Wulansari, Dyah (2012) Evaluasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Kota Surabaya berdasarkan perspektif Postmodern,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian skripsi ini dilakukan atas dasar adanya perkembangan perdagangan dan percepatan pembangunan infrastrukur di Kota Surabaya namun tidak memberikan perubahan dan bahkan terjadi kesenjangan dimana masyarakat asli Kota Surabaya banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, Kemiskinan dikaitkan dengan ketidakmampuan mengakses kebutuhan. Pemukiman kumuh merupakan salahsatu problematika kemiskinan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh yang sudah ada sejak tahun 2003, untuk melihat bagaimana kebijakan ini berdampak bagi masyarakat untuk itu perlu adanya Evaluasi kebijakan. Evaluasi Kebijakan yang selama ini masih berdasarkan asumsi atau kebijakan yang ada dengan Evaluasi kebijakan RSDK berdasarkan perspektif postmodern diharapkan masyarakat dilibatkan dalam proses demokrasi dalam bentuk partisipasi sehingga harapan dari masyarakat untuk program kedepannya dapat terwujud.Bagaimana profil kebijakan RSDK dalam mewujudkan pola tridaya dan apa sajakah dampak pembangunan dan evaluasi kebijakan dalam perspektif postmodern. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada Dinas Sosial, UPKM kelurahan Sidosermo, UPKM kelurahan Menur Pumpungan, UPKM Kelurahan tanahkalidinding, UPKM Kelurahan sememi, UPKM kelurahan kedungdoro. Metode analisis data yang digunakan adalah Interpretif analysis dan ditindaklanjuti dengan constructivist adalah teknik pengumpulan data yang umumnya berdasarkan data masyarakat yang sebenarnya kemudian memberikan solusi langkah-langkah penyelesaian. Kebijakan RSDK belum mampu mewujudkan negara kesejahteraan sesuai dengan pola tridaya, masih ada kebijakan yang belum sesuai dan perencanaan kegiatan kebijakan belum terlaksana. Belum adanya wadah untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RSDK perlu adanya perbaikan kebijakan. Dukungan dari elemen-elemen yang terkait dan bersinergi dalam dinas sosial, pengurus UPKM dan masyarakat perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam pendelegasian kekuasaan menyebabkan masyarakat belum mewujudkan harapan dan kebutuhan mereka. Evaluasi kebijakan dalam perspektif postmodern dilakukan untuk mengurangi dampak yang tidak diharapkan. Ketika Evaluator berasal dari masyarakat sebagai penerima kebijakan maka evaluasinya bersifat netral dan aspirasi dari masyarakat akan terwujud guna menyelesaikan permasalahan yang mereka alami sendiri
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2012/406/051203495 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 Oct 2012 10:44 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 07:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/115521 |
Preview |
Text
bagian_awalan.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
bagian_akhir.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |