Rahayu, Dede (2018) Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga (Studi Terkait Agreement Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan Wujud Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga (Studi Terkait Agreement Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik). Pilihan tema tersebut di latarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan peraturan karena undang-undang yang pada saat itu berlaku lebih banyak mengatur mengenai penempatan TKI namun kurang memberikan perlindungan terhadap TKI, selain itu juga undang-undang yang ada tidak secara spesifik mengatur jaminan perlindungan terhadap TKI sektor domestik, padahal dalam kenyataannya kasus-kasus pelanggaran banyak menimpa TKI yang bekerja pada sektor domestik khususnya Penata Laksana Rumah Tangga. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Apa Wujud Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia Bidang Penata Laksana Rumah Tangga dalam Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi Mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik ? Penulisan skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun dalam penulisan yang runtut dan sistematis dengan tehnik analisis menggunakan metode interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa wujud perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana tertuang dalam agreement tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sektor domestik berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Adapun perlindungan hukum preventif tertuang dalam pasal Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a yaitu mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan membuat komite kerja bersama guna memastikan pelaksanaan dari semua ketentuan yang ada dalam kontrak demi menjamin perlindungan yang efektif dan setara terhadap TKI sektor domestic, pasal 2 huruf c yaitu memastikan semua vi perekrutan TKI sektor domestik dilakukan oleh kantor-kantor perekrutan, perusahaan atau agensi yang memiliki izin sebagai pencegahan adanya TKI illegal, pasal 3 huruf b yaitu memastikan TKI memegang sendiri segala dokumen pribadinya agar majikan tidak dapat menahan TKI apabila kontraknya sudah selesai, pasal 3 huruf c yaitu menerbitkan kartu identitas yang sah setelah kedatangan TKI agar TKI terdata dan menghindari adanya TKI illegal,pasal 3 huruf d yaitu mensyaratkan para majikan untuk menyediakan skema asuransi sebagai perlindungan preventif terhadap TKI untuk mendapatkan jaminan sosial. pasal 3 huruf e yaitu memfasilitasi pembukuan rekening bank sebagai fasilitas kepada TKI untuk menyimpan pendapatannya agar pemerintah bisa mengetahui pemasukan setiap bulannya, hal ini juga memantau majikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam membayar upah. Sementara perlindungan hukum represif tertuang dalam Pasal 2 huruf f yaitu membentuk suatu skema yang akan menyediakan bantuan selama 24 jam sebagai perlindungan represif ketika TKI ingin memberikan pengaduan atas segala sesuatu yang menimpanya, pasal 3 huruf g yaitu memfasilitasi pelaksanaan perlindungan dan bantuan kekonsuleran oleh misi diplomatik atau konsuler Indonesia dengan memberikan informasi tentang TKI yang ditahan atau dipenjara merupakan wujud perlindungan hukum represif dalam melakukan upaya pembebasan terhadap TKI yang ditahan sesuai hukum yang berlaku, pasal 3 huruf h yaitu memfasilitasi TKI dalam penyelesaian kontrak, keadaan darurat atau sesuai dengan kebutuhan termasuk penerbitan visa keluar sebagai perlindungan represif untuk mempermudah kepulangan TKI.
English Abstract
This research, the author raised the problems of Labour Law protection of realization of Indonesia as the Field Director of the household (study Related Agreement between the Government of the Republic of Indonesia with the Government of the Kingdom of Saudi Arabia Regarding the placement of Indonesia's labor and protection of Domestic Sector). The theme options based on by the vagueness of the rules because of the legislation that applies at that time more governing placement of TKI but less giving protection to the TKI, moreover also the laws that there is no specific set of guarantee protection against domestic sector TKI, when in reality many infringement cases overwrite the TKI working on domestic sectors especially the housemads. Based on the background of the authors raised the problem formulation that is what form of legal protection for the workforce of Indonesia as the Field Director of the housemads in the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia with the Government of the Kingdom of Saudi Saudis Regarding the placement and protection of Indonesia's domestic Sector Workforce? This thesis writing using the method of Normative-Juridical approach to legislation (Statute approach) and comparative approach (Comparative approach). The primary legal materials, secondary and tertiary earned the author will compiled and linked in a way that will be arrayed in writing coherently and systematically with the method of analysis using the method of grammatical interpretation. Of research results with the method above, the author answers to existing problems that the existence of legal protection given the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia as stated in agreement about the placement and protection of Indonesia's domestic sector workforce in the form of preventive and repressive legal protection. As for preventive legal protection enshrined in article article 2 letter a and letter a of article 3 that is taking the steps necessary to create a joint Working Committee to ensure the implementation of all the provisions that exist in the contract for the sake of guaranteeing equal and effective protection against domestic sector TKI, article 2 letter c ensuring all domestic sectors TKI recruitment conducted by viii recruitment offices, companies or agencies that have permission as a preventive presence of TKI illegal, Article 3 letter b ensure TKI holding its own all his personal documents so that the employer could not resist the TKI when his contract was done, article 3 of the letter c that is publishing the identity card that is valid after the arrival of TKI so TKI origin and avoid the presence of TKI illegal, the letter d article 3 requires employers to provide insurance schemes as preventive protection against TKI to get social security. Article 3 the letter e that is facilitating the bookkeeping as bank account facilities to the TKI to keep revenues so that the Government can know the income each month, it also monitors the employer to keep responsilities in pay the wages. While the repressive legal protection contained in article 2 letter f form a scheme that would provide help for 24 hours as a repressive when TKI wants to give top complaints everything on him, article 3 subparagraph g namely facilitating the implementation of protection and consular affairs assistance by consular or diplomatic mission of Indonesia by providing information about the TKI arrested or imprisoned is a repressive form of legal protection in make a concerted effort towards liberation TKI arrested pursuant to applicable law, article 3 letter h that is facilitating the TKI in the completion of the contract, the State of emergency or to suit your needs including the issuance of exit visas as a repressive to facilitate the return of TKI.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/136/051803390 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.016 2 Specific aspects of labor (Immigrants and aliens) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 30 Apr 2018 01:23 |
| Last Modified: | 11 Feb 2022 08:09 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9975 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (97kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (72kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (267kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (41kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (32kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (57kB) | Preview |
Preview |
Text
cover.pdf Download (977kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |