Elastuti, Windi (2017) Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan Pidana Pencucian Uang. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada tesis ini peneliti ini dilatar belakangi dari masuknya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris sebagi pelapor atas transaksi yang terindikasi tindak pidana maka secara tidak langsung keduanyamempunyai peran secara langsung dalam mewujudkan negara yang damai, bersih, dan sejahtera, Selain itu secara langsung laporan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris membawa dampak baik bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris itu sendiri. Dampak baik itu pertama adalah laporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris dapat mengembalikan citra Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang selama ini terlanjur dianggap buruk oleh masyarakat. Selain itu dampak baik yang secara nyata dirasakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang digolongkan sebagai pihak yang melaporkan adalah adanya suatu jaminan hukum dari pemerintah karena dalam pasal 29 peraturan undang-undang tindakan pidana pencucian uang mengatakan bahwa pihak pelapor dalammenjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata kecuali di dalamnya terdapat unsur disengaja dalam hal menyalahgunakan wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang? 2. Bagaimana perlindungan bagi notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila ternyata dikemudian hari terbukti sebagai alat pencucian uang? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang akan mengkaji peraturan dalam suatu tata hukum yang koheren. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach dan pendekatan case approach serrta consep approach. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. bentuk analisisnya adalah dengan menggunakan cara berfikir induktif yakni dari persoalan khusus kemudian ditarik ke umum. Dalam kasus ini tentu saja peneliti akan mengumpulkan kasus kasus kusus yang telah terjadi. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1. Pertanggung jawaban notaris terhadapakta yang dibuat ternyata dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa pengganti biaya atau pemberian gantirugi bagi fihak yang merasa dirugikan atas perilaku melanggar hukum yang dilakukan Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris harus lebih dulubisamembuktikan bahwa telah adanya kerugian yang disebabkan dari perilaku melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan iv melawan hukum atau kelupaan tersebut yang disebabkan salahnya notaris yang dipertanggungjawabkan bagi Notaris yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum terhadap notaris untuk akta otentik apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.
English Abstract
In this thesis this researcher background from the entry of Officer of Deed of Land and notary as reporter of transaction indicated by criminal act hence indirectly keduanyamempunyai directly in realizing state peaceful, clean, and prosperous, Besides directly report by The Land Deed Officer and notary public have a good impact on the Land Deed Officer and the notary itself. The first good impact is the report conducted by the Land Deed Authority and the notary can restore the image of the Land Deed Officer and the notary who has been considered bad by the community. In addition, the good impact that is clearly felt by the Land Deed Officer and the notary who is classified as the reporting party is the existence of a legal guarantee from the government because in article 29 of the law the act of money laundering criminal law states that the reporting party in carrying out its duties and obligations can not prosecuted in both criminal and civil cases except in which there are deliberate elements in the case of abuse of authority. Based on this, in this study the problems formulated are 1. How is the responsibility of a notary to the deed made when in the future proven as a money laundering tool? 2. How does the notary's protection of the authentic deeds he made when proven later proved to be a money laundering tool? This study uses the normative research type, ie research that will examine the rules in a coherent legal order. The approach used in this research is the approach statute approach and approach case approach serrta consep approach. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. the form of analysis is to use the inductive way of thinking that is from a specific problem and then drawn into the public. In this case, of course, researchers will collect cases of cases that have occurred. The results of the research in this thesis are 1. Accountability of the notary against the facts made in the future proved to be a money laundering tool is a notary must be held accountable for his actions with civil sanction in the form of replacement or gantirugi fee for those who feel aggrieved over unlawful behavior by Notary . However, before a Notary is sanctioned by civil law, the Notary must be more dulubisamebukti that there has been a loss caused by the illegal behavior of the Notary to the parties, and between the losses suffered and the unlawful act of the Notary there is a causal relationship, as well as the unlawful act or forgetfulness caused the incorrect notarial notarized for the Notary concerned. 2. Legal protection of a notary for authentic deed if in the future proved to be a money laundering tool is the existence of a Notary Public Honorary Council which is independent, in this case the existence of MKN is not a sub-part of the government that appointed it. MKN in exercising its authority to issue vi a decision is not influenced by other parties or institutions, so in this case the decision produced by MKN is inviolable.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/ELA/t/2017/04711983 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES - LAW AND LEGISLATION, MONEY LAUNGERING, DEEDS - LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 17 Apr 2018 03:22 |
| Last Modified: | 26 Nov 2021 02:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9510 |
Preview |
Text
cover,persetujuan,orisinalitas .pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I (3).pdf Download (251kB) | Preview |
Preview |
Text
bagian awal.pdf Download (161kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SUMMARY.pdf Download (169kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III (2).pdf Download (261kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II (4).pdf Download (294kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV (2).pdf Download (90kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |