan Perum Perhutani masa lalu cenderung timber oriented, yang kurang memperhitungkan variabel sosial ekonomi dan budaya dalam hutan. Ini kemudian memunculkan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan meningkatnya konflik pengelolaan dengan masyarakat sekitar hutan. Wujud dari upaya pembenahan pengelolaan yang kurang tepat tersebut ialah dengan diluncurkanya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada tahun 2001. PHBM ini dilakukan dengan ikut menyertakan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam pengelolaan hutan melalui jiwa berbagi atau kemitraan. Tujuanya agar terjadi perubahan mindset masyarakat desa hutan untuk lebih menjaga kelestarian sumber daya hutan serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa hutan. Di Desa Kucur terdapat penyesuaian program PHBM menjadi program Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Adapun permasalahannya adalah : 1. Bagaimana Pola Kemitraan dan aksesibilitas petani desa hutan dalam kemitraan bagi hasil pada program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 2.Bagaimana tingkat kesesuaian penerapan program PKPH oleh petani masyarakat desa hutan di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 3. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan dari setiap kemitraan bagi hasil dalam program PKPH di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang? Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan yakni Studi Kasus. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan sengaja yaitu di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan model interaktif Miles Hubermman untuk menganalisis data kualitatif dan analisis pendapatan usahatani untuk menganalisis data kuantitaif. Hasil penelitian menunjukan Program Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan (PKPH) adalah program penyesuian dari program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang khusus berlaku di Kabupaten Malang. Pelaksanaan program PKPH di Desa Kucur dilakukan berdasarkan kesepakatan perjanjian yang disetujui oleh Perum Perutani dan MDH pada tahun 2004. Terdapat 2 sistem kegiatan PKPH yaitu melalui kegiatan penyadapan getah pinus dan penggarapan lahan “Tetelan” (dibawah tegakan). Sistem penyadapan getah pinus adalah petani anggota kemitraan melakukan pemanenan getah pinus milik Perum Perhutani kemudian hasil panen akan dibagi hasil kepada petani tersebut dan bisa mengikuti kemitraan penggarap “Tetelan”. Sedangkan sistem penggarapan lahan “Tetelan” adalah petani anggota kemitraan penggarap lahan “Tetelan” bukan penyadap yang melakukan penanaman tanaman pertanian di bawah pohon utama dengan kewajiban membabtu menjaga kelestarian pohon utama serta ikut membantu kegiatan penyadapan getah pinus. Tidak ada pembatasan terhadap karakteristik masyarakat tertentu untuk bisa terlibat di dalam pengelolaan hutan PKPH. Sejak awal pembukaan pelaksanaan program PKPH di tahun 2001 dilakukan secara adil dan terbuka, seluruh masyarakat desa hutan tanpa terkecuali bisa ikut serta dalam program pengelolaan hutan. Berdasarkan pemilikan aset kekayaan petani responden baik dari pemilikan rumah, ternak, kendaraan, ternak maupun lahan milik dan lahan sewa menunuukan bahwa kemitraan PKPH diikuti oleh baik golongan mampu maupun kurang mampu. Seperti pada aset pemilikan tanah yang biasanya menjadi ukuran kekayaan seorang petani, menunjukan 3 anggota dari petani responden tidak memiliki lahan dan 16 diantaranya hanya memiliki 0.1 ha hingga 0.25 ha. Kemudian 7 petani lain memiliki lahan milik seluas 0.26 ha hingga 0.5 ha dan sisanya petani responden memiliki 0.51 ha hingga 0.75 ha. Maka dapat disimpulkan meski diikuti oleh semua golongan namun sebagian besar anggota kemitraan PKPH adalah petani kecil. Dalam kemitraan penggarap lahan “Tetelan” terdapat 8 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian program PKPH dalam mencapai tujuan kelestarian hutan. Indikator 1 adalah Jumlah pohon pinus yang hidup, indikator 2 kondisi kanopi pinus karena perempesan, indikator 3 jarak tanam pertanian dengan pohon pinus, indikator 4 jenis tanaman pertanian yang dibudidayakan, Indikator 5 Intensitas penyiangan, indikator 6 intensitas pemupukan, indikator 7 intensitas pengolahan lahan, indikator 8 kesediaan mengganti ke komoditas kopi. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kemitraan penggarap tetelan masuk dalam katagori sedang. Dari 8 indikator yang dilihat 3 diantaranya memiliki skor yang rendah, 2 sedang dan 3 tinggi. Lima indikator sedang dan rendah ini adalah indikator yang berkaitan dengan kebiasaan petani responden dalam memilih komoditas hortikultura dan perawatan tanaman tersebut. Sedangkan dalam kemitraan penyadap getah pinus, berdasarkan hasil penelitian meunjukan bahwa kesesuaian penerapan PKPH cukup baik. Hasil analisis pendapatan usahatani petani penggarap lahan “Tetelan” diketahui biaya yang dikeluarkan oleh setiap petani responden per hektar adalah sebesar Rp12.208.757,00. Kemudian rata-rata penerimaan petani responden dari tanaman mereka per ha sebesar Rp26.369.864,00. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata total pendapatan petani responden per hektar sebesar Rp14.161.137,00. Pendapatan sebesar ini didapat oleh petani responden dalam sekali musin tanam selama 8 bulan. Dengan rata-rata petani hutan memiliki lahan ¼ ha, maka dapat diketahui juga setiap petani responden penggarap lahan tetalan tersebut memperoleh pendapatan sebesar Rp442.539,00. Sedangkan hasil analisis pendapatan penyadap getah pinus dalam sebulan adalah sebesar Rp247.500,00. Pendapatan dari kedua kemitraan tersebut cukup jauh, dimana nilai pendapatan penggarap lahan tetelan hampir 2x lipat dari nilai pendapatan penyadap lahan tetelan. Berdasarkan hasil penelitian perbedaan ini disebabkan oleh kebiasaan petani anggota saja yang memang tidak begitu menyukai pekerjaan menyadap getah pinus.
English Abstract
The forest is one of the natural resources that have an important role for human life the good aspects of the economy, ecology and social events. Indonesia forests are divided into several types based on functionality. One is the production forests managed by Perhutani. As a correction, management Perum Perhutani past tended as a timber oriented, approximately account the socioeconomic and cultural variables in the forest. It is then raises disparsitas or imbalances in the utilization of forest resources and increasing conflicts by management of forest communities. The realization of the effort to revamp the lack of proper management is the launch of Community Based Forest Management Program (CBFM) in 2001. This is done by participating PHBM include Forest Village Community in forest management through life sharing or partnership. The goal is to make the mindsets changes for the forest village communities to better preserve the forest resources and to improve incomes. As for The problem is: 1. How are the Partnership and accessibility of forest village farmers in partnership for the results of the program in the Village Kucur PKPH Dau Subdistrict Malang? 2. How is the level of conformance PKPH program implementation by farmers forest village communities in the village Kucur Dau Subdistrict Malang? 3. Is there any difference in the level of income from the partnership for the income share of the PKPH program in the Kucur Village Dau, Malang. The approach in this study is qualitative and quantitative research design used namely Case Study. location determination of this research done deliberatelythat in the village Kucur Dau District of Malang. The data collection conducted by depth interviews and semi-structured interviews, observation and documentation. This study uses interactive model of Miles Hubermman for analyzing qualitative data and analysis of farm incomes to analyze quantitative data. The results showed that Forest Management Partnership Program (PKPH) is a program of the adjustments Collaborative Forest Management program (CBFM) that specifically applies in Malang. Implementation of the PKPH program in the Kucur village by profit sharing system through pine resin tapping activities and tilling of the soil “Tetelan” (under the stand). Based on the partnership agreement PKPH profit sharing system tappers and tillers “Tetelan” done by characterizing the partnership into 2 : partnership of tappers once “Tetelan” tillers and partnership of “Tetelan” cultivators. regulatory systems for the interception of pine resin in the form of harvesting pine resin collected by the partnered farmers Perum Perhutani then the result will be shared to farmers and tenants can follow partnership of "Tetelan". While profit sharing system of the rural landless “Tetelan” is for farmers who is member of partnership but not tappers whoa were planting crops under main trees by obligations to help preserve the main tree and helped tapping pine resin. There are no restrictions against a specific Community characteristics to be involved in forest management PKPH. Since the beginning of the opening of the program implementation in 2001 was conducted in a fair and open, the whole village community forests without exception can participate in forest management programs. Based on the ownership of property assets farmers respondent of housing, livestock, vehicles, livestock and land owned and leased land indicate that the partnership PKPH followed by either the haves and the underprivileged. As the asset ownership of land that used to be the size of the wealth of a farmer, showed three members of the respondent farmers landless and 16 of them only have a 0.1 ha to 0.25 ha. Then seven other farmers have an area of land belonging to 0:26 ha to 0.5 ha and the remaining respondents farmers have 0:51 ha to 0.75 ha. It can be concluded even if followed by all groups but the majority of members of the partnership PKPH are small farmers. Land tenants in partnership “Tetelan” there are 8 indicators are used to measure levels of compliance program PKPH forest sustainability in achieving goals. The first indicator is the amount of pine trees that are still alive, second indicator is conditions canopy of pine because branch cutting, the third indicator is spacing of farming pine trees, fouth indicator are the types of agricultural crops that are cultivated, the fifth indicator is the weeding Intensity, sixth indicators intensity of fertilization, the seventh indicators is the intensity of processing land, eighth indicators willingness to replace the coffee commodity. Based on the results of the analysis showed that the overall implementation of the partnership included in the category of cultivators “Tetelan” farmers. Of the eight indicators that seen three of them have a low score, 2 middle and 3 high. Five indicators of medium and low are indicators related to the habit of farmers respondents in choosing horticulture and maintenance of these plants. Meanwhile, in partnership pine sap tappers, based on research results showed that the suitability of the application PKPH is good enough. The results of the analysis of the income of the farming peasants land farmer “Tetelan” unknown costs incurred by each farmer respondents per acre is Rp12,208,757.00. Then the average farmers income of respondents from their plants per ha Rp26.369.864. Thus it can be seen that the average total income of farmers per hectare worth Rp14.161.137,00 respondents. The amount of income obtained by the farmers of respondents in a planting season for 8 months. So if the calculated average farmers income per hectare of respondents in one month is as much Rp1.770.158,00. With an average of forest farmers have ¼ ha fields, it is known also each respondent farmers tilling the fields “Tetelan” earn revenue of Rp442.539,00. While the results of the analysis of pine sap tappers revenues seen from the number of intercepts on average each farmers tappers, ie 660 kg for 8 months or 16 times the weighing period with the price per kg is USD. 3000.00. If the average is divided into 16 time periods can be known if any period tappers only able to produce 41.25 kg by a value Rp123.750,00 if cashed every 15 days or a month income amounted Rp247.500,00. Revenue per month from this partnership are smaller compared to the income of the peasants of the ”Tetelan” partnership that is reached Rp442.540 per month. The income of both the partnership has a lot difference. Where the value of the income of the “Tetelan” peasants almost 2 times of the revenue value from “Tetelan” land tappers. Based on the research results of the difference is due to the habit of farmer members are indeed not so fond of the work to tap the pine resin.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FP/2016/585/051609237 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.1 Agriculture |
| Divisions: | Fakultas Pertanian > Sosial Ekonomi Pertanian |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 14 Nov 2016 09:20 |
| Last Modified: | 19 Oct 2021 14:04 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/131595 |
Preview |
Text
Article_Eko_Edi_P.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Bab_Isi_(I-VI).pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
daftar_isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lampiran.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |