Hasan, Muhammad Zaffri (2018) Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintahan desa itu, maka Kepala Desa sebagai pembina kemasyarakatan desa memiliki kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Pasal 26 ayat 1 dan 2 (huruf F dan G), jelas bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah membina kehidupan masyarakat desa dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf K disebutkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut kepala desa dapat menempuh langkah-langkah fasilitasi, mediasi, pembinaan dan motivasi bagi masyarakat desa untuk menyelesaian konflik yang terjadi antar warga desa. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau sebagai mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR). Sehingga jangkauan kasus yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa menjadi seolah tidak terbatas. Terkait Hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “KEWAJIBAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN OLEH KEPALA DESA MENURUT PASAL 26 AYAT (4) HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah : Pertama kewenangan Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan semua jenis perselisihan di Desa. Kedua, konsekuensi yuridis bagi para pihak apabila hasil penyelesaian tidak dilaksanakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berarti mencari kesesuaian norma hukum, prinsip hukum dengan fenomena hukum yang ada. Pendekatan ang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah yang pertama, Kepala Desa berwenang untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi di wilayahnya tanpa terkecuali. Hal tersbut berdasarkan pada Pasal 26 Ayat 4 huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada saat terjadi perselisihan atau sengketa oleh warganya maka Kepala Desa menjadi penengah dari pihak-pihak yang bersengketa sehingga pihak-pihaknya sepakat untuk berdamai. Kedua, Konsekuensi yuridis bagi para pihak apabila hasil penyelesaian tidak dilaksanakan, untuk yang menyangkut soal perdata sepanjang hasil penyelesaian tersebut telah disahkan menjadi akta perdamaian oleh hakim pengadilan, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan pasal 130 ayat (2) HIR, sebab kekuatan akta perdamaian sama seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara untuk yang menyangkut soal pidana, maka kasus pidana harus diselesaikan di pengadilan formal sesuai dengan prosedur yang ada dengan hasil putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Saran dalam penulisan skripsi ini adalah yang pertama sebaiknya dibuat aturan pelaksana yang jelas yang mengatur secara khusus tentang tugas dan wewenang kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan di desa. Termasuk di dalamnya diatur klasifikasi sengketa apa saja yang mampu diselesaikan kepala desa, serta bagaimana teknis pelaksanaan penyelesaian. Guna memberi batasan yang jelas terhadap kewenangan kepala desa. Dan yang kedua sebaiknya juga dibuat pengaturan lebih lanjut secara khusus tentang tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa, mekanisme mediasi, bentuk hasil penyelesaiannya serta akibat hukum apabila hasil tersebut tidak ix dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa. Sehingga ada aturan yang jelas bagi para pihak apabila tidak melaksanakan ketentuan penyelesaian sengketa.
English Abstract
In the framework of exercising the authority of the village administration, the Village Head as a village community coach shall have the authority, rights and obligations as stipulated in Law No. 6 of 2014 on Villages. Under the provisions of the Village Law, Article 26 paragraphs 1 and 2 (letter F and G), it is clear that one of the authorities of the village head is to foster the livelihood of the village community and foster the serenity and order of the village community. In Article 26 paragraph (4) letter K mentioned that one of the obligations of the Village Head is to resolve community disputes in the village. In the implementation of the authority, the village head can take the steps of facilitation, mediation, guidance and motivation for the village community to resolve the conflict between villagers. The provisions of Law No. 6 of 2014 on Villages as well as Government Regulation No. 43 of 2014 concerning the Implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages does not explain the types of cases / disputes, mechanisms, forms, product of judgments or legal implications from the settlement of village head disputes. At the same time in government regulations it is not explained whether the village head acts as a "village judge" or as a mediator as in alternative dispute resolution (ADR). So the range of cases to be resolved by the Village Head becomes unlimited. Related to this, the authors are interested to conduct research and further study in the form of thesis writing with the title "OBLIGATION OF DISPUTE SETTLEMENT BY THE HEAD OF VILLAGE BY ARTICLE 26 SECTION (4) K OF THE LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT THE VILLAGE". The formulation of the problem in writing this essay is: First the authority of the Village Head has the authority to resolve all types of disputes in the Village. Second, the juridical consequences for the parties if the settlement result is not implemented. The type of research used is normative juridical which means seeking the conformity of legal norms, legal principle with existing legal phenomenon. Approach ang writer use is approach of legislation and conceptual approach. The conclusion in this writing is that first, the Village Head is authorized to resolve any disputes that occur in his territory without exception. This is based on Article 26 Paragraph 4 letter K of Law Number 6 Year 2014 About the Village. In the event of a dispute or dispute by its citizens then the Village Head becomes mediator of the parties to the dispute so that his parties agree to make peace. Second, the juridical consequences for the parties if the settlement result is not executed, for the civil case as long as the result of the settlement has been ratified into the peace deed by the court judge, the injured party shall be entitled to apply for execution under article 130 paragraph (2) HIR, the deed of peace is the same as a permanent legal ruling. As for criminal matters, the criminal case must be settled in a formal court in accordance with the existing procedures with the result of a judgment decision with permanent legal force. Suggestions in writing this thesis is the first should be made clear rules implementing that specifically regulate the duties and authority of the village chief to resolve disputes in the village. Including the classification of any dispute that can be resolved by the village head, and how the technical implementation of the settlement. To give clear limits to the authority of the village head. Secondly, further arrangements should be made regarding the duties and authorities of the village head in resolving disputes occurring in the village, mediation mechanisms, the outcome of the settlement and the legal consequences if the results are not carried out by the disputing parties. So that there are clear rules for the parties if they do not implement the dispute resolution provisions.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/32/051801466 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.09 Local government |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 18 Apr 2018 07:08 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 08:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9581 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (336kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (95kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (187kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (313kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (11kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (339kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |