Fitriya, Devita Triana (2017) Akibat Hukum Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terkait Perjanjian Kawin. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini penulis mengaitkan pengaturan perjanjian perkawinan dengan pengaturan pajak penghasilan pisah harta dimana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Hal ini karena pengaturan perpajakan mengatur bahwa setiap keluarga dianggap memiliki kewajiban perpajakan menjadi satu kesatuan yang ekonomis sedangkan bagi pasangan yang membuat perjanjian perkawinan maka telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pajak Penghasilan dimana wanita kawin dengan perjanjian perkawinan diwajibkan untuk membuat NPWP sendiri dan melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya. Sehingga apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan maka pengaturan pajak penghasilan pisah harta ini terjadi kekaburan hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan pajak penghasilan pisah harta sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 69/PUU-XIII/2015. Permasalahan yang kedua bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pajak penghasilan pisah harta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan yaitu perundang-undangan terkait pajak penghasilan pisah harta dan juga pendekatan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan pengaturan pajak penghasilan pisah harta sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitsui Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya pembaharuan pada pengaturan perjanjian perkawinan maka pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang telah diatur pada UU Pajak Penghasilan perlu dilakukan pembaharuan hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan pajak penghasilan pisah harta agar dapat tercipta kesadaran pajak yang tinggi dari wajib pajak sehingga wajib pajak tidak dengan mudah melakukan perlawanan pajak.
English Abstract
In this study the authors associate the arrangement of marriage agreement with the regulation of income tax separation of property where post-Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 marriage agreement can be made after marriage took place. This is because the taxation arrangement stipulates that every family is considered to have a tax obligation into an economic unity while for the couple making a marriage agreement it has been regulated in Article 8 paragraph (2) of the Income Tax Law wherein women married to a marriage agreement are required to make their own NPWP and Carry out separate tax obligations from her husband. So that if the marriage agreement is made after marriage takes place then the income tax regulation of this property separation occurs legal blurring. Based on the above background, the issues raised in this study is how the comparison of income tax separation arrangements before and after the existence of Constitution Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. The second issue is how the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 against income tax separation of property. The research method used in this study is juridical-normative. The approach method used by the authors is the legislative approach of legislation related to property income tax and also the comparative approach used to compare the income tax before and after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015. Based on the results of the discussion, it can be concluded that with the renewal on the arrangement of the marriage agreement, the income tax regulation arrangement that has been regulated in the Income Tax Law needs to be done legal renewal. It aims to realize the legal certainty in the regulation of income tax separated property in order to create a high tax awareness of the taxpayer so that taxpayers do not easily take the tax resistance.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.016 62/FIT/a/2017/041710163 |
| Uncontrolled Keywords: | PRENUPTIAL AGREEMENTS, CONFTICT OF LAWS - MARITAL PROPERTY, RIGHT OF PROPERTY, INCOME TAX |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law > 340.9 Conflict of laws |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 16 Apr 2018 02:53 |
| Last Modified: | 29 Nov 2021 02:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9470 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (210kB) | Preview |
Preview |
Text
5. BAB IV.pdf Download (87kB) | Preview |
Preview |
Text
4. BAB III.pdf Download (476kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (230kB) | Preview |
Preview |
Text
2. BAB I.pdf Download (238kB) | Preview |
Preview |
Text
3. BAB II.pdf Download (298kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |