Hidayat, Muhammad Anwar (2018) Hak Perempuan Dalam Pengangkatan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Negara Demokrasi Moderen (Studi Terhadap Pasal 18 Ayat (1) Huruf C Uu No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimiwa Yogyakarta). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kesultanan Yogyakarta dari kadipaten pakualaman, sebagai cikal bakal DIY, memiliki status sebagai “kerajaan vassal” atau negara bagian (dependentstate) dalam pemerintahan penjajahan, mulai dari VOC, Hindia Prancis (Republic Bastavia Belanda-Prancis), hindia timur atau EIC (kerajaan inggris), hindia belanda (kerajaan nederland), dan terakhir tentara angkatan darat XVI jepang (kekaisaran jepang). Piagam penetapan ini kemudian diserahkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pada 6 September 1945. Isi piagam penetapan itu adalah, “Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX, Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan: “Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Kaping IX Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, pada kedudukannya, Dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga, untuk keselamatan Daerah Yogyakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia” polemik calon pengganti gubernur daerah istimewa Yogyakarta, bahwa Sri Sultan Hamengku Bawono X tidak mempunyai keturunan laki-laki untuk dijadikan penggantinya di pemilihan gubernur yang akan datang, jika Sri Sultan Hamengku Bawono X masih meneruskan untuk mencalon kanputrinya untuk menjadi ratu dan gubernur maka akan bertentangan dengan undang-undang, Sri Sultan pun mengantisipasi dengan mengeluarkan sabda bahwa untuk menjadi seorang raja tidak harus laki-laki, selain mengeluarkan sabda beliau menganti nama anak kandungnya Gusti Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Pengubahan nama ini dituding menjadi langkah Sultan mempersiapkan pembayun sebagai putri mahkota Kesultanan Yogyakarta. Berdasarkan permasalahan diatas muncul 2 permasalahan, Urgensitas pembatasan hak perempuan untuk menjadi calon gubenur daerah istimewa yogyakarta pada pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012 perspektif negara demokrasi modern? Bagaimana implikasi hukum pasal 18 ayat 1 huruf C UU No 13 Tahun 2012 terhadap Hak keperempuanan dalam pencalonan gubernur DIY untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan? Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut pandang tujuannya adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal serta pendekatan historical opproach. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang berupaya melakukan investigasi hukum positif. Penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkan pada perkara hukum tertentu. Cara pendekatan (opproach) yang digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil termuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lainnya untuk kepentingan dan analisis serta ekspalanasi hukum tanpa megubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normative Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan per-undang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah hukum (Historical approach), Pendekatan Konsep (conceptual approacch).
English Abstract
The Yogyakarta palace from the region of Pakualam, as the origin of DIY has the status as the Vassal Kingdom or dependent state in colonial government from VOC, French Hindia (the republic of Batavia Netherland-French), the east Hindia or EIC (United Kingdom), Hindia Netherland (Netherland Kingdom), and the Japan army (Japan Kingdom). This charter of decision then to be given to Sri Sultan Hamengku Buwono IX and Paku Alam VIII in September 6th, 1945. The content of that charter is, “the position charter of Sri Paduka who be respected Sultan Hamengku Buwono IX, we, the President of Indonesia, admit: the respectable Sultan Hamengku Buwono, the leader of Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panotogomo, the 9th Kalifatullah in Yogyakarta Hadiningrat, at the position, by this Sri Paduka Kanjeng Sultan will provide most of his mind, effort for the region savety of Yogyakarta as the part of the Republic of Indonesia. The problem of the governor substitute of DIY, that Sri Sultan Hamengku Buwono X who does not has any son for being his substitute in the next governor election, if Sri Sultan Hamengku Buwono X still being continue to support his daughter for being the queen and governor that will against the legislation, Sri Sultan avoided it by launching the regulation that for being a king must not a man, besides it he also changed his daughter’s name being Gusti Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. The change of this name is being the Sultan’s way to prepare her as a queen in Yogyakarta. Based on the problem above, there are two problems, the urgent of woman right limitation for being a governor in Yogyakarta at paragraph 18 chapter 1C UU No 13 year 2012 in the modern democracation country perspective? How the implication of the law of paragraph 18 chapter 1C UU No 13 yeat 2012 towards human right in being governor in DIY for getting the similar opportunity in government? The kind of this research which will be done by the author is from the aim of point of view is the research of normative law or doctrinal law research and historical approach. The law doctrinal research is a research that aims to do any positive law investigation. The find of base philosophy of positive law and in concreto that applied to certain law cases. The way of approach used in a normative law research will probably a researcher to use any results found for analyzing and law explanation without changing any law science characteristics as the normative science. The approach method used in this research is the legislation approach (statute approach), historical approach, and conceptual approach.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/323.34/HID/h/2017/041802678 |
| Uncontrolled Keywords: | WOMEN'S RIGHTS, ELECTIONS, GOVERNORS - ELECTION, DEMOCRACY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 323 Civil and political rights > 323.3 Civil and political rights of other social groups > 323.34 Women |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 25 Apr 2018 02:06 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 00:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9776 |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (480kB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (392kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (735kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (359kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (297kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (410kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (85kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |