Safir, Dewi Nursitta (2018) Pelaksanaan Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition Terhadap Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Di Kabupaten Jombang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Pelaksanaan Konsep 3 in 1 in the land acquisition terhadap kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan di Kabupaten Jombang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi pariterong (Peterongan) Kabupaten Jombang yang didekatkan pada Konsep 3 in 1 in the land acquisition. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu: bagaimana pelaksanaan konsep 3 in 1 in the land acquisition untuk kegiatan pengadaan tanah di kabupaten jombang ? serta bagaimana hambatan dan upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan konsep 3 in 1 in the land acquisitin untuk kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Jombang ? Kemudian penulisan karya tulis ini mengguna metode yuridis empiris dengan metode pendekatan sosio legal. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdapat 4 tahapan, yaitu : perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Dalam teori konsep 3 in 1 in the land acqusition, terdapat 3 titik, diantaranya : titik start, titik decision serta titik product. Bedasarkan 4 tahapan tersebut, yang termasuk titik start, yaitu : perencanaan dan persiapan, sedangkan yang termasuk titik decision, yaitu : pelaksanaan, serta yang termasuk titik product, yaitu : penyerahan hasil. Dalam setiap pelaksanan kegiatan pengadaan tanah tentu adanya hambatan, khususnya pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi yang berlokasi di Kabupaten Jombang. Terdapat 2 hambatan yang penulis temui pada saat penelitian dilapang, yaiitu : a) para pemilik tanah belum menerima tawaran harga dari tim appraisal; b) beberapa status kepemilikan tanah yang masih berupa Akta Jual Beli (AJB) serta surat perjanjian jual beli rumah/tanah, serta surat pernyataan kepemilikan bangunan yang berdiri diatas tanah negara. Demi kelancaran proses kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigari pariterong. Terdapat 2 upaya yang telah tim pengadaan tanah, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang guna mengatasi hambatan tersebut, yaitu : a) tim appraisal dapat lebih memberikan penjelasan kepada warga akan faktor yang mempengaruhi nilai tanah mereka serta b) saat ini, tim pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sedang berupaya untuk mengubah status kepemilikan yang masih belum berupa SHM menjadi SHM guna mempermudah kepengurusan yang beketerkaitan dengan proses pengadaan tanah.
English Abstract
In this thesis, the authors raised the issue of Implementation of the Concept of 3 in 1 in the land acquisition of land procurement activities for development in Jombang. The choice of theme is based on the implementation of land procurement activities for the construction of pariterong irrigation network (Peterongan) Jombang regency which is brought near to the concept of 3 in 1 in the land acquisition. Based on the above, this paper raised two problem formulas, namely: how the implementation of the concept of 3 in 1 in the land acquisition for land procurement activities in jombang regency? And how are obstacles and efforts to overcome obstacles in implementing the concept of 3 in 1 in the land acquisition for land acquisition activities in Jombang regency? Then, the writing of this paper uses the empirical juridical method with the approach sosio legal method. Primary and secondary law materials obtained by the author will be analyzed by using procedures that produce descriptive data, namely what is expressed by respondents in writing or oral and behavior is real, researched and studied as something intact. From the result of research with the above method, the writer get answer to the existing problem that in Article 13 of Law Number 2 Year 2012 about land procurement for development for public interest there are 4 stages: planning, preparation, execution and delivery of result. In theory the concept of 3 in 1 in the land acqusition, there are 3 points, including: start point, decision point and product point. Based on the four stages, which include the starting point, namely: planning and preparation, while those including the decision point, namely: implementation, and which includes the point product, namely: delivery of results. In every implementation of land procurement activities of course the existence of obstacles, especially on the implementation of land procurement for the construction of irrigation networks located in Jombang. There are two obstacles that the authors encountered during the research study, namely: a) the landowners have not received the bid price from the appraisal team; B) certain land ownership status which is still in the form of Deed of Sale and Purchase (AJB) as well as letter of sale and purchase agreement of house / land, and letter of ownership of building which stand on state land. For the sake of the smooth process of land procurement activities for the construction of irrigari pariterong network. There are two efforts that the land acquisition team has, namely the Land Office of Jombang Regency to overcome these obstacles, namely: a) appraisal team can give more explanation to the citizens about the factors that affect the value of their land and b) the land acquisition team for the construction of the network Irrigation, namely the Land Office of Jombang Regency is trying to change the status of ownership that is still not in the form of SHM to SHM in order to facilitate the stewardship related to the land procurement process.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/75/051802123 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.044 Government control and regulation of real property |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 25 Apr 2018 06:33 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 08:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9875 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (198kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (174kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (462kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (248kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (320kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (92kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |