Ambar, Rocky Marciano (2017) Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 Dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bank dalam perjanjian kredit lebih menggunakan perjanjian kredit yang bersifat baku “standard contract”, penggunaan perjanjian baku atau “standard contract” dalam perjanjian kredit perbankan dilatarbelakangi pada 2 (dua) hal, (1) Adanya kedudukan (berganing position) yang tidak seimbang antara bank dan debitur, bank memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan debitur. (2) Adanya pemahaman berlakunya asas kebebasan berkontrak secara mutlak tanpa batas dimana bank memiliki kekebasan mutlak untuk menetukan bentuk dan isi perjanjian. Sehingga bank dapat dengan leluasa untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian termasuk dalam klausul syarat batal wanprestasi diatur mencantumkan mengesaampinkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian. Sedangkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa dalam hal wanpretasi pembatalan perjanjian harus dimintakan kepengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menetukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka adapun menjadi rumusan masalah penulisan adalah (1). Apakah pencantuman klausula pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian kredit perbankan telah memenuhi asas keseimbangan dan keadilan. (2) Bagaimana implikasi yuridis pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata dalam perjanjian kredit perbankan terkait dengan hak debitur dalam proses penyelesaian wanpretasi sebagai syarat pembatalan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian Pendekatan Undang-Undang (statute approach), Pendekatan Historis (historical approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang mengatur syarat batal wanprestasi dalam perjanjian dan ganti rugi adalah bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan. Asas keadilan dan asas kesimbangan harus dipahami sebagai fairness, dalam arti “kesetaraan kedudukan dan hak” bukan dalam arti “kesamaan hasil” yang dapat diperoleh semua orang, dengan kata lain keadilan sebagaimana dimaksud adalah keadilan yang memberikan suatu jaminan atas kesetaraan kedudukan dan hak antara bank selaku kreditur dengan individu sebagai debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Sedangkan untuk Implikasi yuridis pencantuman klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian kredit perbankan terkait dengan hak debitur dalam proses penyelesaian wanpretasi sebagai syarat pembatalan perjanjian adalah v menghapus hak-hak hukum debitur dalam mencari keadilan serta hak-hak debitur untuk dapat melakukan gugatan dalam bentuk ganti rugi pada pengadilan atas kerugian debitur yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan bank selaku kreditur. Prinsipnya, Pasal 1266 KUHPerdata ini ingin memberikan suatu kewajiban (mau tidak mau) bahwa bagaimanapun para pihak mengatur suatu perjanjian timbal-balik (das Sein), namun apabila berkaitan dengan batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, perjanjian tersebut harus tunduk pada ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata (das Sollen). Kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata artinya, ada atau tidaknya klausula mengenai batalnya perjanjian sebagai akibat wanprestasi, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata tersebut.
English Abstract
In credit cintract, banks are likely to apply fixed credit contract or commonly known as standard contract is applied due to two reason: (1) imbalanced bargaining position between a bank and a debtor; banks hold dominant position compared to debtors, (2) there is understanding that contract is absolute and it knows no boundary so that it implies that banks have absolute in determining the content and form of the agreement. Therefore, it is commonly understood that the freedom in determining the content and form involves the clause of rescission condition of breech of contract, which seems to rule out the stipulation in Civil Code Article 1266 and Article 1267 in the agreement. However, the stipulation in Article 1266 of Civil Code implies that the case of breech of contract must be performed in the court before the judge so that the compensation for loss can be determined for each party involved. This case serves as abackground from which some research problems are presented: (1) Has the clause of stipulation that rules out Article 1266and Article 1267 of Civil Code in credit contract provided by a bank metjustice principles? (2) How is the juridical implication caused by the inclusion of clause that rules out the Article 1266 and Article 1267 of Civil Code in credit contract between a bank and a debtor in the process of settling the dispute of breech of contract as required in the rescission condition of the agreement. The research method employed was juridical-normative with statue, historical, and conceptual approach. Based on research results, it was found out that ruling out Article 1266 and Article 1267 od Civil Code that regulates the rescission of breech of contract in a agreeement and the compensation is considered against the principles of balance and justice. These two principles are commonly known as fairness which brings another meaning of equity of position and rights, not equity of gain obtained by every individual. In othe words, justice is meant to give security in terms of equity of position and rights between banks and debtors in credit agreement. In the juridical implication, there is a clause that rules out Article 1266 and Artile 1267 of Civil Code in credit agreement related to debtor’s rights in the process of settling the dispute of breech of contract as rescission condition in the contract could abolish debtor’s rights of justice and right to file a lawsuit for compensation vii in the court for the loss suffered by the debtor due to the dominant position of the bank. Principally, Article 1266 of Civil Code is intended to regulate mutual agreement (das Sein). However, when breech of contract occurs, the agreement must comply with the stipulation of Article 1266 of Civil Code (das Sollen). Whether or not there is a clause related to the rescission of the agreement due to breech of contract, Article 1266 of Civil Code is put in effect.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.082/AMB/k/2017/041801343 |
| Uncontrolled Keywords: | BANK LOANS - LAW AND LEGISLATION, INVALIDS - LEGAL STATUS, LAWS,ETC |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 13 Apr 2018 03:48 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9419 |
Preview |
Text
BAB 3.pdf Download (436kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 1.pdf Download (433kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 2.pdf Download (284kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB 4.pdf Download (134kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (180kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (646kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (192kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR TABEL.pdf Download (82kB) | Preview |
Preview |
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (185kB) | Preview |
Preview |
Text
RINGKASAN.pdf Download (156kB) | Preview |
Preview |
Text
SAMPUL.pdf Download (40kB) | Preview |
Preview |
Text
SUMMARY.pdf Download (132kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |