Yanti, TitienIndah (2013) Reformasi Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Kediri),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan reformasi organisasi perangkat daerah serta perubahan kelembagaan pada Pemerintah Kota Kediri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Komposisi masyarakat yang heterogen serta dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut Pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam meningkatkan pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan demikian maka diperlukan organisasi perangkat daerah yang adaptif, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan organisasi perangkat daerah menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta dengan masyarakat secara optimal. Karena hubungan antara masyarakat dengan organisasi perangkat daerah merupakan hubungan timbal balik. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 merupakan landasan hukum agar Pemerintah Kota Kediri dapat menstandardisasikan kelembagaannya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam peraturan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan reformasi organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pada Pemerintah Kota Kediri, menganalisa dan membandingkan perubahan organisasi perangkat daerah setelah dilakukan reformasi organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Kediri berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian dari peneliti adalah pelaksanaan reformasi organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Perbandingan Organisasi Perangkat Daerah setelah dilakukan Reformasi Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Kediri saat diimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 . Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kota Kediri dapat diketahui bahwa penataan organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota Kediri sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Namun, Pemerintah Kota Kediri masih beranggapan bahwa organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien adalah organisasi perangkat daerah yang cenderung mengalami downsizing atau perampingan. Meskipun, organisasi perangkat daerah yang cenderung lebih ramping memang akan lebih cepat dalam melakukan kegiatan dan juga lebih efisien sehingga perampingan organisasi perangkat daerah akan membawa implikasi pada terspesialisasinya tugas pemerintah daerah. Padahal, keefektifan dan keefisienan tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas tetapi usaha untuk menata organisasi perangkat daerah agar lebih proporsional dapat diarahkan pada upaya rightsizing dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah peraturan untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah seharusnya diarahkan pada upaya rightsizing yang berorientasi pada pembentukan organisasi tepat dan layak, perlu meningkatkan kualitas SDM baik ditinjau dari sisi profesionalisme maupun dari sisi moral yang tinggi, menempatkan dan memberdayakan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja untuk mengisi jabatan struktural maupun fungsional, perlu disediakan fasilitas teknologi bagi para pegawai agar aspirasi masyarakat dapat segera direspon, dan perlu dilakukan langkah monitoring dan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk menjaring informasi lebih dalam terkait tingkat fisibilitas penerapan regulasi ini.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR//FIA/2013/88/051302042 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 08 Apr 2013 11:35 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 05:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100273 |
Preview |
Text
DAFTAR_GAMBAR.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_INDAH.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_TABEL.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III_FIX.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |