Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032)

Wibowo, Rian Putro (2018) Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan (Studi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota yang juga penjabaran dari RTRW Provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam perda tersebut tertuang visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi mengenai RTRW Kabupaten Ponorogo dalam jangka waktu 20 tahun. Salah satu kebijakan untuk mewujudkan penataan ruang di Kabupaten Ponorogo adalah pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah. Kebijakan tersebut direalisasikan melalui program pengembangan kawasan agropolitan yang berpusat di Kecamatan Ngebel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Ponorogo dengan fokus penelitian, yaitu (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo; (2) Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan; (3) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia pada agen pelaksana yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pertanian serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber daya finansial yang belum memadai, komunikasi antar agen pelaksana yang kurang baik dan sarana prasarana yang belum memadai.

English Abstract

The spatial plan of regency/city is a general spatial plan of the regency/city as well as the elucidation of the Province RTRW and which contains the objectives, policies, strategies of structuring regency/city, the plans of the structure of the regency/city, the plan pattern of regency/city area, establishment of strategic area of regency/city, directives the utilization of regency/city area, and controlling the spatial use of the regency/city. The government of Ponorogo regency issued Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 about spatial plan of Ponorogo regency based on Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. In the regulation be found the vision, mission, goals, policies and strategy about RTRW of Ponorogo regency in 20 years period. One of the policies to realize spatial plan in Ponorogo regency is the development of strategic areas in encouraging the development of the region. The policy is realized through an agropolitan area development program based in Ngebel sub-district. This research used descriptive method with qualitative approach. The location of the research was conducted in Ponorogo with the focus of research, namely (1) Spatial plan of Ponorogo regency; (2) Implementation of Agropolitan Area Development Plan; (3) Supporting and inhibiting factors implementation of the Development Plan Agropolitan Area. Data analysis used is interactive data model analysis Miles, Huberman and Saldana. The results showed that the Implementation of Agropolitan Area Development Plan have not done well. This is caused by the lack of human resources in Department of Regional Construction Planning, Research and Development, the Department of Agriculture and the Department of Public Works and Structuring, insufficient financial resources, communication between the executor agency is not good and infrastructure facilities are not adequate.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2018/69/051802227
Uncontrolled Keywords: Implementasi, Rencana Tata Ruang Wilayah, Pengembangan Kawasan Agropolitan
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Yusuf Dwi N.
Date Deposited: 18 Apr 2018 06:16
Last Modified: 26 Oct 2021 05:34
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9574
[thumbnail of SKRIPSI FULL.pdf]
Preview
Text
SKRIPSI FULL.pdf

Download (5MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item