Penerapan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Mengenai Pengangkatan Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah (St

Anggun, Thierkha Yulliez Bulania (2012) Penerapan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Mengenai Pengangkatan Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah (St. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Penerapan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Mengenai Pengangkatan Jabatan Struktural Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Praktek Kolusi dan Nepotisme di dalam pengangkatan jabatan, pengangkatan jabatan strktural yang seharusnya dilaksanakan bedasarkan pasal 17Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Tetapi masih banyak yang belum melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Untuk mengetahui penerapan pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian mengenai pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malang, serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah, dan upaya penyelesaiannya dalam rangka pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang ditinjau dari aplikasi hukum yang terdapat di masyarakat, dimana pendekatan yuridis sosiologis ini untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu dengan cara pembahasan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang terjadi pada obyek penelitian mengenai penerapan pasal 17 undang-undang XII Nomor 43, dan hambatan yang dihadapi serta upaya penyelesaian dalam rangka pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil. Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang pertama, berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu Unit Sub Bidang jabatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, dan sumber data kedua diperoleh melalui studio kepustakaan berbagai buku dan situs internet. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu mencari, menggali, menemukan dan mendeskripsikan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang di peroleh di lapangan dan kemudian uraikan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Bedasarkan penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu, dalam penerapan pasal 17 undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian belum dijadikan dasar acuan dalam melaksanakan pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Hambatan dari pelaksanaan penerapan pasal 17 undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, di dalam proses pengangkatan dan penempatan tersebut ditemukan berbagai penyimpangan, tidak tercapainya sasaran organisasi dengan baik, tidak adanya suasana kerja yang harmonis akibat tidak telitinya dalam melaksanakan pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2012/209/051204054
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 22 Oct 2012 09:53
Last Modified: 08 Apr 2022 02:27
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111314
[thumbnail of 7._BAB_1.pdf]
Preview
Text
7._BAB_1.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 12._lanjutan_BAB_3.pdf]
Preview
Text
12._lanjutan_BAB_3.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 10._lanjutan_BAB_2.pdf]
Preview
Text
10._lanjutan_BAB_2.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 8._lanjutan_BAB_1.pdf]
Preview
Text
8._lanjutan_BAB_1.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 11._BAB_3.pdf]
Preview
Text
11._BAB_3.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 9._BAB_2.pdf]
Preview
Text
9._BAB_2.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 13._BAB_4.pdf]
Preview
Text
13._BAB_4.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 14._lanjutan_bab_4.pdf]
Preview
Text
14._lanjutan_bab_4.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 15._BAB_5.pdf]
Preview
Text
15._BAB_5.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 16._lanjutan_BAB_5.pdf]
Preview
Text
16._lanjutan_BAB_5.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item