Assiddiq, Hasbi (2018) Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Dan APBD. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemberian bantuan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga indepedensi partai dari penyumbang, sehingga partai politik dapat terhindar dari politik uang saat memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan partai politik, saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan telah mengalami beberapa perubahan, khususnya terkait formula dalam menentukan besaran bantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada saat ini belum dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih dalam pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap. Oleh sebab itu, perlu rasanya dibuat formulasi yang mengatur penentuan besaran pemberian bantuan keuangan kepada partai politik agar dapat memberikan kepastian sebagai bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. Sehingga formulasi ini dapat mengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat dari naiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Masalah dalam penelitian ini, bagaimana formula pemberian dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD dan bagaimana Formulasi pemberian dana Bantuan Partai Politik dari APBN dan APBD yang berkeadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan historis (historical approach), dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan penafsiran historis melihat melalui rancangan undang-undang dan naskah akademik undang-undang tentang partai politik. Formulasi ini menggunakan upah minimum dalam menentukan besaran bantuan keuangan persuara kepada partai politik. Salah satu faktor dalam menentukan kenaikan upah minimum adalah inflasi ekonomi dalam suatu negara, sehingga ketika upah minimum ini digunakan dalam menentukan besaran bantuan maka bantuan akan mengalami kenaikan. Formulasi dalam penelitian ini adalah upah minimum dikalikan dengan 0,05% (nol koma nol lima persen) dalam menentukan besaran bantuan keuangan persuara kepada partai politik. Selanjutnya hasil tersebut dikalikan dengan jumlah suara yang didapat partai politik dalam pemilu sebelumnya.
English Abstract
The provision of financial assistance of political parties aims to maintain parties’ independence from donors, thus political parties can avoid money politics while fighting for the interests of the people. Regulation on the provision of financial assistance of political parties is currently regulated in the Law Number 2 Year 2011 on Political Parties. The regulation of financial assistance has undergone several changes, particularly regarding to the formula for determining the amount of financial assistance to political parties. The current formula is not suitable with the current conditions as evidenced by the increasing number of voters in the election; nevertheless the amount of aid budgets is standing. Therefore, it is necessary to create a formulation that regulates the determination of the amount of financial assistance to political parties in order to provide certainty as a form of realization of justice in a law. Problems in this study, how the formula of financial aid grant of Political Parties sourced from the APBN and APBD and how the formulation of grant funding of Political Parties from APBN and APBD fair. This research is normative juridical research using statute approach method. A historical approach, and a conceptual approach. Technique of trace material searching done by library research (library research). The technique of qualitative juridical analysis using historical interpretation sees through the draft laws and academic texts of the law on political parties. So that, this formulation can keep up with the growth of population, which can be seen from the increase number of voters and the economic growth existing in society. This formulation uses the minimum wage in determining the amount of financial aid to a political party. One factor in determining minimum wage increases is economic inflation within a country, so when this minimum wage is used in determining the amount of aid, the aid will increase. The formulation in this study is the minimum wage multiplied by 0.05% (zero point five zero five percent) in determining the amount of financial aid per voice to political parties. Furthermore, the result is multiplied by the number of votes obtained by political parties in the previous election.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/415/051801345 |
| Uncontrolled Keywords: | Bantuan Keuangan, Partai Politik, Reformulasi, Upah Minimum |
| Subjects: | 300 Social sciences > 324 The political process > 324.2 Political parties |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Yusuf Dwi N. |
| Date Deposited: | 07 Feb 2018 02:21 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 08:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8753 |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (654kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (275kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (188kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (328kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (715kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (365kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |