Analisis Kebijakan Indonesia dalam Meratifikasi Maritime Labour Convention Tahun 2016

Fadhilah, Tharizma Nur (2017) Analisis Kebijakan Indonesia dalam Meratifikasi Maritime Labour Convention Tahun 2016. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pelaut terbesar di dunia. Namun hak-hak pelaut Indonesia belum sepenuhnya diperoleh, khususnya bagi pelaut yang bekerja di luar negeri. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaut Indonesia seperti standar upah, jam kerja, perlindungan kesehatan, jaminan sosial, dll. Dalam upaya pemenuhan hak-hak bagi pelaut, International Labour Organization (ILO) menginisiasi sebuah konvensi di tahun 2006 yang berjudul Maritime Labour Convention (MLC). Sejak MLC berlaku secara internasional pada tahun 2013, kapal-kapal berbendera Indonesia menjadi target inspeksi di Port State Control (PSC) dan kerap memperoleh sanksi penahanan karena tidak memiliki Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC). Pada tahun 2016, Indonesia akhirnya memutuskan untuk meratifikasi MLC melalui UU NO. 15 Tahun 2016. Lamanya waktu yang diperlukan Indonesia untuk ratifikasi MLC menjadi fokus dalam penelitian ini dengan menganalisis kebijakan luar negeri yang dibuat Indonesia melalui prosesnya. Penelitian ini menggunakan salah satu Model Proses Pembuatan Keputusan oleh Graham T. Allison, khususnya Model Politik Birokratik yang menjelaskan bahwa proses pembuatan keputusan sebagai hasil permainan politik dan melibatkan banyak aktor.

English Abstract

Indonesia is one of the countries with the largest number of seafarers in the world. However, the rights of Indonesian seafarers have not been fully obtained, especially for seafarers working abroad. This is indicated by the various problems faced by Indonesian seafarers such as wage standards, working hours, health protection, social security protection, etc. In an attempt to fulfill the rights of seafarers, the International Labor Organization (ILO) initiated a convention in 2006 entitled Maritime Labor Convention (MLC). Since the MLC became entry into force in 2013, Indonesian flag vessels became inspection target in Port State Control (PSC) and sometimes sanctioned with detention for not having the Declaration of Maritime Labor Compliance (DMLC). In 2016, Indonesia finally decided to ratify the MLC through UU No. 15 Tahun 2016. The length of time Indonesia needed for ratification of MLC became the focus of this research by analyzing the foreign policy that Indonesia made through its process. This research uses one of the Decision Making Process Models by Graham T. Allison, particularly the Bureaucratic Politics Model which explains that the decision making process as political resultant and involves many actors.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIS/2017/1169/051801368
Uncontrolled Keywords:	Maritime Labour Convention (MLC), Kebijakan Luar Negeri, Proses Pembuatan Keputusan, Ratifikasi, Indonesia, Pelaut.
Subjects:	300 Social sciences > 327 International relations > 327.1 Foreign policy and specific topics in international relations > 327.109 598 Foreign policy and specific topics in international relations (Indonesia)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	06 Feb 2018 03:29
Last Modified:	13 Nov 2024 01:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8732

Text Tharizma Nur Fadhilah.pdf Download (6MB)

Actions (login required)

View Item