Efendi, Anang (2017) Tinjauan Yuridis Akta Notaris Yang Mencantumkan Kehendak Para Pihak Terkait Syarat Batal Akta. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini menganalisa mengenai Tinjauan Yuridis Akta Notaris yang Mencantumkan Kehendak Para Pihak Terkait Syarat Batal AKta. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan solusi di dalam ruang lingkup pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya serta para penegak hukum (hakim), notaris dan masyarakat yang terkait dengan akta notaris yang mencantumkan kehendak para pihak terkait syarat batal akta. Ketentuan antara Pasal 1266 KUH Perdata dengan Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut ditemukan adanya konflik norma yaitu dalam Pasal 1266 KUH Perdata, syarat batal harus ada di dalam suatu perjanjian timbal balik walaupun tidak ditulis di dalamnya. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 hanya menyebutkan bahwa akta yang dibuat apabila tidak memenuhi unsur-unsur akta notaris yang salah satunya contohnya terkait pembacaan akta sehingga akta tersebut menjadi akta di bawah tangan (Pasal 16 ayat (9) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014). Tidak ada yang menguraikan lebih jelas lagi mengenai apakah syarat batal dalam akta notaris dapat mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau apakah para pihak mempunyai kewenangan untuk membatalkan akta notaris. Padahal pembatalan suatu akta notaris harus dinyatakan dengan penetapan pengadilan walaupun memang atas dasar permohonan para pihak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut masih terdapat suatu problem bilamana akta tersebut dibatalkan oleh para pihak tanpa ada penetapan dari pengadilan karena adanya syarat batal. Kedudukan akta notaris yang mencantumkan syarat batal akta tetap menjadi akta otentik dan mengikat para pihak selama akta tersebut belum dinyatakan batal oleh pengadilan walaupun isi dari akta tersebut telah dibatalkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Dan apabila karena pembatalan akta tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun pihak ketiga maka notaris yang memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum vi sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 harus memberikan tanggung jawabnya atas hal tersebut. Akibat hukum terhadap pelaksanaan akta perjanjian jual beli yang mencantumkan syarat batal bagi para pihak adalah isi perjanjian termasuk syarat batal yang tercantum dalam akta tetap mengikat para pihak dan harus dilaksanakan oleh para pihak. Sedangkan apabila dibatalkan, berarti tidak ada kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut karena tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian itu. Sedangkan akta notaris yang merupakan akta otentik harus dibatalkan melalui pengadilan, tanpa melalui pengadilan maka akta tersebut tetap menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna walaupun isi akta tersebut telah dibatalkan sendiri oleh para pihak. Apabila suatu hari nanti terjadi sengketa, akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna maka hakim harus menilai kebenaran yang ada dalam akta tanpa diperlukan alat bukti lain. Sehingga apabila hal tersebut terjadi maka kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh para pihak tidak dapat dicapai dan diwujudkan.
English Abstract
This thesis analyzes the Juridical Review regarding the notary deed specifying the will of the parties Related the terms Cancel Deed. Writing method in this research is the juridical normative approach to Statutory method, a conceptual approach and approach the case. The benefits that can be taken in this study is thought as a donation and the solutions within the scope of the development of the science of law in General and the world of laws and in particular as well as law enforcers (judge), a notary public and community associated with a notary deed lists the will of the parties related the terms cancel deed. Conditions between Article 1266 KUH Perdata with article 16 paragraph (9) of Act No. 2 of that 2014 found conflict norms, namely in article 1266 KUH civil, the terms cancel must exist in a reciprocal agreement although not written in it. While in the Act No. 2 2014 just mention that the deed created if it does not meet the elements of notary deed which one example related reading of the Act so that the deed be a deed under hands (article 16 paragraph (9) of Act No. 2 by 2014). There is nothing clearer outlines again about whether the terms Cancel in the notary deed may lead to such certificate may be cancelled or whether the parties have the authority to cancel a notary deed. But the cancellation of a notary deed must be declared with the determination of the court although it is on the basis of the petition of the parties. This has been regulated in article 1266 KUH Perdata. Based on the description there is still a problem when the deed was cancelled by the parties without any determination of the Court because of the terms Cancel. The position of notary deed specifying the terms cancel deed remains a deed of authentic and binding on the parties as long as the deed has not been declared void by the court although the contents of the certificate has been revoked by the parties based on the deal. And when the deed of cancellation due to cause harm to the parties or a third party then the notary who has the authority to provide legal counselling as Article 15 paragraph (2) letter e Act No. 2 2014 should give responsibility over the matter. Due to laws against the execution of the deed of sale and purchase agreement that outlines the terms of cancellation for the parties is the content of viii the agreement including the terms of cancellation stated in the deed remain binding on the parties and shall be implemented by the parties. Whereas if cancelled, meaning there is no obligation on the parties to implement the content of the agreement because it does not satisfy the accomplishment of perjajnjian it. While the notary deed which is the authentic deed must be cancelled via the courts, without going through the courts then the deed remains an authentic deed had a perfect proof strength although the contents of the certificate has been revoked by the parties. If someday the deed, the dispute could become the perfect instrument of evidence then the judge must assess the truth that exists in the certificate without proof of the other tool is needed. So if this occurs then the legal certainty which should be obtained by the parties cannot be reached and embodied.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/EFE/t/2017/041712089 |
| Uncontrolled Keywords: | NOTARIES - LAW AND LEGISLATION, DEEDS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.01 Courts > 347.016 Other officials |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 13 Apr 2018 07:23 |
| Last Modified: | 25 Nov 2021 07:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9435 |
Preview |
Text
BAB 1.pdf Download (592kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (449kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (369kB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (71kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 4.pdf Download (389kB) | Preview |
Preview |
Text
jurnal.pdf Download (442kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 3.pdf Download (620kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 2.pdf Download (406kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |