Akad Pembiayaan Qardh Dan Accesoir Dalam Perbankan Syariah Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah Bebas Riba

Sudirman, Maman (2017) Akad Pembiayaan Qardh Dan Accesoir Dalam Perbankan Syariah Berbasis Prinsip Ekonomi Syariah Bebas Riba. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perbankan syariah Indonesia sudah diatur dalam UUPS, termasuk akad pembiayaan, akan tetapi proses pelaksanaan atau implementasinya belum sepenuhnya mengacu dan bersumber pada Al Quran, Al-Hadits Ijma, Qiyas, Fatwa DSN-MUI, KHES dan sumber hukum Islam lainnya, sehingga masih banyak sekali persoalan-persoalan hukum, diantaranya pengaturan yang belum memadai dalam UUPS tentang norma bebas riba dan klausul akad pembiayaan qardh dan accesoir, sehingga masih adanya kekaburan norma dan perlu adanya pemikiran ke depan guna melakukan penyempurnaan UUPS dan Fatwa DSN MUI dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan bebas riba (zero tolerance riba) sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah. Landasan filsafati secara epistemologi dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan tentang klausul akad pembiayaan qardh dan accesoir yang berbasis prinsip ekonomi syariah bebas riba. Landasan filsafati secara Ontologi, yaitu mengkaji tentang klausul akad pembiayaan qardh yang berbasis Prinsip Syariah dalam UUPS agar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah bebas riba. Landasan filsafati secara Aksiologi adalah memberikan penjelasan tentang apa kegunaan dari pengetahuan itu tentang klausul akad pembiayaan qardh dan accesoir yang berbasis prinsip syariah bebas riba untuk dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan usaha perbankan syariah guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan alam sekitarnya. Disertasi ini fokus pada dua permasalahan, yaitu: 1. Apakah makna akad pembiayaan qardh dan accesoir dalam perbankan syariah belum berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi syariah bebas riba? dan 2. Bagaimana konsep klausula akad pembiayaan qardh dan accesoir dalam perbankan syariah yang mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah bebas riba?. Disertasi ini bertujuan untuk: 1.Melakukan identifikasi dan analisis yang terkait dengan akad pembiayaan qardh dan accesoir dalam perbankan syariah di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bebas riba yang sepenuhnya berbasis pada prinsip ekonomi syariah Islam (Fully Fledged Islamic Financial System), Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang membuat dan menandatangani akad pembiayaan qardh dan accesoir antara Nasabah dengan Bank yang sudah sangat diharapkan atau dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya sesuai dengan syariah Islam. 2.Mencari dan menggali serta dapat menemukan konsep pengaturan klausul akad qardh dan accesoir dalam perbankan syariah yang mengakomodasi prinsipprinsip ekonomi syariah bebas riba sesuai dengan syariah Islam. Metode Penelitian yang digunakan dalam disertasi ini yaitu mengunakan metode penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif . Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan filsafat hukum (legal philosophy approach), pendekatan xvii peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative law approach), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Disertasi ini menggunakan teori: Teori Al-Mashlahah Al-Mursalah, Teori Receptie A Contrario dan Teori Keadilan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang pertama yaitu: Mengapa akad pembiayaan qardh dan accesoir dalam perbankan syariah belum berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi syariah bebas riba?, sedangkan Teori Al-Mashlahah Al-Mursalah, Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan Teori Demokrasi untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang kedua yaitu: Bagaimana konsep klausula akad pembiayaan qardh dan accesoir dalam perbankan syariah yang mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi syariah bebas riba? Hasil Penelitian disertasi ini: Pertama, akad pembiayaan qardh dan accesoir yang berbentuk APHT dalam perbankan syariah belum berbasis pada prinsipprinsip ekonomi syariah bebas Riba, karena tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penjelasannya UUPS yang mensyaratkan untuk tidak adanya Riba, faktanya ditemukan riba berupa ketentuan pengaturan/kesepakatan/klausul/pasal yang terkait dengan denda/pinalti/ tambahan/janji-janji dalam akad qardh yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak maupun yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan ditemukan riba dalam penerapan besarnya Nilai Hak Tanggungan yang melebihi nilai pinjaman yang digunakan sebagai beban tambahan dalam APHT yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT sebagai perjanjian accesoir dari perjanjian pokok/perjanjian kredit atau akad pembiayaan qardh yang mengatur tentang janjijanji beban tambahan dalam penerapan nilai Hak Tanggungan serta ketentuan hukum yang mengatur tentang APHT masih didasarkan pada UUHT dan belum adanya UUHT syariah. Para pihak dalam akad tersebut yaitu Perbankan, Nasabah, Notaris atau PPAT masih belum adanya pengetahuan yang mendalam terkait akad qardh dan accesoir yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga akta yang dipergunakan masih mengacu pada contoh-contoh akta umum secara konvensional yang biasa dan seadanya yang belum sesuai prinsip syariah yang sudah disediakan oleh pihak perbankan maupun meniru dari akta-akta Notaris dan atau PPAT sebelumnya yang masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, Konsep klausul akad pembiayaan qardh dalam perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah bebas riba berupa penerapan Pasal 2 dan Penjelasannya UUPS yang menyaratkan untuk tidak adanya Riba dalam perbankan syariah, diterapkannya seluruh ketentuan syariat Islam dalam Al-

English Abstract

Indonesian sharia banking is regulated in UUPS, including financing contracts, but the process of implementation or implementation has not fully referred to and derived from Al Quran, Al-Hadith, Ijma, Qiyas, Fatwa DSN-MUI, KHES and other sources of Islamic law, so that there are still many legal issues, such as inadequate regulation in UUPS about free usury norms and clauses of financing contract qardh and accesoir, so that there is a lack of norms and the needs for forward thinking in order to improve the UUPS and Fatwa of DSN MUI in running free usury banking business activity (zero tolerance of usury) in accordance with the Principles of Sharia Economics. The epistemology philosophical basis of this study is to explain how to obtain knowledge about the clauses of qardh and accesoir financebased on free usury sharia economic principles. Philosophical basis of Ontology, which examines the clauses of financing contract qardh based on Sharia Principles in UUPS in accordance with the principles of free usury sharia economic principles. Philosophical basis in Axiology is providing explanations of the usefulness of the knowledge about the clauses of financing contract of qardh and accesoir based on free usury sharia economic principles to be used as guidance in conducting business activities of sharia banking in order to realize the benefit for all humanity and the natural surroundings. This dissertation focuses on two problems, namely: 1.What is the financing contract of qardh and accesoir in sharia banking based on the free usury sharia economic principles? and 2. How is the concept of clauses in qardh and accesoir financing agreement in sharia banking that accommodate the principles of free usury sharia economy? This dissertation aims to: 1. Conducting identification and analysis related to the financing contract of qardh and accesoir in sharia banking in Indonesia as referred to the Law of Islamic Banking free usury which is fully referred to Fully Fledged Islamic Financial System,the Law of Notary Official, Regulation of Land Titles Registrar as an official making and signing the financing agreement of qardh and accesoir between Customer and Bank which have been expected or awaited by all Muslim society in Indonesia in carrying out its economic activities based on Islamic sharia. 2. Search and explore and can find the concept of arrangement the clauses of qardh and accesoir agreement in sharia banking that accommodates the principles of free usury sharia economy based on Islamic sharia. Research Methods used in this dissertation is using the methods of legal research, namely normative legal research. The approach used is the legal philosophy approach, Statute Approach, Conceptual Approach and Comparative Law Approach, using primary, secondary and tertiary legal materials. This xx dissertation uses the theories: Theory of Al-Mashlahah Al-Mursalah, Receptie A Contrario Theory and Theory of Justice to answer the first problem or law issue, that is: Why financing contract of qardh and accesoir in syariah banking has not been based on principles free usury sharia economy?, while the Theory of Al- Mashlahah Al-Mursalah, Welfare State Theory and Democracy Theory to answer the second problem or legal issue which is: How is the concept of financing agreement clauses of qardh and accesoir in sharia banking that accommodates the principles of free usury sharia economy? The result of this dissertation research: Firstly, financing contract of the qardh and accesoirin the form of APHT in sharia banking are not based on the principles of free usury sharia economy, due to the non-compliance with the provisions as mentioned in Article 2 and the Explanation of UUPS which requires no usury, the facts found that the usury in the form of a regulation / agreement / clause related to fines / penalties / additions / promises in the qardh agreement made and signed by the parties or created and signed before the Notary and found usury in the application of the amount of the Value of Dependency (Nilai Hak Tanggungan) which exceeds the value of the loan used as an additional expense in APHT made and signed before the PPAT as the accesoir agreement of the principal agreement / credit agreement or qardh financing agreement that regulates the promises of additional expenses in the application of the value of the Mortgage Rights and the legal provisions arranging APHT are still based on UUHT and the absence of UUHT sharia.The parties in the contract namely Banking, Client, Notary or PPAT still lack of deep knowledge related to qardh and accesoir agreement in accordance with sharia principles, so the deed used is still referring to conventional examples of public deeds conventionally which is regular and ordinary which is not suitable with and sharia principles that have been provided by the banks and imitate the previous notarial deeds and/or PPAT that is still not in accordance with the principles of sharia. Secondly, the concept of financing agreement of qardh in sharia banking which applies the principles of free usury sharia economy is application of Article 2 and the Explanation of UUPS which requires for the absence of usury in sharia banking, the

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DIS/346.082/2017/SUD/a/061711350
Uncontrolled Keywords: BANKS AND BANKING - RELIGIONS ASPECTS - ISLAM, BANKING LAW (islamic), SHARIA ( islamic religions practice)
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 03 Apr 2018 01:38
Last Modified: 14 Apr 2023 07:13
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9067
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item